Kasus Jaminan Fidusia, Debitur Trihamas Finance Diadili di Pengadilan Negeri Tanjung Karang

Sidang kasus penggelapan objek jaminan fidusia yang melibatkan debitur PT Trihamas Finance, Ansori, berlangsung di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung.- FOTO LEO DAMPIARI/RLMG-
BANDAR LAMPUNG – Seorang debitur PT Trihamas Finance, Ansori (39), warga Kelurahan Perwata, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, harus menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Selasa siang (11/2/2025).
Sidang ini digelar setelah Ansori dilaporkan oleh pihak pembiayaan PT Trihamas Finance Cabang Bandar Lampung dalam dugaan tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia.
Kasus ini bermula ketika Ansori mengajukan pembiayaan untuk membeli sebuah mobil pikap jenis L 300 berwarna hitam dengan nomor polisi 8363 ZX pada Maret 2022. Pembiayaan ini disetujui dengan tenor 36 bulan dan jumlah angsuran sebesar Rp4,1 juta per bulan. Namun, sepanjang perjanjian kredit, Ansori hanya membayar angsuran sebanyak empat kali dan tidak kooperatif dalam memenuhi kewajibannya.
Lebih lanjut, saat pihak finance melakukan penagihan, diketahui bahwa kendaraan yang menjadi objek fidusia tersebut telah dialihkan secara sepihak oleh Ansori tanpa sepengetahuan PT Trihamas Finance.
Jefry Rusli, Kepala Cabang PT Trihamas Finance Bandar Lampung, menegaskan bahwa kasus ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat, khususnya di Lampung, untuk berhati-hati dalam melakukan tindakan melawan hukum terkait objek jaminan fidusia.
Sidang kasus ini akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda mendengarkan tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Ansori dihadapkan pada Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan ancaman pidana maksimal empat tahun penjara.
Sebelumnya, Seorang wanita pengurus kontrakan, Sri Lestari, divonis 10 bulan penjara oleh majelis hakim. Terbukti bersalah melawan hukum, ia menggelapkan uang sewa senilai Rp 44 juta.
Pengadilan Negeri Tanjung Karang menggelar sidang kasus penggelapan dengan terdakwa Sri Lestari. Terdakwa hanya pasrah saat majelis hakim yang dipimpin Firman Hidayat menyatakan bahwa ia terbukti bersalah.
Sri Lestari melakukan penggelapan uang senilai Rp 44 juta milik Ratna Ningsih, bosnya, yang memiliki kontrakan di Jalan Pulau Sebesi, Sukarame, Bandar Lampung. Modus operandi yang dilakukan adalah dengan tidak menyetorkan uang sewa kosan yang seharusnya diserahkan kepada korban. Penggelapan berlangsung dari Agustus 2023 hingga April 2024, di mana korban memiliki 20 pintu kamar dengan tarif sewa Rp 850.000 per bulan atau Rp 7.000.000 per tahun.
Tindakan terdakwa diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Firman Hidayat (Majelis Hakim) menyatakan bahwa tuntutan hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta satu tahun penjara. Baik terdakwa maupun jaksa menyatakan menerima putusan tersebut.
Di hari yang sama, Lima orang ibu rumah tangga (IRT) di Bandar Lampung duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Rabu sore.