Tersangka Kasus CSR BI Masih Tanda Tanya

JAKARTA, RADAR LAMPUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait corporate social responsibility (CSR) di Bank Indonesia (BI). Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengonfirmasi bahwa penyidikan masih berlangsung dan sejumlah saksi terus diperiksa terkait kasus ini.

"Masih berlangsung penyidikannya, saksi-saksi masih dipanggil. Ada beberapa tindakan penyitaan terhadap barang, baik itu dokumen maupun barang bukti lainnya. Tetapi sampai dengan saat ini belum ada penetapan tersangkanya," ujar Tessa kepada wartawan pada Sabtu, 15 Februari 2025.

Tessa juga menambahkan bahwa tidak ada kendala signifikan dalam proses penyidikan kasus CSR BI ini. Prosesnya membutuhkan waktu lebih lama karena cakupan dana CSR yang besar dan penerima yang banyak.

"Sampai dengan saat ini, saya tidak diinfokan ada kendala. Kemungkinan besar karena nilainya cukup besar, dan cakupan yang diberikan CSR itu cukup banyak," ungkap Tessa. "Sehingga dibutuhkan waktu untuk menentukan siapa saja yang bertanggung jawab dan ditetapkan sebagai tersangka," lanjutnya.

BACA JUGA:KPK Periksa Deputi OJK Indarto Budiwitono dalam Kasus Dugaan Korupsi CSR Bank Indonesia

Dalam perkembangan terbaru, KPK memeriksa Deputi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indarto Budiwitono sebagai saksi dalam kasus tersebut pada Senin, 10 Februari 2025. Indarto diperiksa terkait tugas dan fungsinya sebagai Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta OJK serta pengetahuan yang relevan dengan kasus ini.

Selain itu, KPK telah memeriksa beberapa saksi lain, termasuk dua anggota DPR yang menjabat di Komisi XI (Komisi Keuangan DPR) periode 2019-2024, yakni Politisi Partai Gerindra Heri Gunawan dan Politisi Partai Nasdem Satori. Kedua rumah mereka telah digeledah oleh penyidik KPK.

KPK juga menggeledah kantor BI dan OJK di Jakarta, termasuk ruangan milik Gubernur BI Perry Warjiyo di kompleks perkantoran BI pusat.

Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa lembaga antirasuah menduga dana CSR yang disalurkan oleh Bank Indonesia diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan. Namun, KPK menduga adanya penyimpangan, di mana dana CSR tidak disalurkan sesuai dengan peruntukannya.

BACA JUGA:KPK Panggil Ketua Yayasan sebagai Saksi dalam Kasus Korupsi Dana CSR Bank Indonesia

"CSR diberikan kepada penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan, tapi tidak sesuai peruntukannya. Dana CSR itu sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi di satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara," terang Asep.

Lebih lanjut, Asep menyebutkan bahwa dana tersebut sudah dialihkan ke aset berupa bangunan dan kendaraan. Seharusnya, dana CSR ini disalurkan untuk tujuan yang lebih tepat sasaran, seperti perbaikan rumah tidak layak huni atau beasiswa.

"Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Penyimpangannya terjadi karena tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya dana CSR yang diberikan itu disalurkan sesuai rekomendasi yayasan," jelas Asep.

KPK juga mendalami bagaimana yayasan yang menerima dana CSR dipilih, dengan dugaan adanya afiliasi antara yayasan dan anggota Komisi XI DPR. (disway/abd)