Tok! PN Jaksel Tolak Praperadilan Hasto

Reporter: |

Editor: Yuda Pranata |

Kamis , 13 Feb 2025 - 21:17

PUTUSAN: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Status tersangka yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sah-Foto Ayu Novita/ Disway.id -

tok! pn jaksel tolak praperadilan hasto                            // sekjen pdip tetap tersangka suap harun masiku
jakarta - pengadilan negeri jakarta selatan (pn jaksel) menolak praperadilan yang diajukan sekjen pdip hasto kristiyanto. status tersangka yang diberikan komisi pemberantasan korupsi (kpk) dinilai sah.
’’menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas,” kata hakim tunggal djuyamto di pn jaksel, kamis (13/2).
dalam hal ini, majelis tidak bisa menerima semua dalil dari permohon. status tersangka yang diberikan lembaga antirasuah dinilai sah. “menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” jelasnya.
kpk dinilai tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang dalam memproses hasto dalam kasus dugaan suap pada proses pergantian antarwaktu (paw) anggota dpr. lembaga antirasuah diperintahkan melanjutkan persidangan.
majelis juga mengesampingkan sejumlah fakta dalam praperadilan. beberapa perdebatan dan bukti yang dipaparkan dinilai harus diuji dalam persidangan tindak pidana korupsi.
baca juga:prabowo terbitkan keppres biaya haji 2025 
sementara, todung mulya tim hukum sekretaris jenderal pdip, hasto kristiyanto kecewa dengan putusan praperadilan yang baru saja dibacakan hakim tunggal pengadilan negeri (pn) jakarta selatan. mereka menyebut putusan tersebut dangkal dan sebagai pembodohan hukum.
“kami harus mengatakan bahwa kami kecewa dengan putusan praperadilan yang dibacakan dan saudara-saudara sudah mendengarkan saksama. kami mengharapkan satu putusan dengan pertimbangan hukum, dengan legal reasoning yang bisa menyakinkan kita semua bahwa permohonan praperadilan itu tidak diterima. tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum yang diyakinkan utk bs memahami kenapa praperadilan itu tidak diterima,” ujar tim hukum hasto, todung mulya lubis di pn jakarta selatan pada kamis, 13 februari 2025, petang.
todung menjelaskan putusan praperadilan tersebut sebagai kesalahan hukum atau miscarriage of justice. “kita datang ke pengadilan negeri jakarta selatan untuk menguji abuse of power, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kpk karena sangat telanjang di depan mata kita pelanggaran itu dilakukan,” imbuhnya.
baca juga:hasil timnas indonesia u-20 vs iran 3-0: skuad garuda kalah di laga perdana 
“ini bukan pendidikan hukum, ini pembodohan hukum. saya harus katakan demikian. sdr maqdir, saya, sdr ronny dan lain lain itu sdh praktik hukum puluhan tahun, kita tidak mengharapkan putusan dangkal semacam ini,” kata todung.
sementara itu, kuasa hukum hasto lainnya, maqdir ismail mempertanyakan dasar hukum yang melarang pemohon menguji status tersangka di dua tindak pidana berbeda.
“saya kira pertanyaan pokok yang sebenarnya harus kita ajukan kepada hakim tunggal ini apakah di dalam proses praperadilan itu ada larangan yang secara hukum bisa melarang orang menguji dua penetapan tersangka dalam satu permohonan,” kata maqdir.
sebab, ia menjelaskan dalam praktik pidana dikenal dengan teori penggabungan perkara. “artinya apa, permohonan ini kalau misal memang mau dinyatakan tidak dapat diterima karena katakanlah alat buktinya tidak cukup, saya kira mestinya itu yang dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan,” pungkasnya.
hasto bersama advokat pdip donny tri istiqomah ditetapkan kpk sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan komisioner kpu wahyu setiawan untuk kepentingan penetapan paw anggota dpr ri periode 2019-2024 harun masiku (buron).
baca juga:tingkatkan kesadaran pencegahan dan deteksi dini, pln gandeng prodia edukasi kanker
selain harun, hasto disebut kpk juga mengurus paw anggota dpr ri periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 kalimantan barat (kalbar) maria lestari.
selain suap, hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. atas dasar itu ia mengajukan praperadilan ke pn jakarta selatan.
tim hukum sekretaris jenderal pdi perjuangan (pdip) hasto kristiyanto, tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan, berencana peluang mengajukan praperadilan lagi.
hal ini dinyatakan salah satu anggota tom hukum hasto, maqdir ismail usai hakim tunggal pengadilan negeri (pn) jakarta selatan djuyamto menyatakan tidak dapat menerima permohonan tersebut.
“itu salah satu di antaranya yang kami pertimbangkan, tapi ini juga tergantung mas hasto,” ujar tim hukum hasto, maqdir ismail, di pn jakarta selatan, kamis, 13 februari 2025, petang.
lebih lanjut, anggota tim hukum hasto lainnya, todung mulya menyebutkan bahwa putusan praperadilan yang dibacakan hari ini bukan akhir. 
“this is not the end. penegakan hukum dan keadilan adalah kewajiban yang ada pada pundak kita semua,” tuturnya.
sebelumnya, kpk mengungkap adanya dana rp400 juta untuk menyuap wahyu setiawan dari hasto. duit itu diserahkan melalui staf hasto, kusnadi.
“kusnadi menitipkan uang yang dibungkus amplop warna cokelat, yang dimasukkan di dalam tas ransel berwarna hitam,” kata pelaksana tugas (plt) kabiro hukum kpk iskandar di pengadilan negeri jakarta selatan pada  kamis, 6 februari 2025.
iskandar mengatakan, uang dari hasto disebut sebagai operasional pengurusan proses paw anggota dpr untuk harun masiku. buronan paling dicari itu menyiapkan rp600 juta untuk menyuap wahyu.
“dan (kusnadi) mengatakan ‘mas, ini ada perintah pak sekjen (hasto) untuk menyerahkan uang operasional rp400 juta ke pak saeful, yang rp600 juta harun’,” ucap iskandar.
uang itu diserahkan di ruang rapat kantor dpp pdip di jalan diponegoro, jakarta pusat. dana dari hasto itu diterima oleh advokat donny tri istiqomah yang juga mengurusi suap proses paw harun ini. 
sekadar informasi, hasto mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan negeri jakarta selatan sebagai bentuk perlawanan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (paw) anggota dpr ri dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terhadap perkara harun masiku.
diketahui, kpk menetapkan sekretaris jenderal pdip hasto kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (paw) anggota dpr ri yang juga menyeret harun masiku.
adapun, hasto bersama-sama dengan harun masiku melakukan suap kepada komisioner komisi pemilihan umum (kpu) ri periode 2017-2022 wahyu setiawan.
penetapan hasto sebagai tersangka ini didasari oleh surat perintah penyidikan (sprindik) nomor sprin.dik/153/dik.00/01/12/2024 tertanggal 23 desember 2024. (disway/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 14 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan