Ombudsman Lampung Desak Gubernur Tetapkan Standar Pelayanan di Semua Samsat

Reporter: Melida Rohlita |

Editor: Agung Budiarto |

Minggu , 27 Apr 2025 - 20:17

Kepala Ombudsman RI perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf saat memberikan keterangan terkait standar pelayanan di kantor Samsat. - FOTO RLMG -

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat meresmikan Samsat Digital Drive Thru yang berlokasi di seberang Kantor Gubernur Lampung, pada Senin 21 April 2025.

Kata Mirza, kehadiran Samsat Digital Drive Thru ini diharapkan memberi kemudahan dan layanan terbaik kepada masyarakat.

Samsat Drive Thru akan menjadi pelayanan publik terbaru yang bisa mempercepat pelayanan, dengan hanya memakan waktu 15 sampai 20 menit.

Kata Mirza, inisiatif ini bukan sekadar peresmian layanan baru, melainkan respons konkret terhadap permasalahan mendasar di Provinsi Lampung, yakni terkait upaya peningkatan infrastruktur jalan.

Pada kesempatan tersebut Mirza menyampaikan, jika kondisi jalan mantap di Lampung mencapai 78 persen, sedangkan provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan 94 persen dan Banten 96 persen.

Mirza menila,dari APBD Pemprov Lampung dengan kedua provinsi ini sangat jauh berbeda, sehingga berpengaruh terhadap anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalannya.

"Jumlah jalan sama penduduk hampir sama jumlah mobil lewat hampir sama. Tapi anggaran pemeliharaan jalan sangat jauh beda sehingga capaian jalan mantap kita jau," ujar Mirza.

"Kita anggaran pemeliharaan jalan hanya Rp 600 miliar sampai Rp 700 miliar per tahun. Jadi untuk 1 kg jalan pemeliharaan per tahun sekitar Rp 300 ribu biaya perawatannya," sambungnya.

Menurut Mirza, masyarakat tidak melihat dari mana anggaran perbaikan jalan berasal. Tetapi yang masyarakat lihat adalah jalan di provinsi lain bagus, sementara di Lampung kondisinya berbeda.

Lanjut Mirza, perbaikan jalan di Provinsi Lampung harus segera diperbaiki, sehingga membutuhkan sumber pendanaan yang memadai.

Pemprov Lampung melihat potensi besar dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai salah satu solusinya.

Namun, tingkat kepatuhan pembayaran pajak di Lampung masih rendah, dengan hanya 38 persen dari potensi 2 juta kendaraan yang terdata.

"Saya cek lagi kenapa kok masyarakat tidak bayar pajak? Ternyata beberapa penyebab rendahnya kepatuhan pajak, di antaranya kondisi ekonomi masyarakat petani, jangkauan layanan yang terlalu jauh, dan sistem pelayanan yang belum optimal," ungkapnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemprov Lampung mengambil langkah berani dengan memberlakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor.

ombudsman lampung desak gubernur tetapkan standar pelayanan di semua samsat                            bandarlampung – ombudsman republik indonesia perwakilan lampung mendesak gubernur untuk segera menetapkan dan memublikasikan standar pelayanan di seluruh kantor samsat di provinsi ini.
desakan itu disampaikan menjelang pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada 1 mei hingga 31 juli 2025.
kepala perwakilan ombudsman ri lampung nur rakhman yusuf mengingatkan bahwa ketiadaan standar pelayanan yang jelas dan terbuka dapat membuka peluang terjadinya maladministrasi dalam layanan publik, khususnya dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.
"maladministrasi adalah pintu awal terjadinya korupsi. karena itu, penting bagi pemerintah provinsi lampung untuk memastikan semua samsat memenuhi ketentuan dan mempublikasikan standar pelayanan yang jelas," kata nur rakhman, sabtu, 26 april 2025.
dalam pemantauan lapangan yang dilakukan tim ombudsman lampung, ditemukan bahwa layanan samsat drive-thru masih belum memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan kepada masyarakat.
baca juga:pelaku pembunuhan sopir taksi online di tangerang beraksi di bawah pengaruh narkoba
"dari hasil pantauan, samsat drive-thru sudah melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor 5 tahunan, namun kami belum menemukan publikasi standar pelayanannya," ujarnya.
nur rakhman menegaskan, standar pelayanan berfungsi sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan serta sebagai acuan untuk menilai kualitas layanan. tanpa standar yang jelas, pelayanan publik rawan disalahgunakan oleh oknum tertentu.
"merujuk pada pasal 21 undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, ada 14 komponen standar pelayanan yang wajib disusun, ditetapkan, dan dipublikasikan," tegasnya.
baca juga:saksi akui ambil rp850 juta dari harun masiku di kantor hasto kristiyanto
ia juga menambahkan, publikasi standar pelayanan merupakan langkah penting untuk mencegah berbagai bentuk maladministrasi dan menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat.
untuk masyarakat yang mengalami kendala atau keluhan dalam layanan samsat, ombudsman lampung membuka saluran pengaduan melalui whatsapp di nomor 0811-980-3737.
"melalui saluran ini, masyarakat bisa menyampaikan pengaduan dan mendapatkan penyelesaian dengan cepat dan efektif," tutup nur rakhman.
sebelumnya  samsat digital drive thru langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 
hal tersebut disampaikan gubernur lampung rahmat mirzani djausal saat meresmikan samsat digital drive thru yang berlokasi di seberang kantor gubernur lampung, pada senin 21 april 2025.
kata mirza, kehadiran samsat digital drive thru ini diharapkan memberi kemudahan dan layanan terbaik kepada masyarakat.
baca juga:wamendagri bima arya: revisi uu pemilu harus mengutamakan prinsip otonomi daerah
samsat drive thru akan menjadi pelayanan publik terbaru yang bisa mempercepat pelayanan, dengan hanya memakan waktu 15 sampai 20 menit.
kata mirza, inisiatif ini bukan sekadar peresmian layanan baru, melainkan respons konkret terhadap permasalahan mendasar di provinsi lampung, yakni terkait upaya peningkatan infrastruktur jalan.
pada kesempatan tersebut mirza menyampaikan, jika kondisi jalan mantap di lampung mencapai 78 persen, sedangkan provinsi tetangga seperti sumatera selatan 94 persen dan banten 96 persen.
mirza menila,dari apbd pemprov lampung dengan kedua provinsi ini sangat jauh berbeda, sehingga berpengaruh terhadap anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalannya.
"jumlah jalan sama penduduk hampir sama jumlah mobil lewat hampir sama. tapi anggaran pemeliharaan jalan sangat jauh beda sehingga capaian jalan mantap kita jau," ujar mirza.
"kita anggaran pemeliharaan jalan hanya rp 600 miliar sampai rp 700 miliar per tahun. jadi untuk 1 kg jalan pemeliharaan per tahun sekitar rp 300 ribu biaya perawatannya," sambungnya.
menurut mirza, masyarakat tidak melihat dari mana anggaran perbaikan jalan berasal. tetapi yang masyarakat lihat adalah jalan di provinsi lain bagus, sementara di lampung kondisinya berbeda.
lanjut mirza, perbaikan jalan di provinsi lampung harus segera diperbaiki, sehingga membutuhkan sumber pendanaan yang memadai. 
pemprov lampung melihat potensi besar dari pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) sebagai salah satu solusinya. 
namun, tingkat kepatuhan pembayaran pajak di lampung masih rendah, dengan hanya 38 persen dari potensi 2 juta kendaraan yang terdata.
"saya cek lagi kenapa kok masyarakat tidak bayar pajak? ternyata beberapa penyebab rendahnya kepatuhan pajak, di antaranya kondisi ekonomi masyarakat petani, jangkauan layanan yang terlalu jauh, dan sistem pelayanan yang belum optimal," ungkapnya.
untuk mengatasi permasalahan ini, pemprov lampung mengambil langkah berani dengan memberlakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. 
namun, menyadari potensi kendala teknis dalam pelaksanaan pemutihan secara konvensional, inovasi layanan samsat digital drive thru hadir sebagai solusi.
"samsat digital drive thru ini adalah simbol wujud kolaborasi antara pemerintah provinsi, kepolisan, jasa raharja, perbankan dan semua instrument yang berkaitan untuk berkolaborasi mencapai satu misi, kita ingin melayani masyarakat lampung dengan baik, lebih cepat, dan efisien,” ucapnya.
dengan layanan drive thru, masyarakat dapat menyelesaikan proses cek fisik kendaraan hingga pengambilan plat nomor hanya dalam waktu 15 sampai 20 menit tanpa perlu turun dari kendaraan. 
mirza juga menekankan, jika provinsi lampung menjadi provinsi kedua di indonesia yang mengimplementasikan layanan ini. 
meski demikian, mirza menegaskan bahwa fokus utama adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat lampung.
tidak hanya samsat drive thru, mirza juga menyampaikan pemprov lampung juga tengah mempersiapkan peluncuran aplikasi apps, hasil kerja sama dengan pemprov dki jakarta.
aplikasi ini diharapkan dapat terintegrasi dengan aplikasi signal (samsat digital nasional) milik polri, sehingga seluruh layanan publik terkait kendaraan bermotor dapat diakses melalui satu platform digital.
dirinya menekankan bahwa kemudahan dalam membayar pajak akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan daerah.
sementara, kapolda lampung irjen pol helmy santika menjelaskan bahwa samsat digital drive thru ini hadir sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, serta akuntabel kepada masyarakat, khususnya di provinsi lampung.
“hari ini, kita menyaksikan satu langkah maju melalui pelayanan samsat baru yang berbasis digital untuk perpanjangan stnk lima tahunan. dengan sistem ini, diharapkan kepada masyarakat cukup datang dan mengakses layanan tanpa perlu turun dari kendaraan, dan dalam waktu singkat proses dapat diselesaikan. ini adalah bentuk nyata polri yang presisi dan adaptif terhadap kebutuhan perkembangan zaman dan juga kebutuhan masyarakat,” ujar helmy.
selaku pimpinan polda lampung, helmy mengapresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, utamanya kepada gubernur yang telah mendukung terwujudnya layanan ini, termasuk bappeda provinsi lampung, ditlantas polda lampung, pt jasa raharja lampung, bank daerah pembangunan lampung, bank rakyat indonesia cabang lampung, serta seluruh personel di lapangan yang akan bekerja keras untuk memastikan sistem ini berjalan secara optimal.
“harapan kami, harapan kita semua, inovasi ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah provinsi lampung, tentunya tanpa mengesampingkan aspek kenyamanan dan kemudahan itu sendiri,” ucapnya.
kepada seluruh jajaran polda lampung, dirinya menginstruksikan untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. jadikan inovasi ini sebagai pemicu semangat kita untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depannya. (mel/c1/abd)