Pemprov Lampung-BPKP Bahas Strategi Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045

Reporter: Ruri Setiauntari |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 22 Apr 2025 - 20:54

M. Firsada saat menyampaikan paparan dalam diskusi pendidikan bersama BPKP di Bandarlampung, Selasa (22/4).-FOTO ADPIM Pj. Sekprov Lampung -

Pengaktifan kompetisi olahraga di berbagai tingkat masyarakat

Ia menegaskan, SDM yang berkualitas merupakan kunci utama untuk mendukung kemandirian ekonomi. “Lampung memiliki potensi alam dan letak geografis strategis yang menjadikannya magnet investasi,” ujarnya.

Berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung terus menunjukkan tren positif. Pada 2024, IPM Lampung mencapai 73,13, naik 0,65 poin dari tahun sebelumnya. Komponen pendidikan juga mengalami peningkatan, dengan harapan lama sekolah mencapai 12,78 tahun dan rata-rata lama sekolah 8,36 tahun.

Meski begitu, capaian ini masih di bawah angka nasional yang mencapai 75,02. Firsada menilai perlu sinergi dan kolaborasi semua pihak, termasuk BPKP, untuk mendorong perbaikan.

Ia mengapresiasi peran BPKP dalam pengawasan, dan berharap hasilnya bisa menjadi bahan evaluasi. “Permasalahan yang ditemukan akan menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti sesuai saran strategis,” katanya.

Kepala Perwakilan BPKP Lampung, Nani Ulina Kartika Nasution, mengatakan DKT ini menjadi bentuk komitmen bersama menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan, terutama bidang pendidikan.

Ia menyebutkan, Lampung masuk peringkat 10 nasional dalam tingkat keterjadian korupsi, dan peringkat 4 khusus di sektor pendidikan.

“Ini menjadi PR besar bagi semua pemangku kepentingan. Tata kelola perlu segera dibenahi,” tegas Nani.

Ia berharap rekomendasi strategis BPKP bisa direspons serius oleh para kepala daerah untuk mempercepat pencapaian target pendidikan di Lampung. (adpim/c1/abd)

pemprov lampung-bpkp bahas strategi pendidikan menuju indonesia emas 2045                            bandarlampung – pemerintah provinsi (pemprov) lampung bersama badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) menggelar diskusi kelompok terpumpun (dkt) bertema pendidikan di aula kantor perwakilan bpkp lampung, selasa (22/4).
pj. sekretaris provinsi lampung m. firsada hadir sebagai pembicara utama. ia menekankan pentingnya menindaklanjuti hasil pengawasan bpkp di sektor pendidikan sebagai langkah memperkuat pencapaian visi "bersama lampung maju menuju indonesia emas 2045".
“visi ini harus menjadi gerakan bersama dengan kerja yang produktif, adaptif, inovatif, dan kolaboratif,” ujar firsada.
baca juga:permudah akses layanan publik, pemprov lampung gandeng pt pos indonesia
firsada merinci tiga misi pembangunan lampung yang selaras dengan visi nasional, yaitu: mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, memperkuat sdm unggul dan produktif, serta meningkatkan kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
khusus dalam misi penguatan sdm, pemprov lampung bersama pemerintah kabupaten/kota memiliki komitmen yang sama. “kami ingin mewujudkan generasi cerdas, berakhlak, dan berbudaya serta mendukung prestasi pemuda dan olahraga,” tambahnya.
firsada memaparkan beberapa program prioritas pemprov lampung di sektor pendidikan, di antaranya:
penguatan kurikulum berbasis budaya lampung
peningkatan pendidikan nonformal
optimalisasi infrastruktur dan digitalisasi sekolah dan pesantren
efisiensi anggaran pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik
apresiasi terhadap prestasi pemuda di berbagai bidang
 
peningkatan kapasitas penggiat olahraga
pengaktifan kompetisi olahraga di berbagai tingkat masyarakat
ia menegaskan, sdm yang berkualitas merupakan kunci utama untuk mendukung kemandirian ekonomi. “lampung memiliki potensi alam dan letak geografis strategis yang menjadikannya magnet investasi,” ujarnya.
berdasarkan data bps, indeks pembangunan manusia (ipm) lampung terus menunjukkan tren positif. pada 2024, ipm lampung mencapai 73,13, naik 0,65 poin dari tahun sebelumnya. komponen pendidikan juga mengalami peningkatan, dengan harapan lama sekolah mencapai 12,78 tahun dan rata-rata lama sekolah 8,36 tahun.
meski begitu, capaian ini masih di bawah angka nasional yang mencapai 75,02. firsada menilai perlu sinergi dan kolaborasi semua pihak, termasuk bpkp, untuk mendorong perbaikan.
ia mengapresiasi peran bpkp dalam pengawasan, dan berharap hasilnya bisa menjadi bahan evaluasi. “permasalahan yang ditemukan akan menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti sesuai saran strategis,” katanya.
kepala perwakilan bpkp lampung, nani ulina kartika nasution, mengatakan dkt ini menjadi bentuk komitmen bersama menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan, terutama bidang pendidikan.
ia menyebutkan, lampung masuk peringkat 10 nasional dalam tingkat keterjadian korupsi, dan peringkat 4 khusus di sektor pendidikan.
“ini menjadi pr besar bagi semua pemangku kepentingan. tata kelola perlu segera dibenahi,” tegas nani.
ia berharap rekomendasi strategis bpkp bisa direspons serius oleh para kepala daerah untuk mempercepat pencapaian target pendidikan di lampung. (adpim/c1/abd)