BI Akan Uji Coba Payment ID pada HUT RI

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Minggu , 10 Aug 2025 - 21:05

Ilustrasi Bank Indonesia. --FOTO ANTARA

Namun, Santoso mengakui ada kekhawatiran sebagian masyarakat terkait potensi pengawasan pajak. Namun, ia menegaskan bahwa membayar pajak adalah kewajiban warga negara yang taat hukum, sehingga tidak perlu khawatir jika telah memenuhi kewajiban tersebut.

Santoso juga menjelaskan bahwa akses terhadap data Payment ID hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik. Sebagai contoh, jika pemilik Payment ID memiliki rekening di BCA dan ingin membuka rekening di Bank Mandiri, maka harus memberikan izin agar data dapat dibagikan antarbank.

Dengan penerapan Payment ID, seluruh riwayat keuangan, mulai dari pemasukan, pengeluaran, pinjaman, investasi, hingga transaksi mencurigakan dapat dipantau secara lebih akurat dan terintegrasi. (beritasatu.com/c1)

bi akan uji coba payment id pada hut ri                            jakarta - bank indonesia (bi) akan memulai uji coba sistem payment id pada 17 agustus 2025, bertepatan peringatan hut ke-80 kemerdekaan republik indonesia. teknologi ini digadang-gadang menjadi solusi integrasi data transaksi keuangan masyarakat secara menyeluruh.
 
payment id merupakan bagian dari blueprint sistem pembayaran indonesia (bspi) 2025-2030 yang dirancang sebagai identitas unik berbasis nomor induk kependudukan (nik).
 
sistem ini bertujuan menghubungkan dan mengonsolidasikan data transaksi lintas bank maupun penyedia jasa pembayaran, dengan tetap berada di bawah pengawasan regulator dan memerlukan persetujuan pemilik data.
 
format payment id nantinya terdiri atas sembilan karakter kombinasi huruf dan angka. pada tahap awal, bi akan mengujinya untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai tepat sasaran.
 
ketua umum asosiasi sistem pembayaran indonesia (aspi) santoso liem menyambut positif langkah ini. menurutnya, payment id dapat memperkuat integrasi industri, meningkatkan perlindungan nasabah, dan mendorong transparansi sistem keuangan nasional.
 
santoso membandingkan konsep ini dengan social security number (ssn) di amerika serikat, yang menjadi identitas tunggal warga dalam sistem keuangan.
 
’’ke depannya, sistem ini akan membantu mengetahui kemampuan finansial seseorang sekaligus memberikan perlindungan. bahkan bisa mengidentifikasi potensi tindak kejahatan keuangan,” ujar santoso pada sabtu (9/8).
 
namun, santoso mengakui ada kekhawatiran sebagian masyarakat terkait potensi pengawasan pajak. namun, ia menegaskan bahwa membayar pajak adalah kewajiban warga negara yang taat hukum, sehingga tidak perlu khawatir jika telah memenuhi kewajiban tersebut.
 
santoso juga menjelaskan bahwa akses terhadap data payment id hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik. sebagai contoh, jika pemilik payment id memiliki rekening di bca dan ingin membuka rekening di bank mandiri, maka harus memberikan izin agar data dapat dibagikan antarbank.
 
dengan penerapan payment id, seluruh riwayat keuangan, mulai dari pemasukan, pengeluaran, pinjaman, investasi, hingga transaksi mencurigakan dapat dipantau secara lebih akurat dan terintegrasi. (beritasatu.com/c1)