Lampung Bergerak Selamatkan TNBBS

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Yuda Pranata |

Minggu , 27 Apr 2025 - 20:36

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Kapolda Irjen Helmi Santika, Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, serta perwakilan dari Balai Besar TNBBS, Dinas Kehutanan, dan BIN Daerah Lampung melakukan kunjungan ke Kecamatan Bandarnegeri Su-FOTO EDI PRASETYA/RADAR LAMPUNG -

lampung bergerak selamatkan tnbbs                            pemprov siapkan relokasi 7.000 perambah 
bandarlampung – pemerintah provinsi lampung di bawah kepemimpinan gubernur rahmat mirzani djausal mengidentifikasi sekitar 7.000 perambah yang kini tinggal dan bertani di dalam kawasan konservasi taman nasional bukit barisan selatan (tnbbs).
temuan ini menjadi perhatian serius pemprov lampung, mengingat potensi kerusakan ekologis yang semakin mengkhawatirkan.
data ini diperoleh dari hasil pengumpulan informasi yang dilakukan oleh instansi terkait bersama pemerintah daerah di kecamatan bandarnegeri suoh dan sekitarnya, wilayah yang dikenal menjadi salah satu titik paling rawan perambahan.
baca juga: ri dorong peningkatan impor energi dan produk pertanian dari as
sebagai langkah awal, gubernur mirza bersama kapolda lampung irjen helmi santika, danrem 043/gatam brigjen tni rikas hidayatullah, serta perwakilan dari balai besar tnbbs, dinas kehutanan, dan bin daerah lampung turun langsung ke lapangan pada sabtu (26/4).
kunjungan ini untuk menyosialisasikan solusi persuasif kepada masyarakat, sekaligus merumuskan langkah konkret penanganan jangka panjang.
’’kami akan memulai dengan pendekatan yang lebih humanis, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tindakan merambah hutan tidak hanya ilegal, tetapi juga mengancam kelestarian alam dan satwa liar yang bergantung pada ekosistem ini," ujar mirza saat berdialog dengan warga di bandarnegeri suoh, lampung barat.
dia menegaskan langkah represif bukanlah pilihan utama. pemprov memilih untuk membangun kesadaran masyarakat terlebih dahulu, sembari menyiapkan skema relokasi secara bertahap bagi mereka yang telah menetap di kawasan konservasi.
pemerintah juga akan membentuk satuan tugas (satgas) gabungan, yang melibatkan unsur provinsi hingga pusat, untuk mendampingi proses relokasi sekaligus melaksanakan program reboisasi guna memulihkan fungsi ekosistem hutan.
’’satgas ini akan memastikan proses berjalan adil, manusiawi, dan menjaga hak-hak dasar masyarakat. kami juga akan mempercepat program reboisasi untuk mengembalikan tnbbs sebagai kawasan konservasi yang vital bagi lampung dan sumatera," ujar mirza.
reboisasi sendiri bukan hal baru bagi tnbbs. pada tahun 2011, upaya serupa berhasil merehabilitasi sebagian besar area yang rusak akibat perambahan.
namun sejak 2024, tren perambahan kembali meningkat, didorong oleh tekanan ekonomi dan kurangnya pengawasan di lapangan.
kapolda lampung irjen helmi santika menambahkan kepolisian mendukung penuh strategi edukasi yang diusung pemprov lampung. menurutnya, pendekatan persuasif jauh lebih efektif dalam mencegah eskalasi masalah.
’’fokus kami adalah edukasi. dengan pendekatan yang baik, masyarakat diharapkan sadar dan memilih untuk menjaga hutan, bukan merusaknya. penegakan hukum adalah jalan terakhir apabila pendekatan humanis tidak diindahkan," ujar helmi.
sementara itu, komandan korem 043/gatam brigjen tni rikas hidayatullah mengatakan bahwa langkah konkret sudah disiapkan, mulai sosialisasi hingga aksi nyata menjaga kawasan hutan.
’’kami tadi sudah diskusi bersama-sama terkait langkah atau tindakan berikutnya, termasuk solusi yang akan diambil. dalam waktu tidak lama ada satu tindakan atau aksi, dimulai dari sosialisasi hingga aksi nyata menjaga kawasan hutan,” kata rikas.
danrem juga mengajak masyarakat untuk aktif terlibat dalam operasi penyelamatan hutan. ’’intinya kami minta bantuan warga semua untuk terlibat dalam satgas atau operasi yang nanti akan disampaikan. tni-polri sepakat kegiatan ini akan dinaikkan ke tingkat provinsi, sehingga kebutuhan jumlah personel, peralatan, dan strategi teknis bisa dihitung dengan baik,” ujarnya.
ia menambahkan bahwa masyarakat suoh yang sudah lama bermukim tetap dapat menjalankan kegiatan sehari-hari, selama tidak mengganggu kawasan inti tnbbs.
’’yang penting warga mendukung strategi kita ke depan. kami paham apa yang disampaikan masyarakat, dan dalam waktu dekat aksi nyata kita laksanakan bersama,” pungkasnya.
bupati lampung barat parosil mabsus dalam kesempatan itu melaporkan bahwa kerusakan di kawasan suoh telah mencapai 7.000 hektare, dengan lebih dari 1.600 bangunan semipermanen berdiri di dalam kawasan hutan lindung.
pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi berkomitmen melakukan verifikasi terhadap keberadaan warga di kawasan tersebut, membedakan antara masyarakat lokal yang telah lama bermukim dan perambah ilegal dari luar daerah. (edi/nop/rlmg/c1/yud)