Masyarakat Wajib Hati-Hati, Sebar Hoaks Bisa Kena Denda Rp 1 Miliar

Reporter: Melida Rohlita |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 20 Dec 2023 - 17:56

INGATKAN MASYARAKAT: Jajaran Satbinmas Polresta Bandarlampung mengingatkan masyarakat agar tidak terbuai dengan informasi hoaks.- FOTO POLRESTA BANDARLAMPUNG -

Di mana, semua lapisan juga diwajibkan untuk melek teknologi. Karenanya, KPU juga akan melakukan sosialisasi melalui media sosial.

Dalam kesempatan itu, paling tidak di setiap jajaran KPU di daerah punya empat akun media sosial. Yakni TikTok, youtube, instagram, dan twitter.

Ini juga dilkaukan untuk memberikan informasi-informasi, dan bisa menangkal hoax.
Akademisi Universitas Lampung Darmawan Purba menjelaskan, terkait informasi hoax ini menjadi persoalan yang serius diana tentu harus dilakukan validasi.

“Ketika ini menjadi pelibatan masyarakat dalam skala besar sekali, tidak mudah,” kata dia.

Dijelaskan Darmawan, yang dilakukan untuk mengantisipasi hoax adalah di mana, perlu dilakukannya sosialisasi edukasi.

“Isinya, bagaimana membedakan berita valid dan hoax,” ujarnya.

Kemudian, dia menyarankan KPU di semua lapisan, agar mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk bisa membantu masyarakat ketika membutuhkan penjelasan informasi yang paling benar.

“Artinya, capacity building KPU sampai ke tingkat dasar. Perlu setidaknya yang mengerti cara membedakan informasi yang asli atau palsu,” ujarnya.

Darma juga menjelaskan peran serta media juga diperlukan dalam rangka menangkal hoax. “Justru media juga yang punya kerjaan. Misalnya ada loket konsultasi, ada portal pengaduan layanan konsultasi,” imbuhnya. (*)

masyarakat wajib hati-hati, sebar hoaks bisa kena denda rp 1 miliar                             bandarlampung - polresta bandarlampung mengingatkan masyarakat agar menyaring informasi yang didapatkan dari mana pun.
sebab jika informasi tersebut disebarluaskan tanpa disaring dan terbukti hoaks, maka bisa terkena hukuman denda sebesar rp1 miliar. 
hal ini merujuk pada undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas uu nomor 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur soal penindakan terhadap kasus penyebaran berita bohong (hoaks). 
"pelaku yang menyebarkan informasi bohong (hoaks) terancam hukuman penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak rp.1 miliar," jelas akp. kurmen rubiyanto, kasat binmas polresta bandar lampung, rabu (20/12).
baca juga: zulhas diduga nistakan salat, timnas amin beri reaksi keras 
kasat binmas melanjutkan, pihaknya melakukan antisipasi melakukan pembinaan masyarakat. diantaranya saat ini memasifkan edukasi pencegahan berita hoaks kepada masyarakat. diantaranya melalui media sosial. 
teranyar juga dilakukan dengan pendekatan tatap muka bersama warga kuala, panjang, bandar lampung pada selasa (19/12) malam. 
akp kurmen mengungkapkan, penyebaran berita bohong atau hoaks semakin masif jelang pemilu 2024. 
tentunya hal ini dapat berdampak negatif bagi proses demokrasi, yang sangat ini memasuki tahapan kampanye.
baca juga:masyarakat semakin hemat belanja, pemerintah wajib dongkrak daya beli
untuk itu, kurmen berharap seluruh pemangku kepentingan terkait dapat bekerja sama mengedukasi masyarakat agar terhindar dari penyebaran hoaks sehingga pelaksanaan pemilu 2024 berjalan lancar.
"jangan sampai kita termakan oleh isu atau berita hoaks yang beredar di media sosial, kita harus bijak dan harus mengetahui kebenarannya sehingga kebohongan itu tidak kita teruskan," ungkap kurmen.
kurmen menuturkan bahwa, masyarakat punya kecenderungan untuk menyukai konten yang memperkuat kepercayaan atau ideologi diri atau kelompoknya.
baca juga:pln siagakan petugas menyambut nataru 2024
hal ini membuat seseorang rentan membagikan konten yang sesuai dengan pandangannya, sekalipun konten tersebut hoaks.
"cermati benar info yang bapak ibu terima jangan buru buru memencet tombol share" ucap kurmen. 
sebelumnya, badan pengawas pemilu (bawaslu) perluas akses masyarakat untuk menginformasikan jika ada dugaan pelanggaran terkait hoaks dan ujaran kebencian jelang pemilu 2024.
anggota bawaslu lampung kordiv penanganan pelanggaran tamri suhaimi menjelaskan, pihaknya mengajak masyarakat aktiv dalam pengawasan pemilu termasuk dalam dugaan informasi hoaks yang terjadi pada pemilu tahun depan.  
baca juga:asosiasi ini keberatan jika pajak rokok elektronik berlaku tahun 2024
tamri bilang, bila ada informasi hoaks dan ujaran kebencian yang beredar di masyarakat, masyarakat bisa melaporkan langsung.
melalui kanal pengaduan yang disediaan baik dari surat elektronik maupun email (medsos@bawaslu.go.ig), hotline whatsapp (08119810123), atau posko pengaduan masyarakat di kantor bawaslu. 
"bawaslu membuka layanan pengaduan. bagi masyarakat yang ada informasi dugaan hoakx atau ujaran kebencian itu bisa langsung saja laporkan itu. ada tiga kanal yang disediakan. bisa melalui email, whatsapp atau datang ke kantor bawaslu," ujarnya, selasa (28/11). 
dalam kesempatan itu, dia juga mengajak masyarakat agar jangan mudah percaya dan terhasut akan informasi hoaks. dimana, sudah barang tentu meski ada kevalidan informasi mengenai informasi itu hoaks atau tidak. 
baca juga:polsek sukarame panen pasangan bukan suami istri
"kita juga menghimbau kepada seluruh peserta pemilu, simpatisan, parpol, untuk sama-sama menjaga kesejukan berjalannya tahapan kampanye pemilu ini," imbuhnya. 
sebelumnya, komisi pemilihan umum (kpu) lampung menggelar workshop terkait strategi pencegahan dan penanganan berita hoaks dalam pemilu 2024, di bukit randu, kamis (23/11).
saat workshop, kpu lampung juga mengundang influencer lokal guna berbagi ilmu mengenai konten media sosial dan antisipasi hoaks.
dalam kesempatan itu, komisioner kpu lampung kordiv parmas dan sosdiklih antoniyus cahyalana mengatakan sengaja mengajak influencer untuk mengedukasi.
baca juga:pemprov lampung umumkan kelulusan pppk kesehatan, ini yang harus dilakukan peserta yang lulus
di mana, semua lapisan juga diwajibkan untuk melek teknologi. karenanya, kpu juga akan melakukan sosialisasi melalui media sosial.
dalam kesempatan itu, paling tidak di setiap jajaran kpu di daerah punya empat akun media sosial. yakni tiktok, youtube, instagram, dan twitter.
ini juga dilkaukan untuk memberikan informasi-informasi, dan bisa menangkal hoax.akademisi universitas lampung darmawan purba menjelaskan, terkait informasi hoax ini menjadi persoalan yang serius diana tentu harus dilakukan validasi.
“ketika ini menjadi pelibatan masyarakat dalam skala besar sekali, tidak mudah,” kata dia.
baca juga:ercik thohir umumkan rencana merger bank muamalat dan btn syariah 
dijelaskan darmawan, yang dilakukan untuk mengantisipasi hoax adalah di mana, perlu dilakukannya sosialisasi edukasi. 
“isinya, bagaimana membedakan berita valid dan hoax,” ujarnya.
kemudian, dia menyarankan kpu di semua lapisan, agar mempersiapkan sumber daya manusia (sdm) untuk bisa membantu masyarakat ketika membutuhkan penjelasan informasi yang paling benar.
“artinya, capacity building kpu sampai ke tingkat dasar. perlu setidaknya yang mengerti cara membedakan informasi yang asli atau palsu,” ujarnya.
baca juga:pln lampung siapkan 8 lokasi strategis spklu pada momen nataru 2024
darma juga menjelaskan peran serta media juga diperlukan dalam rangka menangkal hoax. “justru media juga yang punya kerjaan. misalnya ada loket konsultasi, ada portal pengaduan layanan konsultasi,” imbuhnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung Edisi 21 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan