Tiga Perempat Anggota PBB Mendukung Negara Palestina

PARIS – Tiga perempat anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah atau segera mengakui negara Palestina.
Australia pada Senin (11/8) menjadi negara terbaru yang menjanjikan pengakuan tersebut, dengan rencana menyampaikannya secara resmi pada Sidang Majelis Umum PBB pada September 2025.
Perang Israel-Hamas yang berkecamuk di Gaza sejak serangan 7 Oktober 2023 memicu kembali dorongan global untuk mendukung berdirinya negara Palestina. Langkah ini sekaligus mematahkan pandangan lama bahwa status kenegaraan Palestina hanya bisa dicapai melalui perjanjian damai langsung dengan Israel.
Menurut data AFP, sedikitnya 145 dari 193 anggota PBB kini mengakui atau berencana mengakui Palestina. Daftar tersebut mencakup Prancis, Kanada, dan Inggris.
Perjuangan Palestina dimulai pada 15 November 1988, ketika pemimpin Palestina Yasser Arafat secara sepihak memproklamasikan kemerdekaan di Aljazair, dengan Yerusalem sebagai ibu kota.
Hanya beberapa menit kemudian, Aljazair menjadi negara pertama yang mengakui Palestina, diikuti puluhan negara lain dalam sepekan berikutnya.
Gelombang pengakuan berikutnya terjadi pada 2010–2011, saat proses perdamaian Timur Tengah terhenti. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina, Brasil, dan Chili memberikan dukungan setelah Israel mengakhiri larangan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat.
Meski upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB pada 2011 gagal, UNESCO menerima Palestina sebagai anggota penuh pada 31 Oktober 2011. Puncaknya pada November 2012, Majelis Umum PBB meningkatkan status Palestina menjadi negara pengamat non-anggota.
Tiga tahun kemudian, Pengadilan Kriminal Internasional mengakui Palestina sebagai negara pihak. Konflik Gaza pada 7 Oktober 2023 kembali menguatkan dukungan global. Pada 2024, empat negara Karibia (Jamaika, Trinidad dan Tobago, Barbados, dan Bahama), Armenia, serta empat negara Eropa (Norwegia, Spanyol, Irlandia, dan Slovenia) menyatakan pengakuan.
Langkah ini menjadi yang pertama bagi anggota Uni Eropa dalam 10 tahun terakhir sejak Swedia pada 2014. Beberapa negara anggota UE seperti Polandia, Bulgaria, dan Rumania telah mengakui Palestina sejak 1988, sementara negara lain seperti Hungaria dan Republik Ceko belum atau tidak lagi mengakui.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan komitmennya mengakui hak rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri di Majelis Umum PBB.
Bulan lalu, Prancis juga menyatakan niat untuk mengakui Palestina pada September, diikuti Inggris yang memberi syarat gencatan senjata di Gaza. Kanada pun menyatakan langkah serupa, yang ditolak Israel.
Sejumlah negara lain seperti Malta, Finlandia, dan Portugal masih mempertimbangkan deklarasi resmi.
Sementara, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra atas sikapnya yang mendukung kemerdekaan Palestina.
“Tentang masalah global, kami sangat menghargai sikap Peru yang mendukung kemerdekaan Palestina,” kata Prabowo usai melakukan pertemuan bilateral dengan Dina di Istana Merdeka, Senin, 11 Agustus 2025.
Prabowo menekankan bahwa Indonesia dan Peru akan bekerja sama untuk mewujudkan tercapainya two state solution atau solusi 2 negara. “Kami akan bekerja sama untuk bersama-sama mewujudkan tercapainya solusi dua negara,” ungkapnya.
Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa pertemuan ini merupakan kali kedua bagi keduanya dalam setahun terakhir, setelah pertemuan di Lima, Peru, pada November 2024 lalu, serta pertemuan di sela-sela KTT APEC.
Momentum bersejarah ini menjadi landasan kuat untuk mempererat persahabatan kedua negara dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas di berbagai bidang strategis.
“Kunjungan ini punya arti yang khusus karena besok adalah 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru. Saya sangat yakin bahwa kerja sama kita bisa kita tingkatkan karena kita punya kepentingan yang sama. Kita sama-sama ingin membangun kesejahteraan rakyat kita,”’ ungkap Presiden Prabowo.
Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kerja Presiden Republik Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegarra di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 11 Agustus 2025. (beritasatu/c1/yud)