KPPU Minta Larangan Ekspor Gabah dari Lampung Dicabut, Ini Alasannya

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 01 Aug 2025 - 21:26

-GRAFIS/EDWIN RADAR LAMPUNG-

“Mereka melapor ke pemprov bahwa kesulitan mendapatkan gabah. Setelah kami cek, ternyata gabah banyak dibawa ke luar. Maka kami berupaya menjamin ketersediaan gabah di Lampung,” jelas Mirza.

Namun, ia juga menegaskan bahwa para pengusaha harus tetap membeli gabah dari petani sesuai harga yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp6.500 per kilogram.

Penjabat Sekda Provinsi Lampung, M. Firsada, menambahkan bahwa kebijakan pengendalian distribusi gabah merupakan bagian dari instruksi Presiden terkait kemandirian pangan nasional.

“Bulog sudah siap menyerap gabah dari petani. Harga juga sudah ditentukan. Jangan sampai semua gabah keluar daerah, sementara Bulog tidak bisa menyerap,” katanya.

Menurut Firsada, kebijakan ini bertujuan agar distribusi gabah di Lampung dapat dikendalikan oleh pemerintah, terutama saat produksi tinggi.

“Dengan distribusi yang terpantau, jika ada kelebihan stok, kita tahu harus ke mana diarahkan. Ini demi kemandirian pangan dan kesejahteraan petani,” tegasnya.

Firsada juga menyebut bahwa jika dijual ke luar Lampung, harga gabah petani bisa jatuh lebih rendah dibanding harga yang ditetapkan pemerintah. (pip/abd)

kppu minta larangan ekspor gabah dari lampung dicabut, ini alasannya                            bandar lampung – komisi pengawas persaingan usaha (kppu) ri meminta pemerintah provinsi (pemprov) lampung untuk mencabut aturan larangan penjualan gabah ke luar daerah yang tertuang dalam perda nomor 7 tahun 2017 dan pergub nomor 71 tahun 2017.
aturan tersebut melarang pengangkutan gabah ke luar lampung, dan selama ini pemprov kerap menegakkan regulasi tersebut dengan memutarbalikkan truk pengangkut gabah di lapangan.
ketua kppu ri, m. fanshurullah asa, mengatakan larangan tersebut berpotensi menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat.
“kami sudah mengirim surat resmi kepada gubernur lampung pada 30 desember 2024, meminta agar perda dan pergub tersebut direvisi, terutama pasal yang memuat larangan penjualan gabah ke luar provinsi,” kata fanshurullah, kamis (1/8/2025).
menurutnya, kebijakan seperti ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi daerah lain dan bisa merembet ke sektor-sektor strategis lainnya.
“kalau dibiarkan, kebijakan ini bisa ditiru oleh daerah lain, tidak hanya di sektor pangan, tapi bisa juga merambah ke energi, sawit, dan lainnya,” tegasnya.
baca juga: tercatat 5.700 desa gelap tanpa listrik
ketua kppu kanwil ii, wahyu bekti anggoro, juga menyampaikan kekhawatiran bahwa larangan tersebut dapat merugikan petani, terutama saat panen raya.
“ketika produksi melimpah, banyak agen atau produsen menekan harga petani. kalau petani tidak punya opsi menjual ke luar daerah, mereka kehilangan peluang memperoleh harga lebih baik,” jelas wahyu.
ia menekankan bahwa memberikan opsi kepada petani untuk menjual ke luar daerah penting demi menjaga kesejahteraan mereka.
“silakan gabah dijual ke luar, tapi produk berasnya yang berasal dari lampung bisa tetap dijaga agar tidak keluar,” tambahnya.
menanggapi permintaan kppu, sekretaris daerah provinsi lampung, marindo kurniawan, menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan masukan tersebut.
“kita cek dan pertimbangkan sesuai dengan aturan yang berlaku. kalau memang sesuai, pasti kita ikuti,” ujarnya.
sementara itu, gubernur lampung rahmat mirzani djausal sebelumnya menjelaskan bahwa larangan ekspor gabah ke luar lampung diterbitkan karena banyak pengusaha penggilingan padi kesulitan mendapatkan pasokan gabah di daerahnya.
baca juga:dikonfirmasi pegawai kerap datang ke opd lama, kabid perencanaan dinas psda blokir nomor wartawan?
“mereka melapor ke pemprov bahwa kesulitan mendapatkan gabah. setelah kami cek, ternyata gabah banyak dibawa ke luar. maka kami berupaya menjamin ketersediaan gabah di lampung,” jelas mirza.
namun, ia juga menegaskan bahwa para pengusaha harus tetap membeli gabah dari petani sesuai harga yang ditetapkan pemerintah, yakni rp6.500 per kilogram.
penjabat sekda provinsi lampung, m. firsada, menambahkan bahwa kebijakan pengendalian distribusi gabah merupakan bagian dari instruksi presiden terkait kemandirian pangan nasional.
“bulog sudah siap menyerap gabah dari petani. harga juga sudah ditentukan. jangan sampai semua gabah keluar daerah, sementara bulog tidak bisa menyerap,” katanya.
menurut firsada, kebijakan ini bertujuan agar distribusi gabah di lampung dapat dikendalikan oleh pemerintah, terutama saat produksi tinggi.
“dengan distribusi yang terpantau, jika ada kelebihan stok, kita tahu harus ke mana diarahkan. ini demi kemandirian pangan dan kesejahteraan petani,” tegasnya.
firsada juga menyebut bahwa jika dijual ke luar lampung, harga gabah petani bisa jatuh lebih rendah dibanding harga yang ditetapkan pemerintah. (pip/abd)