DPRD dan Dishub Dukung Pengaktifan Jembatan Timbang Way Kanan, Asal Bebas Pungli

Reporter: Hermansyah |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 31 Jul 2025 - 21:13

-GRAFIS/EDWIN RADAR LAMPUNG-

WAY KANAN – Rencana pengaktifan kembali jembatan timbang di Kabupaten Way Kanan mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Namun, mereka menekankan bahwa pengoperasian kembali fasilitas tersebut harus memenuhi sejumlah syarat, agar tidak kembali menjadi sarang pungutan liar (pungli) seperti yang pernah terjadi sebelum ditutup beberapa tahun lalu.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Way Kanan, I Ketut Artike, menyatakan dukungannya atas rencana tersebut.

Ia menilai keberadaan jembatan timbang penting untuk mengontrol kendaraan pengangkut barang yang melintasi wilayah tersebut.

"Jika jembatan timbang diaktifkan kembali, kami mendukung penuh sebagai bentuk pengawasan terhadap kendaraan pengangkut barang. Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) yang melibatkan Dishub kabupaten/kota, Polda Lampung, dan Polres,” ujarnya.

“Setelah Pergub rampung, perlu ada sosialisasi dari seluruh pihak karena dalam penegakan hukum Dishub tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari Polri," tambahnya.

Senada dengan itu, sejumlah anggota DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Way Kanan juga mendukung rencana tersebut, namun mereka mengingatkan agar pengaktifan jembatan timbang benar-benar menjadi solusi, bukan sumber masalah baru.

Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan, Sahdana, yang juga tokoh masyarakat Kecamatan Way Tuba mengatakan dia mendukung rencana ini, tapi Pemprov Lampung harus menjamin tidak ada praktik pungli.

"Ini tentu tidak mudah, karena saat ini banyak kendaraan over dimension over load (ODOL) yang melintasi Way Kanan," ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Way Kanan, Romli mengaku telah beberapa kali menyampaikan keluhan masyarakat mengenai jembatan timbang di Kampung Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu.

Ia menyebutkan, keberadaan jembatan timbang kerap dikaitkan dengan dugaan praktik pungli terhadap sopir yang melanggar aturan.

"Secara prinsip saya setuju jembatan timbang dioperasikan lagi. Tapi kita semua tahu, selama ini praktik pungli sulit dihindari karena tidak pernah ada sanksi tegas atau pembongkaran terhadap truk yang kelebihan muatan. Ini yang jadi sumber masalah," ungkap Romli.

dprd dan dishub dukung pengaktifan jembatan timbang way kanan, asal bebas pungli                            way kanan – rencana pengaktifan kembali jembatan timbang di kabupaten way kanan mendapat dukungan dari berbagai pihak. 
namun, mereka menekankan bahwa pengoperasian kembali fasilitas tersebut harus memenuhi sejumlah syarat, agar tidak kembali menjadi sarang pungutan liar (pungli) seperti yang pernah terjadi sebelum ditutup beberapa tahun lalu.
kepala dinas perhubungan (dishub) way kanan, i ketut artike, menyatakan dukungannya atas rencana tersebut. 
ia menilai keberadaan jembatan timbang penting untuk mengontrol kendaraan pengangkut barang yang melintasi wilayah tersebut.
"jika jembatan timbang diaktifkan kembali, kami mendukung penuh sebagai bentuk pengawasan terhadap kendaraan pengangkut barang. pemerintah provinsi lampung juga telah menyiapkan rancangan peraturan gubernur (pergub) yang melibatkan dishub kabupaten/kota, polda lampung, dan polres,” ujarnya. 
“setelah pergub rampung, perlu ada sosialisasi dari seluruh pihak karena dalam penegakan hukum dishub tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari polri," tambahnya.
senada dengan itu, sejumlah anggota dprd provinsi lampung dan dprd way kanan juga mendukung rencana tersebut, namun mereka mengingatkan agar pengaktifan jembatan timbang benar-benar menjadi solusi, bukan sumber masalah baru.
baca juga:hyundai luncurkan program extended warranty
anggota dprd provinsi lampung dari fraksi pdi perjuangan, sahdana, yang juga tokoh masyarakat kecamatan way tuba mengatakan dia mendukung rencana ini, tapi pemprov lampung harus menjamin tidak ada praktik pungli. 
"ini tentu tidak mudah, karena saat ini banyak kendaraan over dimension over load (odol) yang melintasi way kanan," ujarnya.
sementara itu, anggota dprd way kanan, romli mengaku telah beberapa kali menyampaikan keluhan masyarakat mengenai jembatan timbang di kampung karang umpu, kecamatan blambangan umpu. 
baca juga:demo revitalisasi pasar, pedagang minta bupati lampung utara hamartoni ahadis turun
ia menyebutkan, keberadaan jembatan timbang kerap dikaitkan dengan dugaan praktik pungli terhadap sopir yang melanggar aturan.
"secara prinsip saya setuju jembatan timbang dioperasikan lagi. tapi kita semua tahu, selama ini praktik pungli sulit dihindari karena tidak pernah ada sanksi tegas atau pembongkaran terhadap truk yang kelebihan muatan. ini yang jadi sumber masalah," ungkap romli.
“saya berharap pemprov lampung betul-betul mempertimbangkan kembali rencana ini. jangan sampai malah mengulangi kesalahan lama yang membuat jembatan timbang dibubarkan," tambahnya.
hal senada juga disampaikan belly, anggota dprd way kanan lainnya. ia setuju jembatan timbang diaktifkan kembali karena berpotensi menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. 
namun, ia menekankan perlunya penertiban kendaraan odol serta fasilitas pendukung seperti gudang dan lokasi bongkar muat.
"kalau hanya diaktifkan tanpa disertai tempat bongkar muat dan gudang penyimpanan untuk truk yang kelebihan muatan, saya rasa jembatan timbang itu tidak akan menyelesaikan persoalan. harus ada persiapan matang dari pemprov," tegasnya.
belly, yang tinggal hanya puluhan meter dari lokasi jembatan timbang tersebut, mengaku cukup mengetahui praktik-praktik yang diduga menyimpang sebelum fasilitas itu ditutup beberapa tahun lalu. (sah/abd)