Pemprov Lampung Akan Buat Pergub terkait Ojol

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Selasa , 20 May 2025 - 21:32

Kepala Dishub Lampung Bambang Sumbogo dan Kepala Diskominfotik Achmad Saefulloh bersama beberapa organisasi ojol.-FOTO PRIMA IMANSYAH PERMANA -

"Jika potongan terlalu besar, maka total tarif yang dibebankan ke penumpang akan semakin tinggi. Ini bukan hanya merugikan driver, tapi juga penumpang," ujar Syufriadi saat ditemui di Kantor Diskominfotik Lampung, Selasa 20 Mei 2025.

Lanjut Syufriadi, selain potongan dalam bentuk persentase, GoCar dan GrabCar juga disebut memungut biaya jasa aplikasi tambahan.

Potong tersebut sebesar Rp 3.000 hingga Rp 4.000 per perjalanan, yang semakin mengurangi pendapatan bersih driver.

Oleh karena itu, para driver mendesak pemerintah dan aplikator untuk menegakkan tarif bersih minimum bagi seluruh layanan, termasuk produk turunan.

"Potongan aplikator harus dibatasi maksimal 10 persen agar tarif tetap wajar dan tidak memberatkan penumpang maupun driver," ucapnya.

Selain itu, para driver juga meminta transparansi penuh terkait semua bentuk potongan dan biaya aplikasi.

Para organisasi ojol ini juga menolak praktik promosi dan layanan hemat yang menyebabkan tarif berada di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan.

Sementara, Kepal Dinas Perhubungan Lampung Bambang Sumbogo mengatakan dari pertemuan ini pihaknya telah mempertimbangkan usulan dari para driver untuk menurunkan potongan jasa aplikasi dari 20 persen menjadi 10 persen.

Kata Bambang, Pemprov Lampung akan menindaklanjuti selama dua minggu ke depan dengan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan.

Hasil dari proses tersebut, disampaikan Bambang, menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang nantinya disampaikan kepada Gubernur Lampung.

’’Kita akan pelajari dan kumpulkan semua data. Harapannya, dalam dua minggu ke depan kita bisa rapat kembali dan menyerahkannya ke Bapak Gubernur," ujarnya.

Lanjut Bambang, Pemprov Lampung juga membuka kemungkinan untuk mengadopsi kebijakan serupa yang sudah diterapkan di beberapa provinsi lain. Kebijakan tersebut berupa penerbitan peraturan gubernur (pergub) yang mengatur tarif jasa aplikasi online.

Di tempat yang sama, menanggapi audiensi ini, Kepala Diskominfotik Lampung Achmad Saefulloh mengaku siap membantu para pengguna maupun driver ojek online jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak aplikator.

’’Apabila dalam aplikasi ada pelanggaran, maka kita bisa membuat laporan kepada Kementerian Komdigi bagaimana cara meng-cut-nya," ujar Saefulloh.

’’Contoh dalam aplikasi itu ada pinjolnya dan ini kalau tidak sah baru ini dilaporkan kepada kementerian," sambungnya. (pip/c1/yud)

pemprov lampung akan buat pergub terkait ojol                            bandarlampung – ojek online (ojol) se-indonesia melakukan aksi besar-besaran, termasuk di lampung, selasa (20/5). aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap gerakan nasional para driver yang menuntut keadilan tarif dan sistem kerja yang dianggap memberatkan mitra.
koordinator komunitas gaspool lampung miftahul huda memastikan aksi offbid ini akan berlangsung tanpa adanya sweeping terhadap pengemudi lain yang masih memilih bekerja.
menuutnya, aksi ini dilakukan untuk menunjukkan solidaritas terhadap rekan-rekan ojol di berbagai daerah yang mengangkat isu penting di tingkat nasional, seperti tarif minimum pengantaran makanan dan barang, serta sistem slot yang diterapkan aplikator.
baca juga:lampung siap suplai pangan ke jakarta
’’kami mengimbau para anggota untuk tidak melakukan aksi berkumpul secara massal demi menjaga kondusivitas," ucapnya.
pada momentum ini para driver dipersilakan beristirahat di rumah atau berkumpul di sekretariat komunitas masing-masing.  "tidak perlu berkumpul di satu tempat. manfaatkan waktu untuk bersama keluarga atau di sekretariat masing-masing," tuturnya.
miftahul huda berharap, dengan adanya aksi ini, pihak aplikator dapat mendengar keluhan yang dialami oleh mitra sebagai bentuk kerja sama. "selain solidaritas sama teman-teman, tentunya harapan kita bisa didengar sama pihak aplikasi," imbuhnya.
aksi offbid ini menunjukkan bahwa para pengemudi ojol di lampung bersatu untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan menuntut keadilan dalam sistem kerja dan tarif.
" semoga aksi ini dapat membawa perubahan yang positif bagi para pengemudi ojol di lampung dan indonesia pada umumnya," tandasnya.
sementara, para ojol melakukan audiensi dan diterima oleh kepala dinas perhubungan lampung bambang sumbogo dan kepala diskominfotik lampung achmad saefulloh di kantor diskominfotik, pada selasa 20 mei 2025.
pada pertemuan tersebut para organisasi ojol baik roda empat dan dua menyampaikan tuntutan utama mereka kepada aplikator terkait pembatasan potongan maksimal sebesar 10 persen. 
ketua asosiasi driver online (ado), syufriadi mengatakan, dalam evaluasi pertemuan terakhir yang berlangsung pada 2023 lalu, para driver menyoroti bahwa fokus perjuangan seharusnya tidak hanya pada angka potongan, tetapi juga pada penetapan tarif bersih yang mereka terima.
kata syufriadi, para driver menilai bahwa saat ini banyak layanan turunan seperti gocar hemat, gosend, grabcar hemat, dan gosendcar yang tarifnya berada di bawah tarif batas bawah (tbb). 
padahal, menurutnya tbb merupakan tarif bersih yang harus menjadi hak pengemudi, bukan jumlah total yang dibayar penumpang sebelum dipotong oleh aplikator.
"jika potongan terlalu besar, maka total tarif yang dibebankan ke penumpang akan semakin tinggi. ini bukan hanya merugikan driver, tapi juga penumpang," ujar syufriadi saat ditemui di kantor diskominfotik lampung, selasa 20 mei 2025.
lanjut syufriadi, selain potongan dalam bentuk persentase, gocar dan grabcar juga disebut memungut biaya jasa aplikasi tambahan.
potong tersebut sebesar rp 3.000 hingga rp 4.000 per perjalanan, yang semakin mengurangi pendapatan bersih driver.
oleh karena itu, para driver mendesak pemerintah dan aplikator untuk menegakkan tarif bersih minimum bagi seluruh layanan, termasuk produk turunan. 
"potongan aplikator harus dibatasi maksimal 10 persen agar tarif tetap wajar dan tidak memberatkan penumpang maupun driver," ucapnya.
selain itu, para driver juga meminta transparansi penuh terkait semua bentuk potongan dan biaya aplikasi. 
para organisasi ojol ini juga menolak praktik promosi dan layanan hemat yang menyebabkan tarif berada di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan.
sementara, kepal dinas perhubungan lampung bambang sumbogo mengatakan dari pertemuan ini pihaknya telah mempertimbangkan usulan dari para driver untuk menurunkan potongan jasa aplikasi dari 20 persen menjadi 10 persen. 
kata bambang, pemprov lampung akan menindaklanjuti selama dua minggu ke depan dengan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan.
hasil dari proses tersebut, disampaikan bambang, menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang nantinya disampaikan kepada gubernur lampung. 
’’kita akan pelajari dan kumpulkan semua data. harapannya, dalam dua minggu ke depan kita bisa rapat kembali dan menyerahkannya ke bapak gubernur," ujarnya.
lanjut bambang, pemprov lampung juga membuka kemungkinan untuk mengadopsi kebijakan serupa yang sudah diterapkan di beberapa provinsi lain. kebijakan tersebut berupa penerbitan peraturan gubernur (pergub) yang mengatur tarif jasa aplikasi online. 
di tempat yang sama, menanggapi audiensi ini, kepala diskominfotik lampung achmad saefulloh mengaku siap membantu para pengguna maupun driver ojek online jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak aplikator. 
’’apabila dalam aplikasi ada pelanggaran, maka kita bisa membuat laporan kepada kementerian komdigi bagaimana cara meng-cut-nya," ujar saefulloh.
’’contoh dalam aplikasi itu ada pinjolnya dan ini kalau tidak sah baru ini dilaporkan kepada kementerian," sambungnya. (pip/c1/yud)