Tok! Hasto Divonis 3,5 Tahun

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Jumat , 25 Jul 2025 - 21:27

DIVONIS 3,5 TAHUN: Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberi salam metal sebelum menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (25/7). --FOTO BAYU PRATAMA/ANTARA

Terbukti Suap Komisioner KPU

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara kepada Hasto Kristiyanto. Sekjen PDI Perjuangan itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019–2024 Harun Masiku.

’’Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan, dengan pidana denda Rp250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto saat membacakan putusan, Jumat (25/7).

Rios yang memimpin sidang bersama dua hakim anggota, Sunoto dan Sigit Herman Binaji, menyatakan Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice Harun Masiku dan harus dibebaskan dari dakwaan kesatu, yakni Pasal 21 UU Tipikor juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP

Hasto hanya terbukti melakukan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan demi memuluskan PAW caleg PDIP Harun Masiku. Hasto terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Terbukti menyediakan dana suap Rp400 juta untuk diberikan kepada eks anggota KPU Wahyu Setiawan. Berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa (Hasto), majelis berpendapat bahwa hukuman atau pemidanaan yang dijatuhkan atas diri terdakwa kiranya sudah mendekati rasa keadilan," ujar Rios.

Menurut hakim, Hasto tidak terbukti menghilangkan alat bukti berupa telepon seluler karena hand phone tersebut masih ada. "Tidak ada bukti bahwa hand phone direndam atau ditenggelamkan. Faktanya, hand phone tersebut masih ada dan dapat diperiksa. Unsur kesengajaan pun tidak dapat dibuktikan secara sah,” tutur hakim.

Selain itu, kata hakim, Hasto bersikap kooperatif sejak awal pemanggilan oleh KPK dan tidak ada upaya sistematis dari terdakwa untuk menghindar dari proses hukum sejak ditetapkannya sebagai tersangka. "Hal ini tidak konsisten dengan tuduhan bahwa terdakwa secara sengaja melakukan perintangan," tegas hakim.

tok! hasto divonis 3,5 tahun                             terbukti suap komisioner kpu
 
jakarta - majelis hakim pengadilan tipikor pada pengadilan negeri jakarta pusat (pn jakpus) menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara kepada hasto kristiyanto. sekjen pdi perjuangan itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus suap pergantian antarwaktu (paw) anggota dpr 2019–2024 harun masiku.
’’menjatuhkan pidana kepada terdakwa hasto kristiyanto dengan pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan, dengan pidana denda rp250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” kata ketua majelis hakim rios rahmanto saat membacakan putusan, jumat (25/7).
 
rios yang memimpin sidang bersama dua hakim anggota, sunoto dan sigit herman binaji, menyatakan hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice harun masiku dan harus dibebaskan dari dakwaan kesatu, yakni pasal 21 uu tipikor juncto pasal 65 ayat (1) kuhp
 
hasto hanya terbukti melakukan suap kepada komisioner kpu wahyu setiawan demi memuluskan paw caleg pdip harun masiku. hasto terbukti melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a uu pemberantasan tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto pasal 64 ayat (1) kuhp.
 
"terbukti menyediakan dana suap rp400 juta untuk diberikan kepada eks anggota kpu wahyu setiawan. berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa (hasto), majelis berpendapat bahwa hukuman atau pemidanaan yang dijatuhkan atas diri terdakwa kiranya sudah mendekati rasa keadilan," ujar rios. 
 
menurut hakim, hasto tidak terbukti menghilangkan alat bukti berupa telepon seluler karena hand phone tersebut masih ada. "tidak ada bukti bahwa hand phone direndam atau ditenggelamkan. faktanya, hand phone tersebut masih ada dan dapat diperiksa. unsur kesengajaan pun tidak dapat dibuktikan secara sah,” tutur hakim.
 
selain itu, kata hakim, hasto bersikap kooperatif sejak awal pemanggilan oleh kpk dan tidak ada upaya sistematis dari terdakwa untuk menghindar dari proses hukum sejak ditetapkannya sebagai tersangka. "hal ini tidak konsisten dengan tuduhan bahwa terdakwa secara sengaja melakukan perintangan," tegas hakim.
 
selain itu, kata hakim, perbuatan hasto pada 8 januari 2020 pukul 18.19 wib, terjadi sebelum adanya surat perintah penyidikan terhadap harun masiku. hakim menilai pada tanggal 8 januari 2020, proses hukum terhadap harun masiku masih berada pada tahap penyelidikan. dengan demikian, belum ada proses penyidikan yang secara hukum bisa dirintangi oleh terdakwa.
 
“surat perintah penyidikan yang menetapkan harun masiku sebagai tersangka baru diterbitkan pada 9 januari 2020. ada selisih waktu yang signifikan yang secara yuridis menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan sebelum status tersangka formal melekat pada harun masiku,” jelas hakim.
 
karena itu, hakim menilai pasal 21 uu tipikor juncto pasal 65 ayat (1) kuhp dinilai tidak terbukti. hakim menyebut, hasto harus dibebaskan dari dakwaan. "sehingga majelis berkesimpulan bahwa terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu pasal 21 uu tipikor juncto pasal 65 ayat (1) kuhp," ungkap hakim.
 
hal yang memberatkan vonis hasto, menurut hakim, adalah terdakwa tidak mendukung pemberantasan korupsi dan indepedensi kpu. sedangkan hal meringankan, terdakwa dinilai bersikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan memiliki tanggungan keluarga. 
 
putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 7 tahun penjara dan denda rp600 juta. 
 
dalam pleidoi, hasto sempat membantah semua dakwaan dan menyebut jaksa kpk mengabaikan fakta persidangan. namun, jaksa tetap pada tuntutan awal dan menyebut bantahan hasto sebagai bentuk pengaburan hukum. (beritasatu.com./c1)