Marak Tambang Tak Berizin, Gubernur Geram

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Rabu , 16 Apr 2025 - 21:00

DLH Lampung bersama DLH Bandarlampung dan pihak terkait kembali menyegel tambang batu ilegal, Rabu (16/4)-FOTO PRIMA IMANSYAH PERMANA -

"Telusuri apakah mereka ada izin, kita tidak tahu ini perusahaan apa karena setahu kami tambang yang ada di Bandar Lampung hanya ada 3 perusahaan dimana 2 sudah berizin dan 1 masih berproses," tuturnya.

"Yang ini belum ada, kita telusuri sudah koordinasi dengan DLH kota, Dinas ESDM, dan DPMPTSP. Kita dapatkan satu kata izin itu tidak ada dan tidak terdata di instansi yang kami sebutkan tadi," sambungnya.

Lebih lanjut, Yulia Mustikasari menyampaikan jika Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung sangat konsen menindaklanjuti aduan dari masyarakat terkait tambang ilegal.

Senada disampaikan Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan DLH Bandar Lampung, Denis Adiwijaya mengatakan, jika pihaknya telah melakukan koordinasi dengan DLH Lampung.

Kata Denis Adiwijaya, kegiatan tambang di lokasi yang dilakukan penyegelan tidak memiliki izin lingkungan dan persetujuan lingkungan yang terkait.

"Data yang ada di DLH bahwa di lokasi ini tidak ada izin lingkungan nya atau persetujuan lingkungan nya. Sesuai dengan UU lingkungan hidup bahwa semua jenis kegiatan usaha yang memiliki dampak lingkungan harus memiliki amdal atau SPPL dan ini harus dimengerti oleh pelaku usaha," ujar Denis Adiwijaya.

Disampaikan Denis Adiwijaya, saat ini kegiatan tambang yang memiliki izin di Kota Bandar Lampung hanya ada dua, yaitu Ganda Phala dan Budi Wirya di Way Laga dan satu izin lagi tengah berproses, yaitu Kardoyo di Campang Jaya.

marak tambang tak berizin, gubernur geram                            bandarlampung - gubernur lampung rahmat mirzani djausal dan wakil gubernur jihan nurlela sangat konsen menindaklanjuti aduan masyarakat terkait tambang ilegal.
tindak lanjut yang dilakukan seperti yang dilakukan dinas lingkungan hidup (dlh) lampung dengan memasang plang atau menyegel dua tambang batu ilegal di jl. soekarno-hatta, waylaga, sukabumi, bandarlampung.
dalam kurun satu minggu ini, dlh lampung telah dua kali melakukan penyegelan, yaitu pada jumat 11 april 2025 di pt membangun sarana bangsa dan rabu 16 april 2025 di tambang batu yang belum diketahui pemiliknya. apalagi kedua tambang batu itu disebut-sebut sebagai salah satu penyebab banjir di kota bandarlampung beberapa waktu lalu.
kabid penaatan dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup dlh lampung yulia mustikasari mengatakan pemasangan plang dilakukan karena tambang batu di waylaga ini ilegal dan menjadi salah satu penyebab banjir.
baca juga:korupsi proyek tol terpeka dibongkar
"kami melakukan pemasangan plang kedua. ini menindaklanjuti aduan dari masyarakat ke dlh dan kita tindaklanjuti," ujar yulia mustikasari, rabu 16 april 2025.
 
kata yulia mustikasari, sebelum dipasang pelang, pihaknya terlebih dahulu telah mendatangi lokasi, pada 10 april 2025 lalu.
 
dari hasil tinjauan saat ini masih banyak peralatan-peralatan pertambangan seperti excavator dan lainnya di lokasi tambang tersebut.
 
"setelah itu kami coba untuk menghubungi siapa pemilik disini, kita sudah hubungi pak lurah juga menghubungi tidak ada juga pemiliknya. kita hubungi lewat penjaga disini mereka bilang juga tidak tahu," ucapnya.
 
lanjut yulia mustikasari, pihaknya juga mencoba menelusuri terkait perizinan dari lokasi tambang yang belum diketahui pemiliknya tersebut.
 
"telusuri apakah mereka ada izin, kita tidak tahu ini perusahaan apa karena setahu kami tambang yang ada di bandar lampung hanya ada 3 perusahaan dimana 2 sudah berizin dan 1 masih berproses," tuturnya.
 
"yang ini belum ada, kita telusuri sudah koordinasi dengan dlh kota, dinas esdm, dan dpmptsp. kita dapatkan satu kata izin itu tidak ada dan tidak terdata di instansi yang kami sebutkan tadi," sambungnya.
 
lebih lanjut, yulia mustikasari menyampaikan jika gubernur dan wakil gubernur lampung sangat konsen menindaklanjuti aduan dari masyarakat terkait tambang ilegal.
 
senada disampaikan kabid penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan dlh bandar lampung, denis adiwijaya mengatakan, jika pihaknya telah melakukan koordinasi dengan dlh lampung. 
 
kata denis adiwijaya, kegiatan tambang di lokasi yang dilakukan penyegelan tidak memiliki izin lingkungan dan persetujuan lingkungan yang terkait. 
 
"data yang ada di dlh bahwa di lokasi ini tidak ada izin lingkungan nya atau persetujuan lingkungan nya. sesuai dengan uu lingkungan hidup bahwa semua jenis kegiatan usaha yang memiliki dampak lingkungan harus memiliki amdal atau sppl dan ini harus dimengerti oleh pelaku usaha," ujar denis adiwijaya.
 
disampaikan denis adiwijaya, saat ini kegiatan tambang yang memiliki izin di kota bandar lampung hanya ada dua, yaitu ganda phala dan budi wirya di way laga dan satu izin lagi tengah berproses, yaitu kardoyo di campang jaya.
 
terpisah, menanggapi penyegelan tambang batu ilegal yang juga diduga sebagai salah satu penyebab banjir, gubernur lampung rahmat mirzani djausal komitmennya untuk menindak tegas aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan dan memperburuk kondisi banjir di wilayah tersebut. 
 
saat dimintai keterangan mirza mengatakan, jika langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang tidak merugikan generasi mendatang.
 
"kita ingin ekonomi tumbuh, investasi tumbuh dan pendapatan masyarakat juga tumbuh. tapi kita ingin tumbuhnya dengan memperhatikan keberlanjutan dan tidak saling merugikan sehingga dapat mewariskan hal yang baik kepada masyarakat," ujar mirza saat ditemui diarea pemprov lampung, 
 
mirza menyoroti bahwa permasalahan banjir yang kerap terjadi bukan hanya akibat dari aktivitas saat ini, tetapi merupakan akumulasi dari puluhan tahun pengelolaan lingkungan yang kurang tepat.
 
“mungkin banjir yang kita alami sekarang bukan semata karena dampak hari ini atau bulan kemarin, tetapi karena puluhan tahun kerusakan lingkungan," ucapnya.
 
untuk itu, pihaknya ingin melakukan penataan yang lebih baik kedepan.
 
dlh juga telah memberikan masukan terkait pentingnya menjaga ekosistem, termasuk melakukan penyegelan terhadap kegiatan tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan.
 
"kita lihat masukan dari dinas lingkungan hidup adalah dengan menjaga ekosistem lingkungan sekitar kota bandar lampung termasuk penyegelan tambang ilegal," katanya. 
 
lanjut mirza, sebagai bentuk ketegasan, pemprov lampung akan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku usaha tambang yang tidak memiliki izin lengkap.
 
"kita ingin tindakan tegas dan pengendalian banjir segera dilakukan. jika izin suatu aktivitas tidak sempurna dan tidak lengkap, maka akan langsung kita tindak," tuturnya. (pip/c1/yud)