PR Berat Menanti Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Terpilih

Reporter: Jeni Pratika Surya |

Editor: Yuda Pranata |

Rabu , 12 Feb 2025 - 22:21

PR : Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025–2030 Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela memiliki PR yang cukup berat untuk menyelesaikan persoalan di Lampung.-FOTO DOK. ADPIM -

Selain itu, PAD juga menjadi salah satu PR penting yang harus dikerjakan oleh gubernur baru. Pada tahun 2024, PAD Provinsi Lampung gagal mencapai target, hanya mencapai Rp 3,3 triliun dari target Rp 5,1 triliun yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, menyayangkan capaian PAD yang jauh dari target. Rendahnya realisasi PAD ini, sebagai salah satu faktor utama yang memicu defisit anggaran serta tunda bayar yang membebani kinerja pemerintahan daerah.

"PAD Lampung sangat kecil, sementara belanja daerah terus meningkat, sehingga kondisi ini berpotensi menyebabkan stagnasi pembangunan dan roda pemerintahan yang berjalan tersendat," ujarnya.

Munir menyebut kurangnya optimalisasi dalam pengelolaan dan penagihan pajak sebagai salah satu penyebab utama tidak tercapainya target PAD. "Objek pajak utama seperti Pajak Kendaraan, Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, retribusi, dan lain-lain masih belum mencapai target maksimal," katanya.

Optimalisasi PAD menjadi PR penting bagi Pemerintah Provinsi Lampung ke depan, terutama pasca dilantiknya gubernur baru. Munir mengingatkan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD demi memperkuat pondasi ekonomi dan pembangunan daerah.

"Komisi III siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah ke depan dalam upaya mengoptimalkan objek pendapatan daerah," tutupnya. (jen/c1/yud)

pr berat menanti gubernur dan wakil gubernur lampung terpilih                            bandarlampung – gubernur dan wakil gubernur lampung terpilih periode 2025–2030 rahmat mirzani djausal-jihan nurlela yang akan dilantik pada 20 februari 2025 menghadapi pr yang cukup berat.
sebab, ada beberapa persoalan yang belum dapat diselesaikan oleh gubernur sebelumnya. sehingga gubernur yang akan datang diharapkan bisa menyelesaikan persoalan tersebut.
anggota komisi i dprd lampung budiman a.s. menjelaskan tanggung jawab mereka mencakup perizinan, kelanjutan pembangunan kota baru, masalah pertanian dan perkebunan, serta peningkatan pendapatan asli daerah (pad).
baca juga:akhirnya, lahan sabahbalau dieksekusi
’’masalah perizinan dan kelanjutan pembangunan kota baru sebagai pr yang harus diselesaikan oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih. soal perizinan, jangan sampai perusahaan-perusahaan itu beroperasi tanpa izin yang lengkap," ujar budiman, rabu (12/2).
menurutnya, perizinan adalah masalah krusial yang dapat berdampak pada berbagai aspek, baik hukum maupun lingkungan. ia juga menyoroti kelanjutan proyek kota baru di jatiagung, lampung selatan, yang telah mangkrak selama satu dekade. ’’kota baru ini menjadi pr pemerintah yang baru agar dapat diteruskan," katanya.
budiman menilai kelanjutan kota baru cukup penting untuk mengatasi kemacetan dan kepadatan di bandar lampung serta mengembangkan wilayah penyangga ibu kota provinsi. 
"kita mendorong agar kota baru ini bisa dijadikan psn (proyek strategis nasional), karena dengan apbd saja tidak mungkin bisa terlaksana. tapi jika menjadi psn, anggaran dari pemerintah pusat akan digunakan," jelasnya.
sementara itu, komisi ii dprd provinsi lampung menyoroti masalah pertanian dan perkebunan sebagai pr bagi gubernur dan wakil gubernur yang baru.
ketua komisi ii dprd lampung, ahmad basuki, menjelaskan bahwa lampung memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang luas dan subur serta sumber daya manusia (sdm) petani yang melimpah dan produktif.
"mayoritas masyarakat lampung menggantungkan hidup dari sektor pertanian, dan kita memiliki sdm petani yang melimpah dan produktif," ujarnya.
basuki mengatakan, bahwa lampung memiliki banyak industri pakan ternak yang menunjukkan bahan baku yang melimpah.  namun, petani di lampung masih jauh dari kesejahteraan.  "petani masih mengeluhkan biaya produksi yang tinggi, ketersediaan bibit dan pupuk yang langka dan mahal, serta bencana banjir yang melanda lahan pertanian," tambahnya.
sebagai solusi, basuki menyarankan agar pemerintah dan pihak terkait melakukan riset ulang terkait tata niaga komoditas pertanian di lampung. "kemauan politik dari pemegang kuasa sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan petani," ucapnya. 
ia menekankan bahwa persoalan pertanian dan agraria di lampung harus diselesaikan oleh gubernur dan wakil gubernur ke depan.
selain itu, pad juga menjadi salah satu pr penting yang harus dikerjakan oleh gubernur baru. pada tahun 2024, pad provinsi lampung gagal mencapai target, hanya mencapai rp 3,3 triliun dari target rp 5,1 triliun yang ditetapkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (apbd-p).
anggota komisi iii dprd lampung, munir abdul haris, menyayangkan capaian pad yang jauh dari target. rendahnya realisasi pad ini, sebagai salah satu faktor utama yang memicu defisit anggaran serta tunda bayar yang membebani kinerja pemerintahan daerah. 
"pad lampung sangat kecil, sementara belanja daerah terus meningkat, sehingga kondisi ini berpotensi menyebabkan stagnasi pembangunan dan roda pemerintahan yang berjalan tersendat," ujarnya.
munir menyebut kurangnya optimalisasi dalam pengelolaan dan penagihan pajak sebagai salah satu penyebab utama tidak tercapainya target pad. "objek pajak utama seperti pajak kendaraan, pajak air permukaan (pap), pajak rokok, retribusi, dan lain-lain masih belum mencapai target maksimal," katanya.
optimalisasi pad menjadi pr penting bagi pemerintah provinsi lampung ke depan, terutama pasca dilantiknya gubernur baru. munir mengingatkan pentingnya kolaborasi antara dprd dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pad demi memperkuat pondasi ekonomi dan pembangunan daerah. 
"komisi iii siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah ke depan dalam upaya mengoptimalkan objek pendapatan daerah," tutupnya. (jen/c1/yud)