Ratusan Ribu Penerima Bansos Terlibat Judol

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Senin , 07 Jul 2025 - 21:08

Ilustrasi judi online.--FOTO DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM

Kemensos Ancam Setop Bantuan

JAKARTA – Ironis! Alih-alih untuk memenuhi kebutuhan pokok, dana bantuan sosial (bansos) justru diduga berakhir untuk depo di aplikasi judi online (judol). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan ratusan ribu penerima bansos yang menghamburkan uangnya untuk main judol.

Hal tersebut diungkap oleh Ketua Tim Humas PPATK M. Natsir dalam keterangan resmi, Senin (7/7). Natsir mengatakan pada 2024 terdeteksi ada 9,7 juta nomor induk kependudukan (NIK) yang merupakan pemain judi online.

Ketika dipadankan dengan data 28,4 juta (NIK) penerima bansos, ternyata terdapat 571.410 NIK yang terindikasi sebagai penerima bansos sekaligus pemain judi online. ’’Tercatat telah dilakukan lebih dari 7,5 juta kali transaksi judi dengan total deposit mencapai Rp957 miliar,” ujar Natsir.

Mirisnya, hasil penulusuran ini baru berasal dari satu bank saja. ’’Jika terus ditelusuri, angkanya bisa lebih besar,” sambung Natsir.

Penulusuran ini dilakukan pihaknya atas dasar pelaporan informasi dari Kementerian Sosial (Kemensos). Selain NIK penerima bansos yang terindikasi main judol, ternyata diketahui pula adanya jutaan rekening bansos yang tidak tepat sasaran.

Natsir mengatakan, ini bukan lagi penyimpangan administratif. Namun, sudah termasuk penyalahgunaan sistem bantuan negara untuk aktivitas ilegal.

ratusan ribu penerima bansos terlibat judol                             kemensos ancam setop bantuan
 
jakarta – ironis! alih-alih untuk memenuhi kebutuhan pokok, dana bantuan sosial (bansos) justru diduga berakhir untuk depo di aplikasi judi online (judol). pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk) menemukan ratusan ribu penerima bansos yang menghamburkan uangnya untuk main judol.
 
hal tersebut diungkap oleh ketua tim humas ppatk m. natsir dalam keterangan resmi, senin (7/7). natsir mengatakan pada 2024 terdeteksi ada 9,7 juta nomor induk kependudukan (nik) yang merupakan pemain judi online.
 
ketika dipadankan dengan data 28,4 juta (nik) penerima bansos, ternyata terdapat 571.410 nik yang terindikasi sebagai penerima bansos sekaligus pemain judi online. ’’tercatat telah dilakukan lebih dari 7,5 juta kali transaksi judi dengan total deposit mencapai rp957 miliar,” ujar natsir.
 
mirisnya, hasil penulusuran ini baru berasal dari satu bank saja. ’’jika terus ditelusuri, angkanya bisa lebih besar,” sambung natsir.
 
penulusuran ini dilakukan pihaknya atas dasar pelaporan informasi dari kementerian sosial (kemensos). selain nik penerima bansos yang terindikasi main judol, ternyata diketahui pula adanya jutaan rekening bansos yang tidak tepat sasaran.
 
natsir mengatakan, ini bukan lagi penyimpangan administratif. namun, sudah termasuk penyalahgunaan sistem bantuan negara untuk aktivitas ilegal.
 
merespons hal tersebut, menteri sosial (mensos) saifullah yusuf atau gus ipul memastikan akan menjadikan analisis ppatk ini sebagai bahan evaluasi dalam penyaluran bansos selanjutnya.
 
gus ipul menekankan bahwa penyerahan data penerima bansos yang lebih dari 10-15 tahun ini merupakan tindak lanjut dari arahan presiden prabowo subianto dalam rangka memastikan bansos tepat sasaran.
 
’’rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang terbukti digunakan untuk judi online akan dilakukan edukasi dan evaluasi. bisa jadi tidak boleh lagi menerima bansos,” tegasnya.
 
gusu ipul menyatakan, tak menutup kemungkinan untuk dilakukannya perombakan kebijakan terkait penyaluran bansos ini. ini agar ke depan penyaluran lebih pruden.
 
sementara pakar kebijakan publik universitas trisakti trubus rahadiansyah mengatakan, ada dua dugaan terkait penerima bansos yang main judol ini. antara mereka bermain secara individual atau ada yang mengatur.
 
karena itu, trubus mendorong pemerintah untuk membuat suatu kebijakan tegas terkait penyaluran bansos.
 
misalnya, jika ditemukan penerima bansos yang bermain judi secara individu sanksinya bisa berupa sanksi edukatif. karena berkaitan dengan bansos. jika ada unsur kebersamaan atau bandar, harus dilakukan investigasi secara menyeluruh. ’’peran dari pendamping pkh sangat penting untuk mengeliminir potensi penyalahgunaan bantuan sosial,” ungkapnya.
 
 
soal pendamping pkh ini, gus ipul menegaskan jika pendamping ikut bertanggung jawab dalam penyalahgunaan bansos. oleh sebab itu, jika kpm pkh terlibat judol, identitas pendampingnya akan diketahui. selanjutnya hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi keberlanjutan kontrak kerja pendampingnya. (jpc/c1)