Mendagri Dorong Pemda Pelaksana PSU untuk Perkuat Koordinasi dan Persiapan

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) yang melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperkuat koordinasi dan mengintensifkan persiapan.
Mendagri juga menegaskan pentingnya kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, dan Polri guna memastikan kesiapan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan PSU.

Mendagri menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki tugas untuk memastikan kesiapan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan menciptakan situasi yang aman dan stabil secara politik. Dalam hal ini, Kemendagri mengajak semua pihak terkait untuk mengoptimalkan peran mereka dalam memastikan pelaksanaan PSU berjalan lancar.
“Kami sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta menyediakan desk untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Kami harap semua pihak dapat bekerja sama untuk suksesnya PSU ini,” ujar Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Pilkada Ulang dan Pemungutan Suara Ulang pada Jumat, 21 Maret 2025, yang digelar secara virtual dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kemendagri, Jakarta.
Pada rapat tersebut, Mendagri juga mengingatkan pentingnya kesamaan visi dalam menghadapi seluruh tahapan PSU. Selain itu, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat harus menjadi perhatian serius, mengingat di beberapa daerah masih terdapat polarisasi yang dapat mempengaruhi proses pemilu.
Mendagri meminta Bawaslu untuk secara cermat mengawasi potensi kecurangan selama PSU, khususnya terkait praktik politik uang yang berpotensi terjadi.
Mendagri juga mengimbau daerah untuk memeriksa kembali kesiapan anggaran NPHD dan memastikan semua persiapan administrasi sudah lengkap. Jajaran TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) diharapkan turut berperan aktif untuk menjaga situasi keamanan agar pelaksanaan PSU berjalan aman, lancar, dan damai.
“Tolong TNI, Polri, dan BIN betul-betul menjaga situasi keamanan agar semuanya berjalan lancar tanpa masalah,” tegas Mendagri.
Rapat Koordinasi ini dihadiri langsung oleh Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Anggota Bawaslu Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, serta perwakilan dari TNI, Polri, dan BIN. Selain itu, rapat ini juga diikuti oleh pejabat terkait di Kemendagri dan para kepala daerah secara virtual. (*)