Dampak Kebijakan Donald Trump, Rupiah Jadi 16.309 per USD

dampak kebijakan donald trump, rupiah jadi 16.309 per usd jakarta - berbagai kebijakan yang diambil presiden as donald trump terus membawa dinamika pada kondisi ekonomi di seluruh dunia. indonesia turut menjadi negara yang ekonominya terdampak oleh sentimen eksternal. menteri keuangan (menkeu) sri mulyani indrawati membenarkan adanya gejolak pada ekonomi dalam negeri yang diakibatkan sejumlah kebijakan yang diambil trump. ani –sapaan akrab menkeu– menjelaskan dari sisi nilai tukar masih dibayangi volatilitas pasar global.   ’’semenjak presiden trump dilantik awal januari hingga sekarang, begitu banyak kebijakan executive order presiden trump yang terus menerus menimbulkan gejolak. sehingga gejolak ini dirasakan seluruh dunia, ini terefleksikan pada kurs rupiah,” ujarnya pada konferensi pers apbn kita di kantor kemenkeu, jakarta, kamis (13/3).   menkeu menyebut nilai tukar rupiah berada di posisi rp16.340 per dolar as sampai akhir februari 2025. secara year to date di level rp16.309 per dolar as. yield sbn stabil dan terjaga pada level yang kompetitif. potensi risiko dinamika global terhadap pasar keuangan domestik terus diwaspadai dan dimitigasi.     secara umum, dari sisi makroekonomi ada perubahan yang dialami pada ekonomi global. perubahan ini sangat besar dan sangat signifikan.   ’’kalau kita sebutkan, the new economic orders yaitu sebuah order ekonomi global yang tidak lagi mengikuti pakem selama hampir 50 tahun ke belakang atau lebih. di mana, pada era 50-60 tahun ke belakang, globalisasi dan global rule based itu menjadi sandaran berelasi antar negara,” jelas ani.   setelah kondisi tersebut berjalan puluhan tahun dengan ajeg, situasi itu lantas berubah total pada momen pemerintahan trump jilid ii atau trump 2.0. ini disebut oleh ani sebagai unilateralisme.   ’’unilateralism atau aksi satu pihak yang kebetulan merupakan negara terbesar dan terkuat di dunia menjadi dominan. ini menjadi the rule of the game. tadinya rule based multilateral, sekarang adalah bergantung unilateral dari negara yang negara ini adalah kuat dan dominan maka dia bisa mengatur sesuai dengan kepentingan dari negara tersebut. kebetulan ini adalah negara terbesar yakni as dan as adalah promotor dari multilateralism dan sekarang as meninggalkan multilateralism menjadi ke unilateralism approach,” jelas ani. (jpc/c1)  

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•