Pemerintah Pastikan Gaji ke-13 dan THR ASN Tetap Dibayar Meski Ada Efisiensi Anggaran

Rencana penghentian subsidi transportasi sempat diumumkan berlaku mulai 1 Februari 2025, namun akhirnya dibatalkan. Meski demikian, pemangkasan anggaran tetap memberikan dampak besar pada sektor transportasi, termasuk subsidi angkutan darat, laut, udara, dan kereta api.

Tidak hanya sektor transportasi, anggaran infrastruktur juga terpangkas drastis. Kementerian PUPR kini hanya mendapatkan Rp 29,6 triliun, jauh lebih rendah dari sebelumnya yang mencapai Rp 110,9 triliun. Penurunan ini berpotensi menghambat pembangunan jalan dan penanganan bencana.

“Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas program prioritas pemerintah jika sektor infrastruktur dan transportasi tidak mendapat perhatian yang memadai,” ujar Djoko.

Djoko mengingatkan, buruknya infrastruktur dapat memicu inflasi, menekan pertumbuhan ekonomi daerah, dan bahkan meningkatkan angka kemiskinan.

Sebagai solusi, Djoko menyarankan agar subsidi transportasi dialihkan ke Kementerian Keuangan untuk pengelolaan yang lebih efektif. Selain itu, sebagian anggaran subsidi BBM sebaiknya digunakan untuk mendukung transportasi umum, mengingat 93% subsidi BBM saat ini lebih dinikmati oleh pemilik kendaraan pribadi.

“Transportasi umum terbukti berperan penting dalam pengentasan kemiskinan, karena biaya transportasi dapat menyerap hingga 40% pengeluaran bulanan masyarakat,” terang Djoko.

Ia juga menyoroti keberhasilan program Teman Bus yang telah membantu masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan, buruh, lansia, dan penyandang disabilitas, untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang lebih terjangkau.

Dengan anggaran yang lebih terarah dan efisien, diharapkan sektor transportasi publik dapat terus berkembang, mendukung mobilitas masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. 

 

(disway/abd)