Besok, Pemprov Eksekusi Lahan Sabahbalau

besok, pemprov eksekusi lahan sabahbalau bandarlampung – pemerintah provinsi (pemprov) lampung berencana mengeksekusi lahan sabahbalau dan sukarame baru pada rabu (12/2). ya, kemarin (10/2), pemprov bersama pihak terkait telah melakukan rapat persiapan penertiban aset di sabahbalau, lampung selatan, dan sukarame baru, bandarlampung, di gedung pusiban kompleks kantor gubernur lampung. hasil rapat tersebut, terang kuasa hukum pemprov lampung bey sujarwo, penertiban aset pemprov di sabahbalau dan sukarame baru telah disepakati pada rabu (12/2). baca juga:efisiensi anggaran diharapkan fokus pada program pembangunan dilanjutkannya, ada sekitar 46 bidang dengan jumlah kepala keluarga (kk) sekitar 30 di dua lokasi tersebut yang akan ditertibkan di tahap pertama ini. ’’total semua 46 bidang. karena bangunan yang ada fondasi dan pagarnya kami hitung sebagai bidang. tetapi kalau kk hanya 30-an," ujar bey usai menghadiri rapat di gedung pusiban, senin (10/2). selama berdirinya posko, lanjut dia, sudah ada beberapa warga yang sukarela meninggalkan aset tersebut. ’’ada lima masyarakat yang menerima kompensasi dan tiga keluar secara sukarela. totalnya ada delapan yang pamitan dan warga yang tinggal di kos-kosan sudah keluar tapi tidak pamit," ucapnya. saat ini, kata bey, masih sekitar 20 warga yang belum mengosongkan lahan tersebut. sehingga, dia mengimbau agar warga yang masih menempati aset milik pemprov lampung tersebut segera mengosongkannya. ’’rabu itu judulnya penertiban dan pemagaran dilakukan secara bersamaan untuk tahap pertama ini. kalau tahap kedua akan dianggarkan direncanakan kemudian hari," terangnya. sementara, kepala satuan polisi pamong praja (satpol pp) lampung m. zulkarnain mengatakan total 1.200 personel yang disiapkan untuk melakukan penertiban lahan aset pemprov itu. personel tersebut berasal dari unsur tni, polri, dan satpol pp yang akan bersiaga di lokasi mulai selasa (11/2). ’’besok (hari ini, red) sudah mulai persiapan dan memobilisasi peralatan," tuturnya. terpisah, menanggapi penertiban lahan tersebut, lurah sukarame baru, joni adi saputra, mengaku sudah dipanggil untuk mengikuti rapat dengan pihak pemprov lampung. ’’hari ini kita sudah dipanggil untuk ikut dalam rapat membahas terkait penertiban lahan dengan pemerintah provinsi lampung. berdasarkan hasil rapat rencananya pihak pemprov turun ke lapangan untuk melakukan penertiban,” jelasnya, senin (10/2). joni mengatakan, hingga saat ini warga yang menempati lahan tersebut kebanyakan memilih tinggal dan mempertahankan rumah milik mereka. ’’hingga saat ini baru sekitar tiga kepala keluarga yang secara sukarela mengosongkan tempat tinggal mereka. sisanya masih bertahan. tetapi enggak tahu besoknya karena pihak pemprov juga masih memberikan waktu kepada warga untuk mengosongkan tempat tinggal mereka,” pungkasnya.  diberitakan sebelumnyaa, pemprov lampung akan menertibkan lahan di sabahbalau dan sukarame baru. untuk memberikan ruang, warga yang menempati lahan milik pemprov lampung ini diberi waktu hingga 11 februari 2025 untuk mengosongkan lahan tersebut. dari data yang dimiliki pemprov lampung, ada sekitar 41 bidang tanah yang dtempati warga. sehingga, pemprov memberikan kompensasi kepada warga yang bersedia mengosongkan lahan secara mandiri.  kuasa hukum pemprov lampung bey sujarwo mengatakan pemprov telah berupaya persuasif dalam menertibkan aset tersebut. rangkaian penertiban sudah dilakukan sejak delapan bulan lalu. mulai rapat koordinasi dan sebagainya.  ’’rencananya dilaksanakan (penertiban, red) pada minggu depan," ujar bey, kamis (6/2). selain itu, sambung dia, sebelum dilakukan penertiban, pemprov telah berkalikali memberikan kesempatan kepada warga untuk mengosongkan lahannya. bahkan, pemprov telah melayangkan surat imbauan sebanyak 10 kali sejak tahun 2020. ’’semua rangkain sudah dilaksanakan. dari litigasi, nonlitigasi, sampai administrasi. sudah mentok, jadi tidak ada upaya lain lagi. sehingga pemprov menggunakan haknya juga," terangnya. kata bey, pemprov lampung telah menyiapkan kompensasi kepada warga yang bersedia mengosongkan lahan secara mandiri. kompensasi diberikan sebesar rp2,5 juta yang dapat digunakan untuk menyewa tempat tinggal atau dp rumah subsidi dan biaya pengangkutan. ’’kompensasi ini untuk digunakan sebagai dp rumah subsidi, menyewa kontrakan selama tiga bulan, atau mobilisasi pengangkutan barang," ucapnya. lanjut bey, masyarakat bisa mengambil kompensasi tersebut di posko yang dibangun pemprov lampung di smkn 7 bandarlampung hingga 10 februari 2025. ’’nominalnya kita mengikuti pasaran dp rumah subsidi rp2 juta sampai rp2,5 juta. jadi kita ambil paling tinggi rp2,5 juta," tuturnya. sementara, disampaikan bey sujarwo, jika hingga 20 februari 2025 masyarakat setempat tidak mengambil kompensasi tersebut, maka pemprov menganggap masyarakat tidak menggunakan kesempatan yang diberikan. kompensasi tersebut, menurut bey sujarwo, bukan merupakan ganti rugi kepada masyarakat. namun, bentuk kepedulian pemprov yang mengakomodir masukan-masukan dari berbagai pihak. lebih lanjut, bey sujarwo menyampaikan dari 41 bidang tanah ini tidak semuannya mendapatkan kompensasi. kompensasi ini diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan ada sekitar 20 kk. "41 bukan berarti dihuni 41 kk. karena banyak bangunan yang tidak memenuhi syarat (pemberian kompensasi, red). contohnya sebagai kos-kosan, ada juga rumah mewah yang tidak dihitung," ungkapnya. ada kesempatan tersebut, bey sujarwo mengungkapkan, pasca dua minggu posko dibuat sudah ada dua warga yang bersedia mengosongkan lokasi secara mandiri dan sukarela. "pasca dibentuk posko kurang lebih 2 minggu yang secara resmi sudah keluar dengan menyerahkan aset ke pemprov ada dua orang," terangnya. "dia keluar tanpa paksaan, sukarela dan menandatangani berita acara yang poinnya mengucapkan terimakasih kepada pemprov lampung telah diberikan kesempatan untuk tinggal," sambungnya. tidak lupa, bey sujarwo mengimbau kepada warga lainnya untuk segera melakukan pengosongan sebelum eksekusi dilakukan. (pip/jer/c1/yud)   

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•