Tindak Tegas 436 Perusahaan yang Punya Kebun Sawit di Kawasan Hutan!

tindak tegas 436 perusahaan yang punya kebun sawit di kawasan hutan! jakarta – komisi iv dpr ri mendukung langkah penindakan terhadap 436 perusahaan sawit dan tambang yang dilaporkan memiliki kebun dan tambang tanpa izin di dalam kawasan hutan.  penindakan ini mutlak diperlukan mengingat perusahaan-perusahaan sawit tersebut telah mengantongi banyak keuntungan lantaran beroperasi di luar izin yang ditentukan. data kementerian kehutanan (kemenhut) menyebut setidaknya terdapat 3,37 juta hektare lahan hutan yang berubah status menjadi lahan kebun dan tambang ilegal.   ”saya usul ke 436 perusahaan sawit ini didenda sebesar mungkin karena sudah menikmati untung dari kegiatan perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan ini,” tegas anggota komisi iv dpr ri robert j. kardinal dalam rapat kerja komisi iv dpr bersama kementerian kehutanan di kompleks parlemen, jakarta, kamis (13/3).   menteri kehutanan mengeluarkan surat keputusan menteri nomor 36 tahun 2025 tentang daftar subjek hukum kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah tebangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan yang berproses atau ditolak permohonannya di kementerian kehutanan (kemenhut).     surat keputusan menteri tersebut merupakan tindak lanjut dari peraturan presiden nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. keputusan menteri tersebut ditandatangani menteri kehutanan raja juli antoni, 6 februari 2025.   robert j. kardinal meminta kementerian kehutanan tidak ragu menindak tegas setiap perilaku menyimpang dari pelaku usaha sawit. terlebih akibat kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan yang mereka lakukan, telah menyebabkan ratusan ribu hektare lahan hutan mengalami rusak berat dan alih fungsi.   ”mereka ini merupakan pengusaha-pengusaha yang masuk dalam 100 orang kaya di indonesia. saatnya mereka membantu pemerintah dan ikut berpartisipasi membela kepentingan bangsa dan negara. toh mereka sudah menikmati puluhan tahun,” tandas robert j. kardinal.   mantan bendahara umum dpp golkar ini menyatakan prihatin dengan banyaknya pelaku usaha yang dilaporkan memiliki kebun sawit tanpa izin di dalam hutan ini. apalagi perilaku menyimpang ini terjadi hampir di seluruh indonesia. baginya, ini menunjukkan rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk berinvestasi sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan.   ”kami komisi iv mendukung pemerintah mengambil tindakan tegas. bagi yang tidak mau bayar denda, lahannya dikembalikan negara. apalagi ini sudah terang-terangan dan banyak dilakukan di luar areaal hak mereka,” ucap robert j. kardinal.   robert j. kardinal juga meminta agar tambang-tambang yang beroperasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil ditindak. dia menyerukan agar izin usaha tambang tersebut dicabut karena jelas berpotensi mengancam ekosistem laut.   ”pertambangan di pulau-pulau kecil ini sudah sangat meresahkan apalagi setelah ada revisi undang-undang mineral dan batu bara,” ungkap robert j. kardinal.   pertambangan di pulau-pulau kecil, sebut robert j. kardinal, jelas sangat dilarang karena dapat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. kegiatan ini juga bertentangan dengan upaya konservasi dan perlindungan lingkungan.   pasal 23 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil jelas melarang penambangan pasir, minyak dan gas, serta mineral di pulau-pulau kecil. hal ini diperkuat dengan putusan mahkamah konstitusi yang menyatakan bahwa penambangan di pulau-pulau kecil merupakan abnormally dangerous activity.   politisi asal papua barat daya ini menuturkan, cukup banyak pulau-pulau kecil yang berubah jadi lokasi tambang. contohnya, pulau pakal, pulau bunyu, pulau gee, pulau wawonii, pulau sangihe, pulau gag, dan sebagian pulau di raja ampat. dia mewanti kementerian kehutanan tidak menerbitkan penggunaan kawasan hutan (pinjam pakai kawasan hutan) untuk kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil.   "ini banyak tejadi dari aceh sampai papua dan itu merata. seperti di papua oleh pt gag nikel, itu karena keterlanjuran dan itu ratusan hectare. kami minta itu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada,” ujar robert j. kardinal.   menurutnya, izin opeasi tambang ini harus dihentikan agar kerusakan ekosistem laut tidak sampai meluas. ”selain merusak ekosistem, juga mengganggu pariwisata. seperti raja ampat yang merupakan ikon wisata dunia dan merupakan habitat laut terbaik dunia karena koral terbaik dunia itu, 75 persennya ada di raja ampat. ini harus dipertahankan kelestariannya," tambah robert j. kardinal.     sementara itu gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia (gapki) mendukung langkah tegas pemerintah melalui aksi tim satuan tugas garuda ke provinsi kalimantan tengah (kalteng), dalam melakukan pengecekan dan penertiban investasi di lokasi kawasan hutan.   ”kami justru menyambut baik tim garuda yang telah datang ke kalteng. kami yakin dan percaya bahwa tim garuda ini akan bekerja secara profesional, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata sekretaris gapki cabang kalteng rawing rambang seperti dilansir dari antara.   menurut mantan kepala dinas perkebunan pemprov kalteng itu, tim satgas garuda yang telah dibentuk pemerintahan prabowo subianto, akan memberikan iklim yang kondusif bagi pengembangan kelapa sawit di tingkat nasional, termasuk di kalteng.   rawing mengatakan, seperti yang diketahui komoditi kelapa sawit jelas memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan kontribusi besar bagi devisa negara.   ”atas dasar itulah, kami yakin dan percaya tim garuda akan bekerja sesuai aturan dan ketentuan yang ada. bahkan membantu menertibkan penggunaan kawasan hutan, menertibkan kebun-kebun sawit dari pencurian penjarahan buah sawit,” ujar rawing rambang.   dia mengajak seluruh pelaku usaha di sektor perkebunan kelapa sawit, agar tidak perlu khawatir dengan turunnya tim satgas garuda ke kalteng. sebab, kehadiran tim ini justru dapat membuat terjadinya peningkatan sawit yang akhir-akhir ini mengalami penurunan, bahkan lima tahun terakhir berdasarkan laporan gapki. (jpc/c1)  

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•