Aktifkan Kembali Jembatan Timbang!

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 30 Jul 2025 - 20:57

Kadishub Lampung Bambang Sumbogo - FOTO DOK. RADAR LAMPUNG-

// Soal ODOL Melintas, Dishub Seret Dinas ESDM

BANDARLAMPUNG - Keberadaan jembatan timbang di perbatasan Lampung–Sumatera Selatan dinilai strategis untuk menekan pergerakan kendaraan over dimension over loading (ODOL), terutama truk angkutan batu bara yang melintasi jalan nasional.

Salah satu titik penting yang disoroti adalah Jembatan Timbang Blambanganumpu, Waykanan, yang hingga kini belum kembali dioperasikan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Lampung Bambang Sumbogo mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan usulan kepada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung agar jembatan timbang tersebut kembali diaktifkan.

Meski begitu, kewenangan atas operasional jembatan timbang sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

’’Keberadaan jembatan timbang sangat penting untuk pengawasan kendaraan angkutan barang, apalagi yang melintasi dari Sumsel ke Lampung. Kami mendorong agar yang di Blambanganumpu kembali beroperasi,” ujar Bambang, Rabu (30/7).

Menurutnya, jika jembatan timbang aktif, pengawasan terhadap truk ODOL akan lebih maksimal dan menimbulkan efek jera.

Selain itu dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mewajibkan pemegang IUP dan IUPK menggunakan jalan tambang, bukan jalan umum, kecuali dalam kondisi tertentu dan sesuai ketentuan hukum.

“Kenapa angkutan batu bara masih melintasi jalan nasional, seharusnya hal itu ditanyakan ke dinas terkait seperti ESDM (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Red),” ujarnya.

Terkait penegakan hukum, Bambang menjelaskan meski kewenangan utama ada di pusat, Pemprov Lampung telah beberapa kali melakukan razia terpadu dengan melibatkan instansi lain, termasuk BPTD.

Sebelumnya, Persoalan kendaraan over dimension over loading (ODOL), khususnya angkutan batu bara, di Lampung sudah menahun dan belum juga teratasi.

Meskipun persoalan ini sudah menahun, terkesan dibiarkan saja oleh berbagai stakeholder, khususnya yang punya kewenangan menindak pelanggaran di jalan nasional, salah satunya Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).

aktifkan kembali jembatan timbang!                            // soal odol melintas, dishub seret dinas esdm 
bandarlampung - keberadaan jembatan timbang di perbatasan lampung–sumatera selatan dinilai strategis untuk menekan pergerakan kendaraan over dimension over loading (odol), terutama truk angkutan batu bara yang melintasi jalan nasional. 
salah satu titik penting yang disoroti adalah jembatan timbang blambanganumpu, waykanan, yang hingga kini belum kembali dioperasikan.
kepala dinas perhubungan (dishub) provinsi lampung bambang sumbogo mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan usulan kepada balai pengelola transportasi darat (bptd) kelas ii lampung agar jembatan timbang tersebut kembali diaktifkan. 
meski begitu, kewenangan atas operasional jembatan timbang sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
’’keberadaan jembatan timbang sangat penting untuk pengawasan kendaraan angkutan barang, apalagi yang melintasi dari sumsel ke lampung. kami mendorong agar yang di blambanganumpu kembali beroperasi,” ujar bambang, rabu (30/7).
menurutnya, jika jembatan timbang aktif, pengawasan terhadap truk odol akan lebih maksimal dan menimbulkan efek jera. 
baca juga:kecamatan sukarame salurkan bantuan beras 
selain itu dalam uu nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara mewajibkan pemegang iup dan iupk menggunakan jalan tambang, bukan jalan umum, kecuali dalam kondisi tertentu dan sesuai ketentuan hukum.
“kenapa angkutan batu bara masih melintasi jalan nasional, seharusnya hal itu ditanyakan ke dinas terkait seperti esdm (dinas energi dan sumber daya mineral, red),” ujarnya.
terkait penegakan hukum, bambang menjelaskan meski kewenangan utama ada di pusat, pemprov lampung telah beberapa kali melakukan razia terpadu dengan melibatkan instansi lain, termasuk bptd.
sebelumnya, persoalan kendaraan over dimension over loading (odol), khususnya angkutan batu bara, di lampung sudah menahun dan belum juga teratasi. 
meskipun persoalan ini sudah menahun, terkesan dibiarkan saja oleh berbagai stakeholder, khususnya yang punya kewenangan menindak pelanggaran di jalan nasional, salah satunya balai pengelola transportasi darat (bptd).
baca juga:strategi phe dongkrak produksi migas nasional pada 2025
bptd sudah mengetahui adanya pelanggaran odol ini, tetapi  terkesan cuek dan baru hendak melakukan mapping sarpras penindakan atau jembatan timbang. 
tidak hanya itu, bptd terkesan tak serius dan tidak berdaya ketika ditanya kendala penertiban di lapangan. bahkan memperbolehkan odol melintas dari sumatera selatan ke lampung. 
’’kendala yang kami alami saat penegakan hukum dalam penertiban angkutan batu bara adalah kesulitan dalam hal memutarbalikkan kendaraan dan menurunkan muatan yang lebih, dikarenakan kondisi jalan yang sempit dan tidak memiliki kantong parkir atau stockpile,” kata kepala bptd kelas ii lampung jonter sitohang dalam keterangannya, selasa (29/7) .
’’selain itu ada penolakan dari pengemudi maupun pelaku usaha angkutan barang yang melakukan upaya blokade ataupun penutupan jalan. dikarenakan hal tersebut, maka kami terkadang melakukan upaya persuasif dan mengizinkan kendaraan tersebut melanjutkan perjalanan untuk menghindari kemacetan atau hal-hal yang tidak diinginkan,” sambungnya.
baca juga:konflik pertanahan di lampung mengemuka, pengamat: tata kelola agraria belum tertib
jonter sitohang mengatakan, pihaknya telah mengetahui banyaknya jalan lintas tengah sumatera yang rusak akibat angkutan batubara.
“bptd kelas ii lampung sudah mengetahui perihal tersebut, dikarenakan angkutan batubara di dominasi kendaraan dump truck yang membawa muatan lebih dari arah provinsi sumatera selatan,” ujar jonter. 
upaya yang dilakukan terkait odol saat ini, kata jonter, kementerian perhubungan (kemenhub), khususnya direktorat jenderal perhubungan darat bersama dengan stakeholder terkait sedang menyusun surat keputusan bersama (skb).
skb ini sebagai dasar sinergitas penanganan odol dalam melaksanakan sosialisasi zero odol di jalan-jalan dan lokasi strategis lainnya yang dikoordinir oleh kementerian koordinator
“kedepannya kami juga melakukan mapping data dan perbaikan fasilitas terutama di uppkb (unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor/jembatan timbang) yang berada dibawah naungan direktorat jenderal perhubungan darat,” ucapnya.
disampaikan jonter, pemerintah provinsi (pemprov) lampung melalui dinas perhubungan (dishub) lampung, serta stakeholder terkait juga sedang merumuskan rancangan peraturan gubernur lampung tentang tata cara dan pengawasan pengangkutan batu bara melalui jalan umum.
menyikapi banyaknya keluhan masyarakat terkait aktivitas pengangkutan batubara ini, jonter mengungkapkan, bptd kelas ii lampung bersama dengan jajaran polri dan dishub serta stakeholder terkait sudah melakukan upaya penegakan hukum di daerah yang dilintasi angkutan batubara.
“kedepannya mungkin akan melaksanakan kegiatan penegakan hukum terhadap angkutan batubara lebih giat lagi untuk mencegah kerusakan jalan,” tuturnya.
pihaknya menghimbau kepada pelaku angkutan batubara agar mematuhi ketentuan yang berlaku terkait jbi (jumlah berat yang diizinkan) kelas jalan yang dilalui yang nanti akan dikuatkan dengan peraturan gubernur lampung.
lanjut jonter, koordinasi dengan pihak terkait seperti dishub provinsi dan kabupaten/kota maupun bpjn untuk menjaga kemantapan jalan, dilakukan melalui rapat koordinasi dengan stakeholder.
“selama ini kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder, terkait penanganan odol untuk pelaksanaan penegakan hukum,” sambungnya.
disinggung terkait berapa berat muatan angkutan batubara yang melintasi jalan lintas tengah sumatera, jonter mengungkapkan temuan di lapangan, rata-rata angkutan batubara yang melintas di jalan lintas sumatera itu muatannya 35 ton atau lebih dari jbi.
begitu juga disinggung terkait permintaan dishub lampung untuk mengaktifkan jembatan timbang di blambangan umpu, way kanan, jonter menyebut pihaknya telah mengajukan usulan untuk revitalisasi/rehabilitasi uppkb blambangan umpu. 
baca juga:mendagri usul pilkada dipilih dprd
bahwa untuk mendukung revitalisasi/rehabilitasi ini bptd sejak 2023 telah melakukan survey lalu lintas harian rata-rata (lhr) angkutan barang dengan hasil 1.167 kendaraan/hari, dan hasil yang cukup tinggi.
“dari rapat untuk dukungan bersama stakeholder terkait dan para tokoh masyarakat di way kanan, lingkungan sekitar uppkb blambangan umpu serta hasil rekomendasi/justifikasi teknis dari ditjen hubdat, bahwa uppkb blambangan umpu
masuk dalam pembangunan/rehabilitasi bangunan beserta alat kelengkapan lainnya untuk di optimalisasi kan fungsi uppkb-nya,” terangnya.
namun dirinya menyebut untuk saat ini masih terkendala efisiensi anggaran, sehingga belum dapat direalisasikan pada saat ini. 
selanjutnya guna mendukung/mendorong cepat terealisasikannya, maka dibutuhkan surat gubernur selaku kepala daerah sebagai salah satu upaya percepatan, karena secara teknis uppkb blambangan umpu sudah layak dan siap dibangun.
“dalam hal ini, bptd kelas ii lampung mendukung upaya pemberantasan kendaraan over dimension dan over loading (odol) di provinsi lampung, salah satunya dengan diaktifkannya kembali uppkb blambanganumpu,” tegasnya. (pip/c1/abd)