Wagub Lampung Dorong Perluasan Akses Keuangan di Seluruh Wilayah demi Tingkatkan Kesejahteraan

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 25 Apr 2025 - 20:43

Wagub Jihan Nurlela saat membuka Rakor TPAKD se-Provinsi Lampung 2025 di gedung Pusiban, Bandarlampung. -FOTO DOK. BIRO ADPIM -

BANDARLAMPUNG - Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Lampung di gedung Pusiban, kompleks kantor gubernur, Jumat (25/4).

Dalam kesempatan tersebut, Jihan menekankan pentingnya perluasan akses keuangan di seluruh wilayah Lampung sebagai strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, TPAKD berperan sentral dalam percepatan inklusi keuangan yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.

“Program kerja TPAKD harus selaras dengan arah kebijakan nasional dan kebutuhan daerah. Implementasi yang baik akan mendorong kesejahteraan warga secara nyata,” ujar Jihan.

Ia juga menyoroti pentingnya arah yang jelas dalam transformasi ekonomi agar tidak menimbulkan ketimpangan. Visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” dijadikan pijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Jihan menyebut percepatan inklusi keuangan perlu difokuskan pada edukasi keuangan, peningkatan akses layanan keuangan, penguatan fintech, serta regulasi yang mendukung. Program seperti KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar), KUR, dan edukasi anti-investasi bodong dinilai sebagai contoh nyata yang sudah berjalan baik.

Ia juga menyoroti pentingnya dukungan akses pembiayaan di sektor pertanian yang menyumbang ±27% terhadap PDRB Lampung namun masih minim akses ke pembiayaan formal.

“Petani, nelayan, pelaku UMKM, dan kelompok rentan di pelosok desa harus dipastikan punya akses pembiayaan yang mudah, adil, dan berkelanjutan,” tegas Jihan.

Sebagai tindak lanjut, Gubernur Lampung disebut telah bertemu pimpinan perbankan untuk membahas sinergi percepatan akses modal, khususnya di sektor pertanian.

Selain rakor, kegiatan juga dirangkaikan dengan Bimtek pelaporan SiTPAKD. Wagub mengingatkan pentingnya pelaporan dijalankan secara optimal dan meminta tiap daerah menunjuk operator kompeten.

Sementara itu, Kepala OJK Lampung Otto Fitriandy mengungkapkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung telah membentuk TPAKD dan melaksanakan berbagai program, seperti literasi keuangan, fasilitasi akses pembiayaan, dan desa inklusi.

Indeks inklusi keuangan Lampung saat ini mencapai 74,81%, sedikit di bawah rata-rata nasional 75,02%. Otto optimistis angka ini masih bisa ditingkatkan dengan dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

Beberapa capaian lain di 2024–2025 antara lain: Realisasi KUR sebesar Rp9,47 triliun (TW IV 2024); Kredit Program Melawan Rentenir (KPMR) Rp2,84 triliun; 16 desa inklusi keuangan; Gerakan Lampung Menabung; Program Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah; Program EPIKS dan GERAK SYARIAH Business Matching; Otto menargetkan inklusi keuangan di Lampung dapat mencapai 90% pada akhir 2025.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) bertema Pendidikan di aula Kantor Perwakilan BPKP Lampung, Selasa (22/4).

wagub lampung dorong perluasan akses keuangan di seluruh wilayah demi tingkatkan kesejahteraan                            bandarlampung - wakil gubernur lampung jihan nurlela menghadiri rapat koordinasi tim percepatan akses keuangan daerah (tpakd) se-provinsi lampung di gedung pusiban, kompleks kantor gubernur, jumat (25/4).
dalam kesempatan tersebut, jihan menekankan pentingnya perluasan akses keuangan di seluruh wilayah lampung sebagai strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat. menurutnya, tpakd berperan sentral dalam percepatan inklusi keuangan yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.
“program kerja tpakd harus selaras dengan arah kebijakan nasional dan kebutuhan daerah. implementasi yang baik akan mendorong kesejahteraan warga secara nyata,” ujar jihan.
baca juga:bnpt dan kpp ajak mahasiswa lampung pahami bahaya ekstremisme lewat film dan diskusi
ia juga menyoroti pentingnya arah yang jelas dalam transformasi ekonomi agar tidak menimbulkan ketimpangan. visi “bersama lampung maju menuju indonesia emas” dijadikan pijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
jihan menyebut percepatan inklusi keuangan perlu difokuskan pada edukasi keuangan, peningkatan akses layanan keuangan, penguatan fintech, serta regulasi yang mendukung. program seperti kejar (satu rekening satu pelajar), kur, dan edukasi anti-investasi bodong dinilai sebagai contoh nyata yang sudah berjalan baik.
ia juga menyoroti pentingnya dukungan akses pembiayaan di sektor pertanian yang menyumbang ±27% terhadap pdrb lampung namun masih minim akses ke pembiayaan formal.
“petani, nelayan, pelaku umkm, dan kelompok rentan di pelosok desa harus dipastikan punya akses pembiayaan yang mudah, adil, dan berkelanjutan,” tegas jihan.
sebagai tindak lanjut, gubernur lampung disebut telah bertemu pimpinan perbankan untuk membahas sinergi percepatan akses modal, khususnya di sektor pertanian.
selain rakor, kegiatan juga dirangkaikan dengan bimtek pelaporan sitpakd. wagub mengingatkan pentingnya pelaporan dijalankan secara optimal dan meminta tiap daerah menunjuk operator kompeten.
sementara itu, kepala ojk lampung otto fitriandy mengungkapkan bahwa seluruh kabupaten/kota di provinsi lampung telah membentuk tpakd dan melaksanakan berbagai program, seperti literasi keuangan, fasilitasi akses pembiayaan, dan desa inklusi.
indeks inklusi keuangan lampung saat ini mencapai 74,81%, sedikit di bawah rata-rata nasional 75,02%. otto optimistis angka ini masih bisa ditingkatkan dengan dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
beberapa capaian lain di 2024–2025 antara lain: realisasi kur sebesar rp9,47 triliun (tw iv 2024); kredit program melawan rentenir (kpmr) rp2,84 triliun; 16 desa inklusi keuangan; gerakan lampung menabung; program pondok pesantren inklusif keuangan syariah; program epiks dan gerak syariah business matching; otto menargetkan inklusi keuangan di lampung dapat mencapai 90% pada akhir 2025.
sebelumnya, pemerintah provinsi (pemprov) lampung bersama badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) menggelar diskusi kelompok terpumpun (dkt) bertema pendidikan di aula kantor perwakilan bpkp lampung, selasa (22/4).
pj. sekretaris provinsi lampung m. firsada hadir sebagai pembicara utama. ia menekankan pentingnya menindaklanjuti hasil pengawasan bpkp di sektor pendidikan sebagai langkah memperkuat pencapaian visi "bersama lampung maju menuju indonesia emas 2045".
“visi ini harus menjadi gerakan bersama dengan kerja yang produktif, adaptif, inovatif, dan kolaboratif,” ujar firsada.
firsada merinci tiga misi pembangunan lampung yang selaras dengan visi nasional, yaitu: mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, memperkuat sdm unggul dan produktif, serta meningkatkan kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
khusus dalam misi penguatan sdm, pemprov lampung bersama pemerintah kabupaten/kota memiliki komitmen yang sama. “kami ingin mewujudkan generasi cerdas, berakhlak, dan berbudaya serta mendukung prestasi pemuda dan olahraga,” tambahnya.
firsada memaparkan beberapa program prioritas pemprov lampung di sektor pendidikan, di antaranya: penguatan kurikulum berbasis budaya lampung; peningkatan pendidikan nonformal; optimalisasi infrastruktur dan digitalisasi sekolah dan pesantren; efisiensi anggaran pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik; apresiasi terhadap prestasi pemuda di berbagai bidang; peningkatan kapasitas penggiat olahraga; pengaktifan kompetisi olahraga di berbagai tingkat masyarakat
ia menegaskan, sdm yang berkualitas merupakan kunci utama untuk mendukung kemandirian ekonomi. “lampung memiliki potensi alam dan letak geografis strategis yang menjadikannya magnet investasi,” ujarnya.
berdasarkan data bps, indeks pembangunan manusia (ipm) lampung terus menunjukkan tren positif. pada 2024, ipm lampung mencapai 73,13, naik 0,65 poin dari tahun sebelumnya. komponen pendidikan juga mengalami peningkatan, dengan harapan lama sekolah mencapai 12,78 tahun dan rata-rata lama sekolah 8,36 tahun.
meski begitu, capaian ini masih di bawah angka nasional yang mencapai 75,02. firsada menilai perlu sinergi dan kolaborasi semua pihak, termasuk bpkp, untuk mendorong perbaikan.
ia mengapresiasi peran bpkp dalam pengawasan, dan berharap hasilnya bisa menjadi bahan evaluasi. “permasalahan yang ditemukan akan menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti sesuai saran strategis,” katanya.
kepala perwakilan bpkp lampung, nani ulina kartika nasution, mengatakan dkt ini menjadi bentuk komitmen bersama menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan, terutama bidang pendidikan.
ia menyebutkan, lampung masuk peringkat 10 nasional dalam tingkat keterjadian korupsi, dan peringkat 4 khusus di sektor pendidikan.
“ini menjadi pr besar bagi semua pemangku kepentingan. tata kelola perlu segera dibenahi,” tegas nani.
ia berharap rekomendasi strategis bpkp bisa direspons serius oleh para kepala daerah untuk mempercepat pencapaian target pendidikan di lampung. (adpim/c1/abd)