Tertinggi Nasional, Pemprov Lampung Pacu Pembentukan Koperasi Merah Putih

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkomitmen untuk terus melaksanakan pembangunan secara merata hingga ke desa.

Hal tersebut dibuktikan dengan telah terbentuknya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pemprov Lampung telah mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dirangkaikan dengan sosialisasi Inpres Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara virtual.

Rapat tersebut dihadir Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bertempat di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur, pada Senin 19 Mei 2025.

Provinsi Lampung menjadi yang tertinggi dalam capaian terbentuknya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui musyawarah desa khusus (Musdesus) hingga mencapai 77,33 persen.

BACA JUGA:Novel Pernah Tawarkan Tangkap Harun Masiku, tapi Ditolak Firli

Selanjutnya diikuti Provinsi Jawa Tengah sebesar 56,58 persen, Sulawesi Selatan 49,92 persen, Sulawesi Barat 49,23 persen, dan Bali 44,13 persen.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dalam kesempatan tersebut melaporkan bahwa sampai dengan 18 Mei 2025 lalu.

Berdasarkan data, saat ini sudah ada 22.019 desa/kelurahan yang telah melaksanakan musyawarah desa khusus yang membahas terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Berdasarkan perkembangannya, dari 83.674 jumlah desa/kelurahan seluruh Indonesia sudah ada 61.960 desa/kelurahan yang sudah tersosialisasi.

BACA JUGA:Belum Sebulan, Pemutihan Pajak Sudah Raup Rp22 M

Kemudian, sudah ada 19.408 desa/kelurahan yang sudah membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus.

"Dalam perkembangannya, dari wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4. Wilayah 3 ini paling sedikit yang sudah musdesus," ujar Zulhas sapaan akrabnya. 

"Wah ini Lampung paling tinggi presentase pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui musyawarah Desa/kelurahan khusus, dan Jawa Tengah nomor 2," sambungnya.