RUU TNI Disahkan Jadi UU, Empat Pasal Penting yang Diubah

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Yuda Pranata |

Kamis , 20 Mar 2025 - 15:20

DISAHKAN: DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) menjadi undang-undang, Kamis (20/3).-FOTO IST -

Dalam revisi ini, operasi OMSP yang melibatkan pertempuran, seperti penanganan separatisme, harus diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan wajib dilaporkan ke DPR sebelum dilaksanakan.

Apabila DPR tidak menyetujui, maka operasi tersebut harus dihentikan.

Budisatrio menegaskan, revisi ini bukan untuk mengambil alih tugas Polri maupun institusi penegak hukum lainnya, melainkan untuk memperkuat pertahanan negara terhadap ancaman baru yang dapat mengganggu kedaulatan NKRI.

"TNI tidak akan masuk ke ranah yang tidak berkaitan dengan pertahanan negara. Ini murni untuk memastikan negara memiliki kesiapan menghadapi ancaman pertahanan modern," tegasnya.

Ketiga, Pasal 47 tentang perluasan penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga.

Sebagaimana diatur dalam UU sebelumnya, saat ini prajurit aktif hanya dapat tergabung dalam 10 kementerian/lembaga (K/L), di antaranya, Kemenko Polkam, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, Badan SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Revisi UU TNI menambah jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang dapat ditempati prajurit aktif, dari 10 menjadi 15.

Adapun K/L yang ditambahkan yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kejaksaan Agung, dan Sekretariat Presiden.

ruu tni disahkan jadi uu, empat pasal penting yang diubah                            jakarta - ketua fraksi partai gerindra budisatrio djiwandono menegaskan revisi undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia (ruu tni) yang telah disahkan menjadi undang-undang tetap berlandaskan pada prinsip supremasi sipil dan semangat reformasi. 
fraksi gerindra memastikan revisi ini tidak bertentangan dengan demokrasi, melainkan bertujuan untuk menyesuaikan tugas tni dengan kebutuhan strategis pertahanan nasional.
’’revisi ini bukan langkah mundur dalam reformasi tni, tetapi merupakan bentuk adaptasi terhadap dinamika pertahanan modern. kami memastikan supremasi sipil terjaga, serta tidak ada upaya untuk mendominasi ranah sipil dan politik dengan militer. selain itu, fungsi pengawasan tetap dilakukan oleh dpr sesuai kewenangannya," ujar budisatrio di gedung dpr, kompleks parlemen, senayan, jakarta, kamis (20/3).
wakil ketua komisi i dpr ini berharap masyarakat juga dapat memahami substansi utama dari revisi uu ini.
baca juga:bupati tulangbawang usulkan sekolah rakyat
menurut budi, substansi revisi uu ini jauh dari apa yang dikhawatirkan masyarakat. dia menyayangkan disinformasi yang beredar, contohnya isu mengenai dwifungsi tni. 
"tidak ada upaya mengembalikan dwifungsi tni dalam revisi uu tni. fraksi gerindra menjamin revisi uu ini sejalan dengan semangat reformasi," ujarnya.
budisatrio juga memberikan penjelasan lengkap mengenai pasal demi pasal yang diubah dalam ruu tni.
pertama, pasal 3 tentang kedudukan tni dalam sistem pertahanan negara. revisi undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tni menegaskan bahwa tni berada di dalam kementerian pertahanan (kemenhan), bukan di bawahnya, untuk memastikan bahwa tni tetap memiliki otoritas dalam aspek pertahanan tanpa mengubah mekanisme komando yang ada. 
budisatrio menegaskan koordinasi antara tni dan kemenhan hanya mencakup kebijakan, strategi pertahanan, serta dukungan administrasi dalam perencanaan strategis, sementara operasional tetap menjadi ranah tni.
"koordinasi ini bertujuan agar kebijakan pertahanan selaras dengan kebutuhan strategis di lapangan. poin ini hanya mempertegas amanat pasal 10 uud 1945 bahwa presiden merupakan panglima tertinggi yang memegang komando atas tni," ujarnya.
kedua, pasal 7 tentang penambahan tugas pokok tni dalam operasi militer selain perang (omsp). revisi uu tni memperluas cakupan operasi militer selain perang (omsp), khususnya dalam menghadapi ancaman siber dan perlindungan wni di luar negeri.
tni kini memiliki peran dalam membantu pemerintah menanggulangi serangan siber, yang akan berfokus pada pertahanan terhadap ancaman digital yang semakin kompleks.
selain itu, tni juga diberi mandat untuk melindungi dan menyelamatkan wni serta kepentingan nasional di luar negeri, terutama dalam situasi darurat atau konflik bersenjata.
dalam revisi ini, operasi omsp yang melibatkan pertempuran, seperti penanganan separatisme, harus diatur dalam peraturan pemerintah (pp) dan wajib dilaporkan ke dpr sebelum dilaksanakan.
apabila dpr tidak menyetujui, maka operasi tersebut harus dihentikan.
 
budisatrio menegaskan, revisi ini bukan untuk mengambil alih tugas polri maupun institusi penegak hukum lainnya, melainkan untuk memperkuat pertahanan negara terhadap ancaman baru yang dapat mengganggu kedaulatan nkri. 
 
"tni tidak akan masuk ke ranah yang tidak berkaitan dengan pertahanan negara. ini murni untuk memastikan negara memiliki kesiapan menghadapi ancaman pertahanan modern," tegasnya.
 
ketiga, pasal 47 tentang perluasan penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga.
 
sebagaimana diatur dalam uu sebelumnya, saat ini prajurit aktif hanya dapat tergabung dalam 10 kementerian/lembaga (k/l), di antaranya, kemenko polkam, kementerian pertahanan, sekretariat militer presiden, badan intelijen negara, badan siber dan sandi negara, lemhanas, dewan pertahanan nasional, badan sar nasional, badan narkotika nasional, dan mahkamah agung.
 
revisi uu tni menambah jumlah kementerian/lembaga (k/l) yang dapat ditempati prajurit aktif, dari 10 menjadi 15.
 
adapun k/l yang ditambahkan yaitu badan nasional penanggulangan bencana (bnpb), badan nasional penanggulangan terorisme (bnpt), badan keamanan laut (bakamla), badan nasional pengelola perbatasan (bnpp), kejaksaan agung, dan sekretariat presiden. 
 
untuk sekretariat presiden tidak dihitung sebagai penambahan k/l baru, karena berada di bawah kementerian sekretariat negara yang sebelumnya memang sudah diakomodir di dalam uu tni melalui setmilpres.
 
“selain 15 k/l yang diatur dalam revisi uu, tidak ada penempatan prajurit aktif dimanapun termasuk di bumn. adapun aturan mengenai prajurit aktif tni tidak boleh berbisnis, itu masih sama dengan aturan sebelumnya, tidak ada yang berubah. apabila ada prajurit aktif yang bergabung di luar dari 15 k/l yang telah ditentukan, mereka wajib pensiun," tegas budisatrio. 
 
keempat, pasal 53 tentang perpanjangan usia pensiun prajurit tni. salah satu poin utama revisi adalah peningkatan batas usia pensiun prajurit.
 
budisatrio mencontohkan bahwa di banyak negara, usia pensiun militer rata-rata 58 hingga 65 tahun.
 
menurutnya, saat ini tamtama dan bintara harus pensiun pada usia 53 tahun, padahal kondisi fisik dan mental mereka masih prima. begitu pula dengan tingkatan perwira.
 
mereka saat ini harus pensiun di usia 58 tahun. padahal, keahlian dan pengalaman para perwira masih sangat dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan negara.
 
"kami menemukan realita banyak dari prajurit kita yang sudah harus pensiun di tengah kondisi mereka yang masih prima, dan bahkan tidak sedikit yang masih harus menyekolahkan anak-anaknya. apabila mereka harus pensiun dalam kondisi tersebut, tentu hal ini akan memberatkan para prajurit ketika purna tugas. perpanjangan usia pensiun ini merupakan wujud kehadiran negara yang sudah sepantasnya diberikan kepada prajurit-prajurit kita yang sudah mempertaruhkan nyawa mereka demi bangsa dan negara,” jelas budisatrio.
 
atas dasar sejumlah pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak, serta perbandingan dengan praktik di negara lain, ruu tni memutuskan untuk menaikkan usia masa bakti prajurit setingkat tamtama dan bintara hingga 55 tahun. 
dalam ruu tni, perwira sampai dengan pangkat kolonel 58 tahun. sementara untuk perwira tinggi, usia pensiunnya berjenjang dari 60 hingga 62 tahun.
kecuali untuk perwira tinggi bintang empat, dengan usia pensiun 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali hingga 65 tahun. tentunya hal ini dilakukan tanpa mengorbankan proses regenerasi di tubuh tni. (beritasatu/c1/yud)