Diskes Bandar Lampung Awasi Ketat Program Makan Bergizi Gratis Sesuai Standar Gizi dan Keamanan

’’Bahkan apabila makan bergizi dipersiapkan dengan matang, bukan tidak mungkin keterpilihan Prabowo di periode kedua menjadi garansi. Sebab, calon presiden petahana biasanya ditopang oleh program-program unggulannya,” ujarnya. 

Karena itu perlu ada kesiapan yang matang dengan kerangka rencana program yang baik, serta dukungan para pihak untuk dapat menyukseskan program ini.

’’Karena program ini langsung, maka akan menjadi sorotan bagi publik. Oleh karena itu program MBG perlu dikemas dengan baik, harus memenuhi standardisasi kebutuhan gizi. Jangan sampai kegagalan dalam implementasi kebijakan ini membawa implikasi ketidakpercayaan publik dan jelas jadi pertaruhan politik bagi Prabowo ke depan,” ujarnya.

Selain itu, penting juga untuk memastikan adanya pengawasan yang ketat agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memenuhi standar gizi yang dibutuhkan masyarakat.

Sementara, pengamat politik dari Universitas Lampung (Unila) M. Iwan Satriawan, menyebut segala sesuatu tidak bisa menilai sesuatu dari pertama atau dua bulan kinerja.

“Kita tunggu sampai 90 hari kerja atau 3 bulan pelaksanaan dari makan gratis ini, nanti akan ada evaluasi,” pungkasnya.

Menurutnya, karena secara temuan lapangan banyak fenomena yang terjadi seperti pembohongan pesanan makan siang kepada pihak katering.

“Misal banyak kejadian katering tertipu pesanan makan siang gratis, lalu terkait komponen makan gratis yang tidak sama sehingga ada yang layak makan, ada yang sangat jauh dari kata ideal,” tuturnya. 

Kemudian, juga ditemukan banyak siswa khususnya SD tidak makan makanan tersebut disekolah, karena rupanya dirumah orang tuanya juga belum makan. Lalu, kantin sekolah banyak yang merugi karena progam makan gratis ini menyebabkan siswa/i tidak beli makan di kantin sekolah.

Maka, dalam hal ini Kepemimpinan Prabowo diharapkan mampu menjamin distribusi pangan yang merata, mengurangi potensi korupsi, dan meningkatkan kualitas gizi untuk masyarakat Indonesia.

“Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antara berbagai kementerian dan lembaga terkait, serta partisipasi aktif dari pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan ini di lapangan,” tegasnya. (mel/c1/abd)