Ribuan Ha Kebun Sawit Disegel, Penjarahan Marak

 

Menurut Sadino, kedudukan hukum Satgas bisa diperdebatkan dalam penegakan hukum. "Siapa yang berhak atas lahan kebun dimaksud yang dijarah. Proses ambil alih tidak mudah dan harus clear tentang hak dan kewajiban antara pemilih lahan sebelumnya dengan Satgas. Artinya kedudukan hukum masih rancu," jelasnya.

 

Dia berharap keberadaan Satgas tidak mengganggu produksi dan produktivitas kebun sawit. Jangan malah sebaliknya Satgas justru membuat usaha perkebunan menjadi terganggu keberlanjutannya. Karena itu, Satgas harus memilah sumber izin pelaku usaha.

 

"Jangan hanya ikut Kementerian Kehutanan. Saya sangat berharap agar tidak mengganggu perekonomian mesti dipilah yang sudah ada hak atas tanah seperti SHM (sertifikat hak milik), HGB (hak guna bangunan) dan HGU (hak guna usaha) adalah bukan kawasan hutan harus dikeluarkan," tegas Sadino. Sekitar 3,4 juta hektare dari total 16 juta hektare kebun sawit berada di dalam kawasan hutan, baik dalam kuasa perusahaan maupun warga.

 

Sumbangan sektor sawit bagi perekonomian nasional sangat besar. Kementerian Keuangan menyebut nilai kapasitas produksi nasional industri kelapa sawit 2023 diperkirakan sebesar Rp729 triliun. Adapun, kontribusi industri sawit ke APBN 2023 mencapai sekitar Rp88 triliun dengan rincian penerimaan dari sektor pajak Rp50,2 triliun, PNBP Rp32,4 triliun, dan bea keluar Rp6,1 triliun. Sektor sawit di Indonesia saat ini telah melibatkan 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja.

 

 

Lebih jauh, Sadino mengharapkan lahan sawit yang sedang berproses izinnya harus didukung sampai ada penyelesaian. Dia mengingatkan HGU dan kebun sawit adalah agunan kredit bank. Jika Satgas tidak hati-hati dalam menangani, akan dapat berdampak pada permasalahan ekonomi Indonesia.

 

"Lahan kebun sangat berbeda dengan tambang. Hasil kebun yang tidak terkelola secara benar akan rusak dan produksinya menurun. Sedangkan hasil tambang lebih bisa dipasang plang larangan karena tidak akan berpindah kandungan dalam wilayah tambang," tandas Sadino.

 

Adapun Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 36 Tahun 2025 yang berisi 436 perusahaan yang lahan sawitnya masuk dalam kawasan hutan. Daftar 436 korporasi tersebut menjadi rujukan bagi Satgas Penertiban Kawasan Hutan untuk bekerja. Satgas ini merupakan lembaga yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto lewat Perpres No. 5 Tahun 2025 yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan. Sudah sebulan ini, Satgas sudah bekerja dan melakukan penyegelan dan penyitaan ribuan lahan sawit di kawasan Kalimantan Tengah karena dinilai melanggar hukum. (jpc/c1)