Program Pemutihan Pajak Kendaraan Beri Dampak Positif ke PAD Bandarlampung

Reporter: Melida Rohlita |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 22 May 2025 - 20:31

Kepala Badan Pendapatan Daerah Bandarlampung Desti Mega Putri. -FOTO DOK. RLMG -

BANDARLAMPUNG – Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Bandarlampung secara signifikan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bandarlampung Desti Mega Putri mengatakan program ini berdampak positif pada sektor pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Menurut Desti, meski kewenangan atas PKB dan BBNKB berada di tingkat provinsi, Kota Bandar Lampung tetap mendapatkan bagi hasil atau opsen dari pajak tersebut.

"Ini adalah program dari Pemprov Lampung, dan kami mendukung penuh dengan melakukan pendataan, penagihan, serta penelusuran terhadap wajib pajak," ujar Desti, Kamis (22/5/2025).

Ia menyebutkan, target penerimaan dari sektor PKB dan BBNKB tahun ini dipatok sebesar Rp150 miliar, yang merupakan komponen penting dalam mencapai target PAD Kota Bandar Lampung tahun 2025 sebesar Rp1,083 triliun.

Desti juga menambahkan bahwa potensi pendapatan dari program pemutihan ini cukup signifikan. "Setidaknya sekitar 30 persen dari target sektor pajak bisa disumbangkan melalui program ini," jelasnya.

Sebagai informasi, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2,925 triliun. Dari jumlah tersebut, dana transfer mencapai Rp1,815 triliun dan belanja daerah sebesar Rp2,838 triliun.

Diharapkan, program pemutihan ini tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga mampu mendorong kesadaran masyarakat untuk patuh membayar pajak.

"Semoga program ini mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan membantu tercapainya target PAD untuk mendukung pembangunan Kota Bandar Lampung," pungkas Desti.

Sebelumnya, Penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) mulai diberlakukan 5 Januari 2025. Termasuk Provinsi Lampung.

Penerapan opsen PKB dan BBNKB ini sesuai kebijakan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Opsen pajak merupakan tambahan pungutan pajak berdasarkan persentase tertentu. Dengan adanya opsen pajak dari nilai pokok PKB dan BBNKB ada tambahan 66 persen.

Untuk meringankan penerapan opsen PKB dan opsen BBNKB, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor: G/876/VI.03/HK/2024.

program pemutihan pajak kendaraan beri dampak positif ke pad bandarlampung                            bandarlampung – program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dicanangkan pemerintah provinsi (pemprov) lampung berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) bandarlampung secara signifikan.
kepala badan pendapatan daerah (bapenda) bandarlampung desti mega putri mengatakan program ini berdampak positif pada sektor pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb).
menurut desti, meski kewenangan atas pkb dan bbnkb berada di tingkat provinsi, kota bandar lampung tetap mendapatkan bagi hasil atau opsen dari pajak tersebut.
baca juga:dinas pertanian bandarlampung awasi kesehatan hewan kurban menjelang idul adha
"ini adalah program dari pemprov lampung, dan kami mendukung penuh dengan melakukan pendataan, penagihan, serta penelusuran terhadap wajib pajak," ujar desti, kamis (22/5/2025).
ia menyebutkan, target penerimaan dari sektor pkb dan bbnkb tahun ini dipatok sebesar rp150 miliar, yang merupakan komponen penting dalam mencapai target pad kota bandar lampung tahun 2025 sebesar rp1,083 triliun.
desti juga menambahkan bahwa potensi pendapatan dari program pemutihan ini cukup signifikan. "setidaknya sekitar 30 persen dari target sektor pajak bisa disumbangkan melalui program ini," jelasnya.
sebagai informasi, total anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kota bandar lampung tahun 2025 ditetapkan sebesar rp2,925 triliun. dari jumlah tersebut, dana transfer mencapai rp1,815 triliun dan belanja daerah sebesar rp2,838 triliun.
diharapkan, program pemutihan ini tidak hanya meningkatkan pad, tetapi juga mampu mendorong kesadaran masyarakat untuk patuh membayar pajak.
"semoga program ini mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan membantu tercapainya target pad untuk mendukung pembangunan kota bandar lampung," pungkas desti.
sebelumnya,  penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) mulai diberlakukan 5 januari 2025. termasuk provinsi lampung.
penerapan opsen pkb dan bbnkb ini sesuai kebijakan dari undang-undang nomor 1 tahun 2022 dan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023.
opsen pajak merupakan tambahan pungutan pajak berdasarkan persentase tertentu. dengan adanya opsen pajak dari nilai pokok pkb dan bbnkb ada tambahan 66 persen.
untuk meringankan penerapan opsen pkb dan opsen bbnkb, pemerintah provinsi (pemprov) lampung mengeluarkan surat keputusan (sk) gubernur nomor: g/876/vi.03/hk/2024.
sk tersebut tentang pemberian keringanan pengenaan pkb, bbnkb, opsen pkb, dan opsen bbnkb.
dijelaskan dalam sk gubernur terkait, pemprov lampung memberikan insentif fiskal daerah berupa keringanan pengenaan pkb, bbnkb, opsen pkb, dan opsen bbnkb agar beban wajib pajak dapat mendekati beban pembayaran pkb dan bbnkb yang berlaku pada tahun sebelumnya.
pertama, untuk pkb dan opsen pkb diberikan keringanan sebesar 10 persen dari besaran yang harus dibayarkan, kecuali untuk kendaraan bermotor angkutan umum (plat kuning) dan kendaraan bermotor baru tidak diberikan keringanan.
kedua, untuk bbnkb baru dan opsen bbnkb baru sebagai berikut kendaraan sepeda motor roda dua atau lebih diberikan keringanan sebesar 9 persen dari besaran yang harus dibayarkan.
kendaraan bermotor roda empat diberikan keringanan sebesar 24 persen dari besaran yang harus dibayarkan; dan kendaraan bermotor angkutan umum (plat kuning) diberikan keringanan sebesar 54 persen dari besaran yang harus dibayarkan.
pemberian keringanan ini berlaku selama satu tahun, mulai 5 januari 2025 sampai dengan 31 desember 2025 dan dapat dilakukan evaluasi pada semester pertama.
plt. kepala badan pendapatan daerah (bapenda) lampung slamet riadi mengatakan, pkb sebelum ada opsen pkb sebesar 1,5 persen dari nilai jual kendaraan bermotor (njkb).
setelah ada penerimaan opsen pkb berumah menjadi 1 persen dari nilai njkb untuk pkb pokok ditambah 66 persen untuk opsen pkb. sehingga menjadi 1,66 persen. “dengan demikian dibandingkan dengan nilai pkb sebelumnya ada kenaikannya sebesar 10,7 persen,” ujar slamet riadi.
kata slamet riadi, pemprov lampung telah menge¬luarkan sk gubernur untuk memberikan keringanan pengenaan pkb, bbnkb, opsen pkb, dan opsen bbnkb.
“sesuai dengan arahan pemerintah pusat, dan sudah dituangkan dalam sk gubernur lampung ada relaksasi pada penerapan opsen pkb dan opsen bbnkb,” ucapnya.
keringanan ini berlaku bagi pembayaran pkb semua kendaraan dan bbnkb untuk kendaraan baru. 
“karena untuk pajak bbn ke-2 (kendaraan lama) saat ini sudah tidak ada lagi,” tuturnya.
dicontohkan, jika tarif pkb lama dengan njkb rp100 juta dengan nilai 1,5 persen dari njkb maka pkb yang harus dibayarkan rp1,5 juta.
setelah ada penerimaan opsen pkb, maka pkb yang harus dibayar untuk kendaraan dengan njkb sebesar rp 100 juta menjadi rp 1 juta atau 1 persen dari njkb.
kemudian ditambah opsen pkb sebesar 66 persen dari nilai pkb sebesar rp660 ribu atau total pkb dan opsen pkb yang dibayar wajib pajak untuk kendaraan dengan njkb rp100 juta sebesar rp1.660.000.
tetapi, dengan adanya keringanan sesuai sk gubernur nomor: g/876/vi.03/hk/2024, pembayaran pkb tahunan selama 2025 diberi diskon 10 persen.  
diketahui, untuk opsen pkb dibayarkan setiap pembayaran pajak tahunan. sedangkan opsen bbnkb hanya dibayarkan saat pembelian kendaraan baru.
dengan adanya opsen pkb dan bbnkb, maka ada tujuh komponen pajak yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan baru dari sebelumnya lima komponen, yaitu bbnkb, opsen bbnkb, pkb, opsen pkb, swdkllj, biaya admin stnk, dan biaya admin tnkb. 
perhitungan opsen pkb dan bbnkb adalah masing-masing ditambah 66 persen dari nilai pkb dan bbnkb.
diketahui, nilai pkb sebesar 1 persen dari nilai jual kendaraan bermotor (njkb) dan nilai bbnkb sebesar 10 persen dari njkb. misalnya kendaraan bermotor dikenakan pkb sebesar rp1 juta per tahun atau 1 persen njkb. maka akan ada tambahan opsen pkb sebesar rp660 ribu. total pkb dan bbnkb yang harus dibayar rp1.660.000.
begitu juga dengan bbnkb sebesar rp10 juta atau 10 persen dari njkb. maka ada tambahan opsen bbnkb sebesar rp6.600.000. sehingga total bbnkb dengan opsen bbnkb yang harus dibayar rp16.600.000. (mel/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 23 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan