Krisis Pelayanan, RSUDAM Hanya Janji Ingin Berbenah

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 16 May 2025 - 21:13

Radar Lampung Baca Koran--

BANDARLAMPUNG – Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) kembali menuai sorotan tajam dari publik.

Berbagai keluhan warga terhadap layanan kesehatan, mulai instalasi gawat darurat (IGD), instalasi rawat jalan, hingga pembangunan fasilitas penunjang seperti gedung nuklir, muncul bersamaan dengan temuan-temuan penting dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2023.

Sebagai rumah sakit rujukan tipe A milik Pemerintah Provinsi Lampung, RSUDAM seharusnya menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan berkualitas.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Sejumlah pasien mengeluhkan lambannya pelayanan di IGD, antrean panjang di poli rawat jalan, dan kurangnya komunikasi yang efektif dari tenaga kesehatan.

Keluhan ini semakin kompleks dengan adanya temuan BPK RI yang mengindikasikan adanya persoalan tata kelola, efisiensi anggaran, hingga dugaan penyimpangan prosedur dalam pengelolaan proyek-proyek rumah sakit. Salah satunya pembangunan gedung nuklir untuk keperluan radiologi dan kedokteran nuklir.

Upaya konfirmasi Radar Lampung kepada Direktur RSUDAM Lampung dr. Lukman Pura tidak membuahkan hasil.

Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp pada Jumat (16/5), ia hanya menjawab singkat, ’’Masih ada di Bandung”, tanpa merespons permintaan wawancara lebih lanjut.

Ketidakhadiran dan keengganan pimpinan utama rumah sakit untuk memberikan keterangan memperkuat kesan kurangnya transparansi atas berbagai persoalan yang mencuat.

Sementara itu, Humas RSUDAM Desy Yuanita mengakui adanya berbagai keluhan masyarakat. Dia mengatakan semua masukan akan menjadi bahan evaluasi dan catatan penting untuk perbaikan layanan ke depan.

’’Kami akan terus berbenah. Kami berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki apa yang menjadi keluhan masyarakat,” ujar Desy, Jumat (16/5).

Dia menjelaskan RSUDAM terus berupaya memberikan pelayanan IGD selama 24 jam, khususnya untuk kasus-kasus kegawatdaruratan seperti serangan jantung, stroke, dan cedera berat.

Namun, pengakuan ini bertolak belakang dengan beberapa laporan warga yang mengaku harus menunggu terlalu lama untuk mendapat tindakan medis awal.

Menanggapi temuan LHP BPK RI tahun 2023, Desy menyebutkan seluruh catatan dari auditor negara telah ditindaklanjuti dan dilaporkan kembali ke BPK RI perwakilan Lampung.

krisis pelayanan, rsudam hanya janji ingin berbenah                            bandarlampung – kinerja rumah sakit umum daerah abdul moeloek (rsudam) kembali menuai sorotan tajam dari publik.
berbagai keluhan warga terhadap layanan kesehatan, mulai instalasi gawat darurat (igd), instalasi rawat jalan, hingga pembangunan fasilitas penunjang seperti gedung nuklir, muncul bersamaan dengan temuan-temuan penting dari laporan hasil pemeriksaan (lhp) badan pemeriksa keuangan (bpk) ri tahun 2023.
sebagai rumah sakit rujukan tipe a milik pemerintah provinsi lampung, rsudam seharusnya menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan berkualitas.
baca juga:pemprov luncurkan lampungin, aplikasi serbabisa
namun, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. sejumlah pasien mengeluhkan lambannya pelayanan di igd, antrean panjang di poli rawat jalan, dan kurangnya komunikasi yang efektif dari tenaga kesehatan.
keluhan ini semakin kompleks dengan adanya temuan bpk ri yang mengindikasikan adanya persoalan tata kelola, efisiensi anggaran, hingga dugaan penyimpangan prosedur dalam pengelolaan proyek-proyek rumah sakit. salah satunya pembangunan gedung nuklir untuk keperluan radiologi dan kedokteran nuklir.
upaya konfirmasi radar lampung kepada direktur rsudam lampung dr. lukman pura tidak membuahkan hasil.
saat dihubungi melalui pesan whatsapp pada jumat (16/5), ia hanya menjawab singkat, ’’masih ada di bandung”, tanpa merespons permintaan wawancara lebih lanjut.
ketidakhadiran dan keengganan pimpinan utama rumah sakit untuk memberikan keterangan memperkuat kesan kurangnya transparansi atas berbagai persoalan yang mencuat.
sementara itu, humas rsudam desy yuanita mengakui adanya berbagai keluhan masyarakat. dia mengatakan semua masukan akan menjadi bahan evaluasi dan catatan penting untuk perbaikan layanan ke depan.
’’kami akan terus berbenah. kami berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki apa yang menjadi keluhan masyarakat,” ujar desy, jumat (16/5).
dia menjelaskan rsudam terus berupaya memberikan pelayanan igd selama 24 jam, khususnya untuk kasus-kasus kegawatdaruratan seperti serangan jantung, stroke, dan cedera berat.
namun, pengakuan ini bertolak belakang dengan beberapa laporan warga yang mengaku harus menunggu terlalu lama untuk mendapat tindakan medis awal.
menanggapi temuan lhp bpk ri tahun 2023, desy menyebutkan seluruh catatan dari auditor negara telah ditindaklanjuti dan dilaporkan kembali ke bpk ri perwakilan lampung.
’’sesuai bagian yang menangani, ini (lhp bpk) sudah selesai semua, sudah dikirim lagi ke bpk,” katanya tanpa merinci lebih jauh soal apa saja temuan tersebut dan bagaimana bentuk penyelesaiannya.
diberitakan sebelumnya, sorotan tajam kembali diarahkan ke rsudam. sejumlah warga mengeluhkan buruknya pelayanan, antrean panjang, hingga kurangnya kenyamanan di ruang perawatan dan instalasi gawat darurat (igd).
kondisi ini mencerminkan bahwa fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi tersebut masih menyimpan banyak pekerjaan rumah yang perlu segera dibenahi.
pada kamis (15/5), radar lampung mendapati suasana padat di ruang tunggu poli rsudam.
imam (59), salah seorang warga lampung selatan yang mengantar istrinya ke poli bedah digestif, harus bersabar menunggu kedatangan dokter selama dua jam.
istrinya, yang menderita batu empedu, baru mendapat penanganan dari dokter hengky prabowo sekitar pukul 11.00 wib. padahal, mereka telah tiba sejak pukul 09.00.
’’lama banget nunggunya. dokternya juga datang telat, kita yang pasien datang duluan malah makin lama dapat giliran. belum lagi tempat duduk penuh, banyak yang duduk di tangga,” keluh imam.
ketidaknyamanan juga dirasakan masimah (26), warga yukum jaya, lampung tengah. ia datang sejak subuh untuk mendampingi suaminya yang hendak menjalani operasi ortopedi akibat kecelakaan.
namun hingga siang hari, belum juga mendapat kepastian jadwal tindakan dari dokter. “sudah dari pagi nunggu, padahal kondisi suami saya patah tulang dan sempat salah pasang ven. dokternya belum datang juga. yang kasihan pasien yang tua-tua, mereka duduk lama dalam keadaan sakit,” ucapnya lirih.
lebih lanjut, masimah mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap tenaga medis, terutama perawat yang dinilai kurang ramah dan cenderung acuh.
“susah nemu perawat yang ramah di sini. mereka seperti enggan melayani, pasien dibiarkan selonjoran atau tiduran di lantai karena gak diarahkan ke ruang tunggu keluarga. ini rumah sakit, bukan terminal,” tandasnya.
keluhan juga muncul dari instalasi gawat darurat (igd) rsudam. sarladi, salah satu keluarga pasien, menyoroti lokasi kamar perawatan di zona 1 igd yang berada persis di sisi pintu masuk utama.
“pasien itu kan butuh privasi. tapi di sini, baru masuk langsung disuguhi pemandangan pasien yang sedang dirawat. ruangannya gak ada dinding, cuma ditutup gorden, sangat tidak layak,” kata sarladi saat ditemui wartawan.
ia menambahkan, gorden yang menjadi satu-satunya penutup tidak efektif melindungi privasi pasien. bahkan jika terbuka sedikit saja, isi ruang langsung terlihat dari luar igd.
hal senada diungkapkan yanti, salah satu keluarga pasien lain. ia mengaku terganggu dengan keberadaan sejumlah mahasiswa magang yang mondar-mandir di dalam ruangan.
“banyak mahasiswa bawa buku bolak-balik di igd, kesannya kayak ruang kelas, padahal ini tempat pasien yang butuh istirahat. mereka mestinya dikasih pengarahan juga,” ujarnya.
sayangnya, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak rsudam, termasuk dari kepala igd.
ketika hendak dikonfirmasi, petugas keamanan menyatakan bahwa untuk bertemu pejabat rumah sakit, wartawan harus membuat janji terlebih dahulu. “gak bisa langsung, harus bawa form pengantar dan buat janji dulu. kepala igd juga jarang di tempat,” ungkap salah satu petugas.
rentetan keluhan ini mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem layanan rsudam, baik dari segi sumber daya manusia, manajemen antrean, hingga kelayakan fasilitas. warga berharap pemerintah provinsi tak menutup mata terhadap persoalan ini.
“kalau rsudam ini mau jadi rujukan utama di lampung, ya pelayanannya juga harus utama. jangan sampai orang yang datang untuk sembuh malah makin stres,” pungkas imam.
sementara, rumah sakit umum daerah abdul moeloek (rsudam) lampung masih menyimpan pekerjaan rumah besar, salah satunya pembangunan gedung kedokteran nuklir yang mangkrak.
proyek vital senilai rp8,3 miliar yang ditargetkan menopang layanan kanker dan alat kedokteran nuklir itu tersendat dan kini berstatus pemutusan kontrak.
ya, gedung nuklir rsudam yang ditargetkan rampung pada akhir 2024 lalu, hingga kini belum menunjukkan kemajuan berarti. bahkan pihak rumah sakit telah memutus kontrak dengan rekanan, pt putra parma, yang sebelumnya memenangkan tender pada agustus 2024.
proyek ini bukan sekadar bangunan, tetapi simbol arah kebijakan kesehatan pemprov lampung. mangkraknya gedung nuklir, mengindikasikan lemahnya perencanaan dan pengawasan dalam eksekusi proyek strategis.
penambahan waktu kontrak dengan penalti 1 permil dari nilai kontrak, ternyata tidak cukup untuk mendorong penyelesaian. bahkan perubahan teknis dalam aturan jarak radiasi oleh bapeten dijadikan salah satu alasan molornya pekerjaan, tanpa penjelasan bagaimana mitigasinya dilakukan sejak awal.
konsekuensinya, selain kerugian anggaran dan waktu, rsudam terancam gagal menjadi rumah sakit pengampu nasional kanker secara utuh karena infrastruktur pendukung tak kunjung siap.
“ya benar, bangunan belum selesai. sudah dilakukan pemutusan kontrak,” ujar sabariah, pejabat pembuat komitmen (ppk) proyek gedung nuklir rsudam, saat dikonfirmasi kamis (15/5/2025).
sabariah menjelaskan, proyek yang telah mencapai 76 persen ini diberikan tambahan waktu 50 hari kerja dari 31 desember 2024, namun tetap gagal diselesaikan. kini, sisa pengerjaan direncanakan akan ditender ulang.
padahal, keberadaan gedung nuklir ini sangat krusial untuk menunjang operasional alat kedokteran nuklir yang akan datang dari pemerintah pusat.
jika tidak siap, lampung bisa dicoret dari daftar penerima alat, yang notabene sangat vital untuk diagnosa dan terapi penyakit kanker.
’’kalau kita tidak siapkan sarana-prasarananya, kita akan di-blacklist. kita tidak akan dapat alat itu lagi. sementara alat itu sangat penting untuk provinsi lampung," jelas sabariah. (pip/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 17 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan