Realisasi APBD Lampung Tertinggi Dalam Lima Tahun Terakhir

Lanjut Mirza, Pemprov Lampung meyakini bahwa dengan berbagai inovasi yang saat ini dilakukan dalam upaya mengakselerasi pendapatan daerah, target pendapatan yang telah direncanakan akan tercapai guna membiayai pembangunan Provinsi Lampung ke depan.

Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung, Marindo Kurniawan mengatakan, realisasi pendapatan dan belanja ini diluar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Karena dalam struktur anggaran Dana BOS dan BLUD yang pengelolaannya tidak melalui kas daerah yang nilainya saat ini mencapai lebih dari Rp 350 miliar," ujar Marindo Kurniawan melalui keterangan tertulis yang diterima Radarlampung.co.id, Minggu 11 Mei 2025.

Kata Marindo Kurniawan, realisasi terhadap pengelolaan keuangan diluar kas daerah tersebut, terutama Dana BOS masih dalam tahap pengesahan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Dana BOSP yang dilakukan setiap 1 semester.

Namun demikian, disampaikan Marindo Kurniawan, secara de facto revolving terhadap penerimaan dan pengeluaran Dana BOS dan BLUD telah terealisasi sehingga masuk dalam perhitungan realisasi APBD pemerintah daerah.

"Melihat dari keseluruhan realisasi terhadap pengelolaan keuangan baik melalui RKUD (rekening kas umum daerah) maupun diluar RKUD, saat ini Provinsi Lampung telah mencapai 30,23 persen untuk realisasi pendapatan dan 24,62 persen untuk realisasi belanja," ucapnya.

Lanjut Marindo Kurniawan, jika nilai keseluruhan tersebut sudah terlaporkan ke Kementerian Dalam Negeri, maka realisasi APBD Provinsi Lampung berada di atas rata-rata nasional.

"Nilai realisasi keseluruhan tersebut, secara utuh akan dilaporkan dan di rilis pada periode rapat koordinasi berikutnya," tuturnya.

Tidak hanya melihat dari fenomena realisasi tersebut, menurut Marindo Kurniawan, pengelolaan keuangan di Pemprov Lampung juga menunjukan kinerja yang baik dan optimal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah uang yang berada di kas daerah pada setiap harinya tidak lebih dari 0,03 persen. 

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, Pemprov Lampung saat ini selalu dapat mengoptimalkan semua penerimaan yang masuk setiap harinya untuk didistribusikan menjadi belanja daerah.

Terpisah, Akademisi dan Peneliti Keuangan Publik Universitas Lampung (Unila) Dr. Saring Suhendro, S.E.,M.Si., Ak.,CA. dan juga pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Lampung mengatakan, realisasi APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang rendah sempat ramai terdengar.

Itu setelah forum nasional percepatan realisasi APBD yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pekan ini. Bahkan, data per 7 Mei 2025 menyebut Pemprov Lampung sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan terendah kedua secara nasional.

Namun, jika dilihat data terbaru per 10 Mei 2025, ternyata faktanya berubah drastis. Realisasi pendapatan Pemprov Lampung justru melonjak jadi 30,23 persen, dan belanja daerah pun tembus 24,62 persen, bahkan data ini menunjukkan pencapaian di atas rata-rata nasional.

Selain itu, bukan hanya membaik, Bahkan, capaian tertinggi yang diterima Pemprov Lampung dalam lima tahun terakhir. Lantas dari mana lonjakan tersebut datang? 

Saring Suhendro menjelaskan, jika dibandingkan capaian per 28 Februari 2025 lalu, pendapatan daerah baru menyentuh 8,83 persen dan belanja 5,67 persen. Dalam waktu dua bulan saja (Maret-April), realisasinya naik lebih dari 21 poin persentase untuk pendapatan dan hampir 19 poin untuk belanja.