Golkar Bantah Hubungan Bahlil Lahadalia dan Prabowo Merenggang

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham membantah isu renggangnya hubungan antara Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan Idrus menanggapi narasi publik usai viralnya momen Prabowo tidak menyalami Bahlil sebelum berangkat ke Singapura pada Minggu (15/6).
Menurut Idrus, kedekatan antara Golkar dan Presiden Prabowo tidak sebatas urusan personal, melainkan didasarkan pada kesamaan visi dan misi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Kalau hanya fisik tidak produktif, yang produktif itu adalah visi dan gagasan,” kata Idrus kepada wartawan di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (17/6).
Idrus menegaskan bahwa Bahlil selalu mendukung visi dan misi Presiden Prabowo, salah satunya melalui penyelesaian persoalan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Bahlil, kata dia, langsung turun ke lapangan dan mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik perusahaan yang bermasalah.
“Bagaimana bisa disebut renggang? Pak Bahlil langsung ke Raja Ampat, mempelajari persoalan di sana, menemukan fakta-fakta, lalu melaporkan ke Presiden. Keputusan yang diambil Presiden berdasarkan laporan dari lapangan,” jelasnya.
Idrus juga menegaskan bahwa Partai Golkar berkomitmen mendukung Asta Cita Presiden Prabowo untuk membangun bangsa. Ia menyebut Bahlil merupakan salah satu menteri yang tak ragu turun langsung jika ada masalah di masyarakat.
“Pak Bahlil selalu hadir ketika ada persoalan, baik saat rakyat senang maupun marah. Beliau hadir untuk memberikan solusi,” tambah Idrus.
Diketahui, Presiden Prabowo bertolak ke Singapura dalam rangka kunjungan kerja pada Minggu (15/6). Sejumlah pejabat negara hadir melepas keberangkatan Presiden di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Namun, Prabowo terlihat tidak menyalami Bahlil, yang kemudian menjadi sorotan di media sosial.
Namun, Golkar memastikan hubungan antara Bahlil dan Presiden Prabowo tetap solid dan tidak terpengaruh oleh narasi yang beredar.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak akan melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Penegasan itu disampaikan agar tidak ada lagi spekulasi mengenai reshuffle yang tengah bergulir di masyarakat.
Merespons pernyataan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa apa yang disampaikan presiden merupakan sebuah kepastian mengenai masalah reshuffle yang tengah diberitakan.
“Saya sering mengatakan bahwa reshuffle, pembentukannya, atau pembubarannya, adalah hak prerogatif presiden. Hanya presiden dan Allah SWT yang tahu mengenai hal itu,” ujar Doli saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (13/6).
Doli juga berharap pernyataan Prabowo tersebut dapat mengakhiri perdebatan dan spekulasi mengenai reshuffle. “Kalau Pak Prabowo sudah menyampaikan pernyataan itu, harusnya perdebatan soal reshuffle dihentikan. Cukup ya, clear and clean,” tegasnya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto memang memastikan tidak akan melakukan perombakan kabinet. Menurutnya, para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga tengah bekerja dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal.
“Saya tidak ada rencana reshuffle ya. Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik dan itu terbukti dari capaian yang terjadi minggu demi minggu,” ujar Prabowo di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (12/6).
Prabowo juga tak menampik jika ada menteri yang mendapatkan kritik, namun hal tersebut dianggapnya wajar. “Ini proses demokrasi. Setiap orang bebas memberikan pendapat, dan saya menerima itu,” katanya. (jpnn/c1/abd)