Masalah Serius jika RI Gagal Negosiasi Tarif dengan AS

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.--FOTO AP
Dalam surat terbaru yang diunggah melalui platform Truth Social, Trump menetapkan tarif yang bervariasi, mulai dari 20% hingga 50%, tergantung pada status negosiasi dan ekspor masing-masing negara ke AS.
Ia juga memperingatkan bahwa setiap aksi balasan dari negara-negara mitra, seperti menaikkan tarif terhadap produk AS, dapat dibalas dengan tarif tambahan.
Beberapa negara menghadapi kenaikan signifikan. Brasil dikenai tarif tertinggi, yakni 50%, setelah sebelumnya belum masuk dalam daftar pada April.
Myanmar dan Laos sama-sama dikenai tarif 40%, sedikit lebih rendah dari yang diumumkan sebelumnya. Kamboja dan Thailand masing-masing dikenakan tarif 36%. Sementara Bangladesh dan Kanada akan menghadapi tarif sebesar 35%.
Negara-negara lain yang tercantum dalam surat Trump meliputi Serbia 35%, Indonesia 32%, Aljazair 30%, Bosnia dan Herzegovina 30%, Irak 30%, Libya 30%, Meksiko 30%, Afrika Selatan 30%, Sri Lanka 30%, Brunei 25%, Moldova, Jepang 25, Kazakhstan 25%, Malaysia 25%, Korea Selatan 25%, Tunisia 25%, dan Filipina 20%. Uni Eropa secara kolektif akan dikenakan tarif 30%, naik dari sebelumnya 20%, meski sempat diancam hingga 50%.
Beberapa negara memilih bersikap diplomatis dan membuka ruang negosiasi. Thailand, misalnya, mengajukan proposal pembukaan akses bagi produk pertanian dan energi dari AS. Indonesia juga kembali bernegosiasi dengan perwakilan pemerintah terbang langsung ke Washington DC untuk berunding.
Kamboja menegklaim telah berhasil menurunkan besaran tarif dari 49% menjadi 36% dan mengimbau para pelaku industri tetap tenang. Sementara Jepang dan Korea Selatan menyampaikan penyesalan atas kebijakan tersebut, tetapi tetap menyatakan kesiapan untuk melanjutkan perundingan.
Dari benua Afrika, Afrika Selatan dan Aljazair juga termasuk negara yang masuk dalam daftar tarif baru. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menyebut bahwa kebijakan tersebut telah menggambarkan hubungan dagang secara tidak seimbang. Namun, pemerintahnya akan terus berupaya mencari kesepakatan yang saling menguntungkan.