Dilema Moral dalam Pendidikan dan Politik

Reporter: |

Editor: Yuda Pranata |

Rabu , 26 Mar 2025 - 15:55

Radar Lampung Baca Koran--

dilema moral dalam pendidikan dan politik                            oleh: warsono*
belakangan kita makin banyak disuguhi informasi yang sangat menyedihkan berupa kasus pelanggaran moral dan etika. mulai kasus korupsi sampai tindak pidana lainnya.
di lingkungan elite terjadi korupsi yang masif dan jumlah yang sangat besar seperti kasus penambangan timah yang merugikan negara sampai rp 300-an triliun.
kemudian disusul adanya dugaan korupsi di pertamina yang mencapai rp 193,7 triliun selama 2018–2023.
di dunia akademis juga diwarnai adanya pelanggaran moral akademik, mulai plagiasi yang dilakukan para calon guru besar dalam penulisan karya ilmiah.
plagiasi juga terjadi di program doktor seperti yang terjadi di salah satu universitas ternama di indonesia. 
di kalangan masyarakat, perilaku menyimpang dari norma moral dan agama seperti tindak asusila sampai curanmor juga makin meresahkan masyarakat.
pelaku tindakan tersebut tidak hanya dilakukan kalangan remaja, tetapi juga para orang tua. bahkan, di lingkungan pesantren pun ditemui adanya perilaku yang menyimpang dari norma moral.
pentingnya moral dan karakter itu sejak awal sudah disadari para pendiri negara. sebab, upaya untuk mewujudkan tujuan negara sangat bergantung pada moral dan karakter bangsa.
oleh karena itu, sejak awal pendiri negara telah mencanangkan pembangunan moral dan karakter (nation and character building), dengan memasukkan pendidikan budi pekerti ke dalam mata pelajaran sekolah.
pada era orde baru, pemerintah memasukkan pendidikan moral pancasila (pmp) dan agama dalam kurikulum sebagai instrumen pedidikan moral dan karakter.
kedua pelajaran tersebut diberikan kepada semua pelajar, mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi. meski demikian, korupsi juga terjadi yang kemudian menjadi salah satu penyebab jatuhnya rezim orde baru melalui reformasi 1998.
pada era reformasi, pendidikan moral dan karakter juga terus dilakukan. pada  awal pemerintahannya, presiden joko widodo mencanangkan revolusi mental sebagai upaya untuk membangun moral dan karakter bangsa. namun, sampai akhir pemerintahan joko widodo  selama dua periode, pelanggaran moral dan karakter kian banyak dan meluas ke berbagai sektor.
 
pendidikan
maraknya korupsi di indonesia tentu menimbulkan pertanyaan kritis, di mana letak kesalahannya. mungkin tidak salah jika kita mencoba untuk mencermati sistem pendidikan kita.
sebab, pendidikan merupakan upaya untuk membangun peradaban (ki hadjar dewantara) dan memanusiakan manusia (dick hartoko). 
jika kita lihat dalam undang-undang sistem pendidikan nasional no 20 tahun 2003 yang masih berlaku sampai sekarang. 
dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yme, berakhlak mulia, mandiri, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. dalam uu tersebut, jelas bahwa pendidikan moral (akhlak mulia) dan karakter menjadi prioritas.
meskipun dalam perjalanannya terjadi pergantian kurikulum, mulai kurikulum berbasis kompetensi (kbk) tahun 2004, kurikulum tingkat satuan pendidikan (ktsp) tahun 2006, kurikulum 2013 (k-13), sampai kurikulum merdeka, semuanya tetap mengacu pada tujuan pendidikan yang tercantum dalam uu sisdiknas tahun 2003. 
mulianya tujuan pendidikan tidak sebanding dengan hasilnya karena moral dan karakter bangsa tidak makin baik, tetapi justru malah menampilkan hal yang sebaliknya. ibaratnya, moral bangsa makin jauh panggang dari api. jika kondisi seperti itu terus belangsung, tujuan bernegara  mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial sulit tercapai. 
kondisi seperti itu perlu dikaji secara lebih mendalam dan serius untuk menemukan akar masalah dan solusinya. pendidikan merupakn sistem yang meliputi input, proses, dan output, yang memiliki hubungan kausalitas. 
input yang baik jika disertai dengan proses yang baik akan menghasilkan output yang baik. begitu juga sebaliknya, jika input jelek yang disertai dengan proses yang jelek, juga akan menghasilkan output yang jelek.
input dalam pendidikan adalah siswa dengan berbagai karakter dan budayanya. sebagian besar mereka yang saat ini terlibat kurupsi termasuk generasi x yang lahir sekitar tahun 1960-an dan sebagian lagi adalah generasi y yang lahir sekitar tahun 1980-an.  jika dikaitkan dengan kurikulum pendidikan, mereka dididik dengan kurikulum 1968, 1975, sampai kurikulum 1984.
dalam kurikulum 1968 dijelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia pancasila sejati, kuat secara jasmani, menjunjung tingkat kecerdasan, serta keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan beragama.
dalam kurikulum tersebut, jelas ditegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia pancasila yang berarti bermoral.
pada kurikulum 1984, penguatan pendidikan moral terus dilakukan dengan memasukkan mata pelajaran baru, yaitu pendidikan sejarah perjuangan bangsa (pspb), pendidikan moral pancasila (pmp), dan penataran pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (p4). 
jika dilihat dari kurikulumnya, mereka yang saat ini melakukan korupsi sebenarnya telah memperoleh pendidikan moral dan karakter yang kuat. oleh karena itu, di tengah krisis moral saat ini, muncul wacana kembali ke pmp dan p4 sebagai pendidikan moral dan karakter. 
namun, mereka juga hidup di zaman orde baru yang menyaksikan gencarnya pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.
era orde baru adalah era yang mengejar pertumbuhan ekonomi  melalui kebijakan trilogi pembangunan, yaitu pemerataan hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan stabilitas nasional. 
selain memperoleh pendidikan moral dan karakter yang baik, mereka juga melihat dan merasakan adanya korupsi, yang belangsung sampai tahun 1998.
perilaku korup itu telah memberikan pelajaran kepada generasi yang saat itu telah dewasa. sebagaimana yang diungkapkan gus mus, salah satu warisan orde baru adalah korupsi.
kondisi kontradiksi antara moral dan korupsi menghasilkan pembelahan, antara mereka yang berpegang kuat pada moral dan mereka yang terpengaruh dengan godaan materi dan memilih jalan korupsi.
sayangnya, mereka yang berpegang teguh pada moral lebih sedikit jumlahnya daripada mereka yang lebih berorientasi pada materi.    
pengaruh lingkungan dalam pendidikan memang cukup kuat sebagaimana diteorikan bandura. meskipun mereka dididik (diproses) dengan baik, jika lingkungan makronya buruk, akan berpengaruh terhadap hasilnya (output). lingkungan tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga memengaruhi sikap dan perilaku seseorang. 
 
lingkungan 
sejak orde baru, orientasi pembangunan di indonesia selalu mengejar pertumbuhan ekononi sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan suatu rezim. seperti saat ini, presiden prabowo juga mencanangkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen. itu membuktikan bahwa orientasi pembangunan dan hidup sebagian masyarakat adalah mengejar materi (materialisme).
di sisi lain, globalisasi juga sangat berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat. globalisasi telah mengakibatkan kapitalisme menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk indonesia. penyebaran kapitalisme juga disertai ibu kandungnya, yaitu individualisme dan liberalisme. 
individualisme telah mengikis sikap gotong royong yang menjadi karakter bangsa indonesia. sebab, orang lebih mengutamakan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. individualisme dan materialisme telah melahirkan keserakahan yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. 
perkembangan teknologi sebagai akibat dari revolusi industri juga memberikan kontribusi terhadap perilaku korup, melalui gaya hidup yang konsumtif dan suka pamer. teknologi internet of  things (iot) yang bisa menyebarkan informasi dengan mudah dan cepat ke seluruh dunia menjadi arena untuk menampilkan ke-aku-an (individualisme). 
mereka mengonstruksi diri sebagai orang hebat dengan meniru gaya hidup para selibritas maupun para tokoh. akibatnya, perilaku konsumtif tidak bisa dihindari. 
perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan moral akan menjadi pendorong perilaku korupsi melalui sikap individualis dan konsumerisme. saat ini sebagian besar bangsa indonesia, khususnya generasi muda, orientasi hidupanya lebih cenderung ke arah individualis, materialis, dan hedonis, yang semua itu menjadi faktor pendorong korupsi. 
 
dilema
pendidikan saat ini sedang menghadapi suatu dilema karena korupsi sudah menjadi (setidaknya dianggap) budaya. tujuan pendidikan yang sangat mulia sebagaimana yang tertuang dalam sisdiknas tahun 2003 menghadapi tantangan kuat dari budaya korupsi. 
budaya sebagai struktur telah menginternalisasikan sikap hidup yang materialis dan konsumtif yang menjadi benih korupsi kepada setiap individu.  
meski pendidikan moral dan karakter terus dilakukan, masyarakat akan berhadapan dengan budaya korupsi, yang berlawanan dengan tujuan pendidikan. di satu sisi pendidikan moral dan karakter membutuhkan keteladanan dan pembiasaan sebagai metodenya, sementara para elite justru memberikan teladan yang melanggar moral.  
pemerintah saat ini juga sedang menghadapi dilema antara penegakan hukum dan stabilitas politik. ibarat pepatah buah simalakama: dimakan bapak mati, tetapi jika tidak dimakan ibu mati. 
penegakan moral (hukum) untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu yang mungkin akan menyeret para elite politik bisa berdampak kepada ketidakstabilan politik. atau, membiarkan kasus-kasus korupsi yang melibatkan para elite tidak tersentuh oleh hukum demi menjaga stabilitas politik.  
apa pun hasilnya, pemerintah harus memilih salah satu. tindakan yang harus dipilih adalah membangun moral melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu. itu tentu membutuhkan keberanian karena memiliki risiko terjadinya ketidakstabilan politik. 
namun, pilihan itu jauh lebih baik untuk masa depan bangsa sebagaimana yang digagas para pendiri negara, bahwa moral dan karakter menjadi modal bagi kemajuan bangsa dan negara. 
selain itu, penegakan hukum terhadap para koruptor bisa menjadi pembelajaran bagi semua, bahwa moralitas harus menjadi landasan hidup, termasuk dalam berbangsa dan bernegara. (*)