Marketplace Mulai Pungut Pajak dari Pedagang Daring 2 Bulan Lagi

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Selasa , 15 Jul 2025 - 20:52

Ilustrasi marketplace.--FOTO ISTIMEWA

marketplace mulai pungut pajak  dari pedagang daring 2 bulan lagi                            jakarta - pemerintah resmi memberi waktu dua bulan bagi marketplace untuk bersiap memungut pajak dari pedagang daring. kebijakan ini tertuang dalam peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 37 tahun 2025 yang menegaskan bahwa marketplace pungut pajak pedagang daring lewat skema pph 22 sebesar 0,5% dari omzet bruto tahunan. kebijakan ini menyasar pelaku usaha online dengan omzet di atas rp500 juta.
 
direktur perpajakan i hestu yoga saksama menjelaskan, kementerian keuangan (kemenkeu) telah melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan sejumlah penyelenggara marketplace. dalam diskusi itu, para pelaku mengaku masih memerlukan waktu untuk menyesuaikan sistem agar bisa memungut pajak secara otomatis dari para pedagang.
 
’’ketika mereka sudah siap untuk implementasi, mungkin dalam 1-2 bulan ke depan baru kami tetapkan mereka sebagai pemungut pmse,” jelas yoga dalam taklimat media, selasa (15/7).
 
langkah ini, lanjut yoga, bertujuan agar sistem perpajakan digital dapat berjalan secara merata tanpa membebani pelaku usaha yang belum siap dari sisi teknis.
 
staf ahli menteri keuangan bidang kepatuhan pajak yon arsal menegaskan, pmk 37/2025 memang telah diundangkan pada senin (14/7), tetapi pelaksanaannya tidak dilakukan serentak. pemerintah terlebih dahulu akan menggelar audiensi satu per satu dengan masing-masing penyelenggara e-commerce.
 
’’kami menyadari ada lokapasar yang sudah siap, ada yang belum. tapi, kami berharap jaraknya tidak terlalu lama,” ujar yon.
 
setiap marketplace yang sudah siap nantinya akan menerima keputusan direktur jenderal pajak sebagai dasar hukum untuk mulai memungut pajak pph 22 dari pedagang di platform-nya.
 
salah satu poin penting dalam kebijakan ini adalah pengecualian bagi pelaku usaha kecil. pedagang daring dengan omzet di bawah rp 500 juta per tahun tidak dikenai kewajiban pph 22, sepanjang mereka menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace yang telah ditunjuk.
 
sementara pedagang dengan omzet di atas rp500 juta akan dikenakan pungutan pajak sebesar 0,5% dari omzet kotor. pajak ini bersifat final dan tidak termasuk dalam ppn atau ppnbm.
 
tak semua transaksi di marketplace dikenai pajak penghasilan ini. pemerintah mengecualikan layanan-layanan tertentu, seperti ekspedisi dan transportasi daring (ojek online/ojol), penjual pulsa, dan perdagangan emas.
 
ketiga sektor tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup kewajiban pungutan pph 22 pedagang online sebagaimana diatur dalam pmk terbaru ini.
 
penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak dianggap sebagai bagian dari reformasi pajak digital yang lebih adil dan menyeluruh. dengan langkah ini, kemenkeu berharap transaksi daring bisa ikut menyumbang penerimaan negara secara transparan dan akuntabel, tanpa memberatkan pelaku umkm yang masih berkembang.
 
dengan diberikannya waktu transisi selama dua bulan, pemerintah berharap marketplace pungut pajak pedagang daring dapat berjalan lancar, efisien, dan merata. ke depan, sistem ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam optimalisasi pajak digital, sekaligus mendorong kepatuhan pelaku usaha e-commerce di seluruh indonesia. (beritasatu.com/c1)