Kemlu Ingatkan Warga Bijak Gunakan Tagar #Kaburajadulu dan Patuhi Prosedur Legal untuk Bekerja di Luar Negeri

Kemlu mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan mengikuti prosedur legal jika memilih untuk bekerja atau tinggal di luar negeri setelah fenomena tagar #Kaburajadulu ramai diperbincangkan-Disway-
JAKARTA, RADAR LAMPUNG – Menanggapi ramainya fenomena penggunaan tagar #Kaburajadulu di media sosial X (sebelumnya Twitter), serta meningkatnya minat masyarakat untuk pindah ke luar negeri, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengeluarkan peringatan agar masyarakat berhati-hati dan bijak dalam menggunakan tagar tersebut.
Menurut Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, keputusan untuk memilih tinggal atau bekerja di luar negeri adalah hak setiap warga negara Indonesia. Namun, ia menekankan bahwa proses tersebut harus dilakukan melalui prosedur yang legal.
"Lakukan dengan prosedur yang benar dan jalur yang legal," ucap Judha di Jakarta, pada Kamis, 15 Februari 2025.
BACA JUGA: Kementerian PU Akan Rehabilitasi 478.000 Ha Jaringan Irigasi
Judha menjelaskan bahwa hal ini sangat penting karena, hingga saat ini, Kemlu telah menangani 67.297 kasus, di mana banyak di antaranya terkait pelanggaran imigrasi, terutama WNI yang bekerja di luar negeri melalui jalur ilegal.
"Jadi, pola imigrasi kita belum sepenuhnya aman," ujar Judha.
Ia juga menjelaskan bahwa untuk dapat bekerja di luar negeri, WNI harus memastikan untuk mendapatkan visa kerja, menandatangani kontrak kerja yang sah, dan memverifikasi kredibilitas perusahaan tempat mereka bekerja.
"Jika tidak dilakukan dengan aman, maka malah bisa terjebak dalam penipuan online," lanjut Judha.
BACA JUGA:Kementerian UMKM dan PNM Siapkan UMKM Champion di Daerah
Fenomena tagar #Kaburajadulu sebelumnya mulai mencuat setelah keputusan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menginstruksikan pemangkasan anggaran bagi kementerian dan lembaga negara.
Keputusan ini mendapat kritikan dari berbagai kalangan, dan perdebatan semakin memanas ketika Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiksaintek) turut mengumumkan pemangkasan anggaran sebesar Rp 14,3 triliun.
Sebagai respons terhadap fenomena ini, Judha Nugraha mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam merencanakan langkah mereka, baik untuk tinggal maupun bekerja di luar negeri, dan untuk selalu mengikuti prosedur yang benar demi keamanan dan legalitas. (disway/abd)