RI Butuh Dana Rp1.905,3 Triliun Bangun Infrastruktur

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan bahwa Indonesia memerlukan dana tambahan senilai Rp753 triliun untuk membiayai pembangunan infrastruktur hingga 2029. Dana tersebut diupayakan tercapai melalui pembiayaan kreatif, salah satunya investasi.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, proyeksi kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp1.905,3 triliun.

Dody menyampaikan untuk mencapai pembangunan infrastruktur tersebut, APBN hanya mampu membiayai Rp678,91 triliun atau 35,63% dari total kebutuhan dana. Sementara, APBD akan menyokong sebesar Rp473,28 triliun atau 24,87% dari total kebutuhan dana.

"Dengan keterbatasan fiskal pada hari ini, baik APBN maupun APBD, diperkirakan masih terdapat funding gap (dana yang belum terpenuhi) sebesar Rp 753 triliun (atau 39,50% dari total kebutuhan dana)," ungkap Dody, dalam acara tahunan Creative Infrastructure Financing Day (CreatIFF) 2025, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Ada pun, dana pembangunan infrastruktur periode 2025-2029 tersebut akan digunakan, diantaranya: Pertama, untuk pembangunan sumber daya air, dengan target 25 Unit bendungan yang direhabilitasi, 63,54 m3 per kapita kapasitas tampungan air, 180.000 ha pembangunan irigasi, 1.200 ha rehabilitasi irigasi, serta 93,79 m3 per detik kapasitas prasarana air baku yang dikelola.

BACA JUGA:Tanpa APBD, KONI Lampung Masuk Era Mandiri

Kemudian, untuk pembangunan jalan dan jembatan, dengan target yakni 98% jalan nasional kondisi mantap, 1,7 jam per 100 km waktu tempuh pada lintas utama jaringan, dan jalan nasional.

Terakhir, untuk pembangunan pemukiman, dengan target yakni 43% Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman, 51,36% Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan, 30% Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Domestik Aman, 38% Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah.

Untuk mencapai target pembangunan infrastruktur hingga 2029 itu, pembiayaan kreatif tengah dikembangkan sebagai upaya untuk menutup funding gap dari kebutuhan dana. Menurut Dody, target tersebut dapat tercapai dari kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, investor, pelaku usaha, badan usaha, lembaga, perguruan tinggi dan masyarakat.

"Saya akan terus mendorong seluruh jajaran kementerian PU, khususnya di direktorat jenderal pembiayaan infrastruktur untuk terus mengkaji jalan mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif, baik itu KPBU, blended financing, sekuritisasi aset, dan lain-lain yang potensial," jelasnya.

Dody menyampaikan, pihaknya akan terus mengembangkan ekosistem pembiayaan yang inklusif, kondusif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat menggaet investasi swasta baik dari investor domestik maupun investor asing untuk keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

"Hal ini karena keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga memerlukan partisipasi aktif dari swasta dan seluruh elemen bangsa. Saya mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi, meningkatkan sinergi, dan terus berinovasi, mencari terobosan-terobosan, dan bekerjasama dengan cara mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan," tuturnya. (beritasatu/c1/yud)