Sejarah Indonesia Ditulis Ulang


//Rp9 M untuk Sejarah Baru//

JAKARTA - Upaya untuk menulis ulang sejarah Indonesia secara lebih menyeluruh dan inklusif akhirnya resmi berjalan. Pemerintah, melalui Kementerian Kebudayaan, memastikan bahwa proyek ini telah mendapatkan dukungan anggaran penuh sebesar Rp9 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut bahwa alokasi anggaran tersebut telah disetujui dan diumumkan sejak rapat bersama DPR beberapa waktu lalu. Proyek ini kini memasuki tahap pelaksanaan sesuai jadwal yang telah dirancang secara bertahap.

“Sudah ada anggarannya dari APBN. Itu sudah beres, bahkan sudah saya sampaikan saat rapat dengan DPR tujuh bulan lalu. Kalau tidak ada anggarannya, bagaimana proses penulisan ulang sejarah bisa dimulai?” ujar Fadli saat ditemui di Cibubur, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025).

Penulisan ulang sejarah Indonesia ini bukan proyek sembarangan. Sebanyak 113 penulis, 20 editor per jilid, dan tiga editor umum terlibat dalam proses ini.

BACA JUGA:DPRD Lamteng Desak Razia Usaha Tanpa IMB/PBG demi Dongkrak PAD

Para kontributor berasal dari berbagai latar belakang ilmu pengetahuan, mulai dari sejarah, arkeologi, geografi, hingga humaniora. Lebih penting lagi, para penulis datang dari seluruh penjuru negeri, mewakili keberagaman perspektif lokal dari Aceh hingga Papua.

Menteri Fadli Zon menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penulisan ulang ini adalah Indonesia-sentris berupaya memosisikan sejarah Indonesia dari perspektif nasional, bukan sekadar menyalin ulang narasi kolonial atau sentralistik.

“Penulisan ini akan mencakup sejarah dari awal peradaban, masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, era reformasi, hingga perkembangan demokrasi modern. Tujuannya jelas: membentuk kesadaran sejarah generasi muda yang lebih utuh dan objektif,” papar Fadli.

Draf awal dari buku sejarah baru ini dijadwalkan akan memasuki tahap uji publik pada Juli 2025. Proses ini menjadi bagian penting untuk menyerap kritik dan masukan dari masyarakat luas, termasuk akademisi independen, tokoh masyarakat, dan pemerhati sejarah.

Dalam rapat bersama Komisi X DPR RI pada 26 Mei 2025, para anggota dewan mendukung penuh proyek ini, tetapi menekankan pentingnya melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan agar narasi sejarah yang dibangun tidak bersifat tunggal dan bias.

BACA JUGA: BPJN Tangani Tumpukan Sampah di Jalan Liwa-Krui

“Kami mengingatkan agar Kementerian Kebudayaan terbuka dalam komunikasi publik. Ini penting untuk menjaga transparansi serta menjauhkan kesan bahwa buku sejarah hanya mewakili sudut pandang pemerintah semata,” kata salah satu anggota Komisi X dalam rapat tersebut.

Lebih dari sekadar proyek akademik, penulisan ulang sejarah Indonesia ini dipandang sebagai langkah strategis membentuk memori kolektif bangsa. Buku yang dihasilkan nantinya tidak hanya akan digunakan dalam sistem pendidikan nasional, tetapi juga menjadi acuan utama dalam pembangunan identitas nasional yang inklusif dan berkeadilan historis.