Pemerintah Wajibkan Jemaah dan Petugas Haji Aktifkan Kepesertaan BPJS Kesehatan

JAKARTA – Pemerintah mewajibkan jamaah dan petugas haji untuk mengaktifkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Kebijakan ini telah diatur dalam keputusan menteri agama (KMA) yang mengatur teknis pengisian kuota haji reguler dan pelunasan biaya haji untuk tahun 2025.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, M. Zain, menjelaskan bahwa pada penyelenggaraan haji 1446H/2025M, Ditjen PHU mewajibkan seluruh jemaah haji reguler untuk memastikan kepesertaan JKN mereka aktif sebelum keberangkatan.

“Jemaah wajib memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan mereka aktif sebelum keberangkatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga kepulangan ke Tanah Air,” jelas Zain dalam keterangannya pada 17 Februari 2025.

Zain menambahkan, jika ada jemaah yang sakit sebelum keberangkatan, biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Selain itu, jemaah yang telah kembali ke Tanah Air dan membutuhkan perawatan medis juga akan dijamin oleh program JKN sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlindungan kesehatan yang diberikan kepada jemaah akan tetap sama seperti tahun sebelumnya, namun yang membedakan adalah kewajiban bagi seluruh jemaah haji reguler untuk terdaftar sebagai peserta JKN aktif.

“Dengan perlindungan ini, jemaah dan petugas haji dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah. Kesehatan mereka tetap terjamin sejak persiapan hingga setelah kembali ke Indonesia,” ujar Zain.

“Kami berharap seluruh jemaah memastikan kepesertaan JKN mereka aktif sebelum berangkat. Dengan demikian, semoga semua jemaah mendapatkan haji yang maqbul dan mabrur. Insya Allah,” tandasnya. (disway/c1/abd)