Dukungan Pemerintah Penting di Kopdes Merah Putih

BANDARLAMPUNG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik skema afirmasi penjaminan dari pemerintah untuk memitigasi risiko pembiayaan himpunan bank-bank negara (himbara) ke Koperasi Desa Merah Putih.

Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan skema pengalokasian dana desa atau transfer ke daerah (dana alokasi umum/dana bagi hasil) sebagai ’’backup” penjamin pengembalian merupakan cara yang baik dan bisa diterima.

 

’’Suatu perkembangan very positive, bagaimana skemanya sekarang ini kan di-back up oleh pemerintah, dalam hal ini untuk alokasi Dana Desa itu dijadikan back up,” ujar  Dian seperti dilansir dari Antara, Minggu (3/8).

 

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebagai payung hukum agar tidak menambah risiko bagi perbankan.

 

Pemerintah juga sedang mengatur skema kewenangan kewajiban dan dukungan untuk penggunaan dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), atau dana desa untuk pengembalian pinjaman Kopdes Merah Putih.

 

Lebih lanjut, Dian juga menyoroti keberadaan pemimpin aparat desa untuk menjadi pengawas Kopdes Merah Putih yang harus dapat meningkatkan kapasitas manajerial, administratif dan keuangan yang memadai di agar mampu mengelola pinjaman Rp1 miliar–Rp 3 miliar dari Himbara secara bertanggung jawab. ’’Dia punya tanggung jawab untuk memastikan kredit itu tidak macet, kalau macet nanti dana desanya (yang diperoleh) tidak akan turun,” ujarnya.

 

"Itu skema yang bagus, sangat acceptable," tambah Dian.

 

Skema yang dirancang pemerintah untuk Kopdes Merah Putih, kata Dian, juga memberikan peluang besar agar bisnis koperasi tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan begitu, risiko pembiayaan terhadap Kopdes Merah Putih dapat dikelola dengan baik oleh Himbara.