Gubernur Mirza Terbitkan Pergub Kawasan Bebas Rokok

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Sabtu , 14 Jun 2025 - 21:58

Radar Lampung Baca Koran--

Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR); ikut serta dalam memberikan pengawasan, bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Mengingatkan dan melaporkan setiap pelanggaran ini kepada penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR); bimbingan dan atau penyuluhan dengan mengadakan seminar atau penyuluhan terbatas tentang bahaya merokok bagi kesehatan.

Memberikan penghargaan kepada staf yang dapat memberikan motivasi atau membantu pelaksanaan kawasan tanpa rokok.

Apabila ada yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR), akan diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan; teguran tertulis; penghentian kegiatan sementara; penghentian kegiatan tetap; penyitaan kendaraan; dan denda administratif.

Pemerintah daerah melakukan pengawasan umum terhadap Kawasan Tanpa Rokok. Pengawasan umum sebagaimana dimaksud dilakukan melalui upaya mengarahkan setiap orang untuk mematuhi kewajiban dan larangan dalam peraturan ini.

Bahkan, mengarahkan pemilik atau pengelola penanggung jawab KTR untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki dan/atau dikelolanya benar-benar bebas dari asap rokok.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam secara teknis operasional dilaksanakan melalui pengawasan internal oleh Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR terhadap tempat-tempat yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Juga, pengawasan eksternal oleh Satpol PP Provinsi Lampung terhadap aktivitas yang dilaksanakan oleh Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR. (pip/c1/yud)

gubernur mirza terbitkan pergub kawasan bebas rokok                             bandarlampung - gubernur lampung rahmat mirzani djausal mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) nomor 13 tahun 2025 tentang kawasan bebas rokok.
pergub tersebut diterbitkan dengan mempertimbangkan, pertama, merokok dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan.
kedua, merokok menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan perokok maupun masyarakat yang bukan perokok akibat ikut terpapar asap rokok, perlu upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan.
baca juga:serangan israel ke iran guncang pasar global
ketiga, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin satu dan dua tersebut serta sesuai ketentuan pasal 151 undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, maka perlu diterbitkan peraturan gubernur lampung tentang kawasan tanpa rokok.
mirza menjelaskan tujuan penetapan kawasan tanpa rokok, yaitu untuk menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat; melindungi kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup.
melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk rokok.
melindungi masyarakat khususnya bayi, balita, wanita usia produktif, ibu hamil dan usia lanjut, terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan akibat asap rokok.
melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; menurunkan angka jumlah perokok dan mencegah perokok pemula.
pembinaan/pendekatan agama dan ruang belajar dalam mencegah perokok pemula; dan  menurunkan angka kesakitan dan/atau kematian akibat rokok dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.
ada sembilan kawasan tanpa rokok yang diatur didalam pergub nomor 13 tahun 2025, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes); tempat belajar mengajar; tempat anak bermain.
lalu, tempat ibadah; fasilitas olahraga yang tertutup; angkutan umum; tempat kerja; dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
sehingga, setiap orang yang berada di sembilan kawasan sebagaimana dimaksud tersebut dilarang merokok.
"setiap pimpinan atau penanggungjawab instansi wajib memberikan teguran, peringatan dan atau mengambil tindakan kepada setiap staf atau setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti melanggar larangan," ujar mirza.
kewajiban pemberian teguran dan peringatan sebagaimana ini dikecualikan bagi tempat yang sudah menerapkan kawasan tanpa rokok.
meski menjadi kawasan bebas rokok, kesembilan tempat tersebut dapat disediakan tempat khusus untuk merokok (smoking area).
pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
"kewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok pada tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," terangnya.
fasilitas tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan dan tata cara, sebagai berikut, merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik.
terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas; jauh dari pintu masuk dan keluar, dan  jauh dari tempat orang berlalu lalang.
penanggung jawab kawasan tanpa rokok berkewajiban untuk membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok; memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar.
memasang tanda larangan merokok atau pengumuman yang dapat berupa pamflet dan/atau audio visual; melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan meniadakan asbak pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
tanda atau petunjuk atau peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud wajib dipasang paling lambat dalam waktu tiga bulan terhitung sejak kawasan tanpa rokok ditetapkan oleh gubernur.
untuk larangan, setiap orang yang berada di tempat-tempat sebagaimana dimaksud merokok; memproduksi atau membuat rokok; menjual rokok; memasang iklan rokok; mempromosikan rokok; dan menerima sponsorship rokok.
pada pergub tersebut, turut diatur peran serta masyarakat dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok di lampung.
peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud, yaitu membentuk kelompok atau komunitas hidup sehat tanpa rokok; membentuk kawasan tanpa rokok di lingkungan tempat tinggalnya.
membantu dan ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya; memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan terkait kawasan tanpa rokok.
memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok (ktr); ikut serta dalam memberikan pengawasan, bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
mengingatkan dan melaporkan setiap pelanggaran ini kepada penanggung jawab kawasan tanpa rokok (ktr); bimbingan dan atau penyuluhan dengan mengadakan seminar atau penyuluhan terbatas tentang bahaya merokok bagi kesehatan.
memberikan penghargaan kepada staf yang dapat memberikan motivasi atau membantu pelaksanaan kawasan tanpa rokok.
apabila ada yang merokok di kawasan tanpa rokok (ktr), akan diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan; teguran tertulis; penghentian kegiatan sementara; penghentian kegiatan tetap; penyitaan kendaraan; dan denda administratif.
pemerintah daerah melakukan pengawasan umum terhadap kawasan tanpa rokok. pengawasan umum sebagaimana dimaksud dilakukan melalui upaya mengarahkan setiap orang untuk mematuhi kewajiban dan larangan dalam peraturan ini.
bahkan, mengarahkan pemilik atau pengelola penanggung jawab ktr untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki dan/atau dikelolanya benar-benar bebas dari asap rokok.
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam secara teknis operasional dilaksanakan melalui pengawasan internal oleh pemilik dan/atau pengelola dan/atau penanggung jawab ktr terhadap tempat-tempat yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
juga, pengawasan eksternal oleh satpol pp provinsi lampung terhadap aktivitas yang dilaksanakan oleh pemilik dan/atau pengelola dan/atau penanggung jawab ktr. (pip/c1/yud)