Program Pemutihan Pajak Diperpanjang?

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Selasa , 15 Jul 2025 - 20:23

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.-FOTO ADPIM  -

BANDARLAMPUNG - Program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Provinsi Lampung tahun ini akan berakhir pada 31 Juli 2025 setelah dibuka 1 Mei lalu.

Jelang berakhirnya program pemutihan PKB ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung masih membuka kemungkinan program tersebut diperpanjang.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan dirinya pekan depan memanggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk membahas pemutihan pajak.

Menurut Mirza –sapaan akrabnya, pemanggilan Bapenda tersebut untuk melakukan evaluasi dan melihat berapa persen masyarakat Lampung yang telah membayar PKB.

’’Saya mau panggil Bapenda minggu depan, saya ingin evaluasi. Kita akan lihat ada berapa persen masyarakat yang sudah bayar pajak, yang belum bayar pajak," ujar Mirza, Selasa (15/7).

Disampaikan Mirza, pihaknya akan melihat masalah dan kendali yang dihadapi oleh masyarakat dalam membayar pajak. Misalnya, permasalahan dengan leasing sehingga tidak dapat memperpanjang dan lainnya.

Disinggung terkait apakah ada rencana untuk melakukan perpanjangan program pemutihan pajak, Mirza menekankan bahwa pihaknya ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Intinya kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kemampuan maksimal Pemprov Lampung kepada masyarakat Lampung. Kalau dirasa masih bisa lebih maksimal kita maksimalkan lagi," ungkapnya.

"Tapi kalau memang ternyata sudah maksimal masyarakat lampung yang bayar pajak segini dan kalau diperpanjang tetap seperti ini ya tidak kita perpanjangan tapi kalau memang masih banyak yang mau bayar pajak tapi terkendala terutama karena layanan, kami akan perpanjangan," sambungnya.

Sementara, Kepala Bapenda Lampung Slamet Riadi mengatakan, pihaknya telah melaksanakan berbagai upaya untuk mempermudah pembayaran PKB. Seperti kerjasama perusahaan leasing untuk mempermudah wajib pajak membayar PKB meski BPKB nya masih ada di pihak leasing.

"Upaya Pemprov Lampung sudah dilakukan bertemu dengan perusahaan leasing untuk melakukan kemudahan pembayaran pajak," ujar Slamet Riadi.

"Kami juga minta bantu OJK untuk memfasilitasi ini semoga dalam waktu dekat MoU antara pemprov dengan perusahaan leasing bisa terwujud," sambungnya.

program pemutihan pajak diperpanjang?                            bandarlampung - program pemutihan pajak kendaraan bermotor (pkb) di provinsi lampung tahun ini akan berakhir pada 31 juli 2025 setelah dibuka 1 mei lalu.
jelang berakhirnya program pemutihan pkb ini, pemerintah provinsi (pemprov) lampung masih membuka kemungkinan program tersebut diperpanjang.
gubernur lampung rahmat mirzani djausal mengatakan dirinya pekan depan memanggil badan pendapatan daerah (bapenda) untuk membahas pemutihan pajak.
menurut mirza –sapaan akrabnya, pemanggilan bapenda tersebut untuk melakukan evaluasi dan melihat berapa persen masyarakat lampung yang telah membayar pkb.
’’saya mau panggil bapenda minggu depan, saya ingin evaluasi. kita akan lihat ada berapa persen masyarakat yang sudah bayar pajak, yang belum bayar pajak," ujar mirza, selasa (15/7).
disampaikan mirza, pihaknya akan melihat masalah dan kendali yang dihadapi oleh masyarakat dalam membayar pajak. misalnya, permasalahan dengan leasing sehingga tidak dapat memperpanjang dan lainnya.
disinggung terkait apakah ada rencana untuk melakukan perpanjangan program pemutihan pajak, mirza menekankan bahwa pihaknya ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
baca juga:legislator pdip sarankan jokowi tak bahas firasat, prabowo disebut tak takut ancaman soal gibran
"intinya kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kemampuan maksimal pemprov lampung kepada masyarakat lampung. kalau dirasa masih bisa lebih maksimal kita maksimalkan lagi," ungkapnya.
"tapi kalau memang ternyata sudah maksimal masyarakat lampung yang bayar pajak segini dan kalau diperpanjang tetap seperti ini ya tidak kita perpanjangan tapi kalau memang masih banyak yang mau bayar pajak tapi terkendala terutama karena layanan, kami akan perpanjangan," sambungnya.
sementara, kepala bapenda lampung slamet riadi mengatakan, pihaknya telah melaksanakan berbagai upaya untuk mempermudah pembayaran pkb. seperti kerjasama perusahaan leasing untuk mempermudah wajib pajak membayar pkb meski bpkb nya masih ada di pihak leasing.
"upaya pemprov lampung sudah dilakukan bertemu dengan perusahaan leasing untuk melakukan kemudahan pembayaran pajak," ujar slamet riadi.
"kami juga minta bantu ojk untuk memfasilitasi ini semoga dalam waktu dekat mou antara pemprov dengan perusahaan leasing bisa terwujud," sambungnya.
baca juga:jojo dan gregoria tumbang, rehan/gloria ke 16 besar japan open 2025
begitu juga disinggung terkait perpanjangan program pemutihan pajak, slamet riadi belum bisa berbicara banyak karena hal tersebut merupakan keputusan dari gubernur lampung. "perpanjangan sedang proses tapi kita tunggu karena semua keputusan pak gubernur," ucapnya.
disinggung apakah pelaksanaan program pemutihan pajak sudah maksimal, slamet riadi mengaku belum terlalu maksimal. "saat ini belum terlalu maksimal tapi kita terus lakukan upaya perbaikan agar kedepan pendapatan dari pkb bisa maksimal," terangnya.
diberitakan sebelumnya, kabid pembinaan dan pengendalian bapenda lampung, derry hs mengatakan, total pendapatan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dari bulan mei hingga juni mencapai rp 140 miliar.
dari capaian tersebut, derry merincikan untuk pendapat pkb dari program pemutihan sebanyak rp 79 miliar dengan total kendaraan 179 ribu unit. sedangkan, untuk pembayaran pkb reguler sebesar rp 62 miliar dengan jumlah kendaraan sebanyak 142 ribu unit kendaraan.
disampaikan derry, terjadi peningkatan sekitar 40 persen setiap hari masyarakat yang membayar yang membayar pajak selama program pemutihan berlangsung. "selama program pemutihan ini ada peningkatan 40 persen per harinya. artinya program pemutihan ini sangat membantu dan signifikan dalam peningkatan pad," ujar derry.
lanjut derry, dalam menggali potensi pkb di lampung ini pihaknya telah melakukan evaluasi dan trobosan. seperti peluncuran dua samsat digital drive thru di depan kantor gubernur lampung dan halaman dinas perpustakaan dan kearsipan lampung.
samsat digital drive thru ini melayani perpanjangan stnk dan pengesahan pajak kendaraan bermotor tahunan. terbaru, kata derry, pemprov lampung bekerjasama dengan kejaksaan tinggi lampung untuk melakukan penagihan pajak kendaraan bermotor kepada perusahaan. 
pada kesempatan tersebut, derry juga menyampaikan jika, pada selasa 1 juli 2025 pihaknya baru saja rapat evaluasi bersama samsat-samsat yang ada di lampung. pada rapat tersebut ditanya terkait antusias masyarakat dalam membayar pajak dan mengikuti program pemutihan di samsat masing-masing.
"sampai saat ini antusias dari masyarakat masih ada. sebagai masyarakat menginginkan ada perpanjangan (program pemutihan pajak, red) lagi, terkait ini akan dikordinasikan dengan bapak gubernur," ungkapnya.
sehingga, pihaknya belum bisa memastikan apakah program pemutihan pajak ini akan di perpanjang atau tidak.(pip/c1/yud)