PR Berat Menanti Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Terpilih

BANDARLAMPUNG – Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih periode 2025–2030 Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela yang akan dilantik pada 20 Februari 2025 menghadapi PR yang cukup berat.

Sebab, ada beberapa persoalan yang belum dapat diselesaikan oleh gubernur sebelumnya. Sehingga gubernur yang akan datang diharapkan bisa menyelesaikan persoalan tersebut.

Anggota Komisi I DPRD Lampung Budiman A.S. menjelaskan tanggung jawab mereka mencakup perizinan, kelanjutan pembangunan Kota Baru, masalah pertanian dan perkebunan, serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

BACA JUGA:Akhirnya, Lahan Sabahbalau Dieksekusi

’’Masalah perizinan dan kelanjutan pembangunan Kota Baru sebagai PR yang harus diselesaikan oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih. Soal perizinan, jangan sampai perusahaan-perusahaan itu beroperasi tanpa izin yang lengkap," ujar Budiman, Rabu (12/2).

Menurutnya, perizinan adalah masalah krusial yang dapat berdampak pada berbagai aspek, baik hukum maupun lingkungan. Ia juga menyoroti kelanjutan proyek Kota Baru di Jatiagung, Lampung Selatan, yang telah mangkrak selama satu dekade. ’’Kota Baru ini menjadi PR pemerintah yang baru agar dapat diteruskan," katanya.

Budiman menilai kelanjutan Kota Baru cukup penting untuk mengatasi kemacetan dan kepadatan di Bandar Lampung serta mengembangkan wilayah penyangga ibu kota provinsi. 

"Kita mendorong agar Kota Baru ini bisa dijadikan PSN (Proyek Strategis Nasional), karena dengan APBD saja tidak mungkin bisa terlaksana. Tapi jika menjadi PSN, anggaran dari pemerintah pusat akan digunakan," jelasnya.

Sementara itu, Komisi II DPRD Provinsi Lampung menyoroti masalah pertanian dan perkebunan sebagai PR bagi gubernur dan wakil gubernur yang baru.

Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, menjelaskan bahwa Lampung memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang luas dan subur serta sumber daya manusia (SDM) petani yang melimpah dan produktif.

"Mayoritas masyarakat Lampung menggantungkan hidup dari sektor pertanian, dan kita memiliki SDM petani yang melimpah dan produktif," ujarnya.

Basuki mengatakan, bahwa Lampung memiliki banyak industri pakan ternak yang menunjukkan bahan baku yang melimpah.  Namun, petani di Lampung masih jauh dari kesejahteraan.  "Petani masih mengeluhkan biaya produksi yang tinggi, ketersediaan bibit dan pupuk yang langka dan mahal, serta bencana banjir yang melanda lahan pertanian," tambahnya.

Sebagai solusi, Basuki menyarankan agar pemerintah dan pihak terkait melakukan riset ulang terkait tata niaga komoditas pertanian di Lampung. "Kemauan politik dari pemegang kuasa sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan petani," ucapnya. 

Ia menekankan bahwa persoalan pertanian dan agraria di Lampung harus diselesaikan oleh gubernur dan wakil gubernur ke depan.