MK Putuskan 4 Gugatan Pilkada di Lampung

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Yuda Pranata |

Selasa , 04 Feb 2025 - 21:45

Radar Lampung Baca Koran--

Satu Daerah Lanjut, Tiga Berhenti

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan keputusan terhadap gugatan pilkada di Provinsi Lampung. Di mana dari 5 kabupaten di Lampung yang masuk gugatan pilkada, 4 di antaranya telah diputuskan. Sedangkan satu kabupaten belum diputuskan.

Empat kabupaten yang telah diputuskan oleh MK yakni Mesuji, Tulangbawang, Pesisir Barat, dan Pesawaran. Sementara satu kabupaten, yakni Pringsewu, belum ada keputusan.

Dari empat kabupaten yang diputuskan oleh MK, satu kabupaten perkaranya dilanjutkan, yakni Kabupaten Pesawaran. Sementara tiga kabupaten lainnya, yaitu Mesuji, Pesisir Barat, dan Tulangbawang, perkaranya tidak dilanjutkan dan akan mengikuti pelantikan pada 20 Februari 2025.

Keputusan tersebut setelah MK membacakan putusan sela atau dismissal perkara perselisihan hasil pilkada serentak 2024. Disebutkan, MK melanjutkan perkara gugatan terhadap Bupati terpilih Aries Sandi Darma Putra ke sidang pembuktian pada putusan dismissal di Jakarta.

Dari 58 perkara, 52 perkara gugur dan 6 lainnya lanjut meliputi Pilkada Pesawaran, Tasikmalaya, Magetan, Mimika, Kota Banjar Baru, dan Aceh Timur.

Majelis Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut gugatan perselihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Pesawaran yang digugat paslon Pilkada Pesawaran Nanda Indira dan Antonius M. Ali perlu pendalaman pada sidang pembuktian.

’’Nanti kita agendakan sidang bagi perkara yang lanjut dari tanggal 7 sampai 17 Februari 2025," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum paslon nomor urut 02 Nanda Indira Bastian-Antonius Muhammad Ali, Ahmad Handoko, mengucapkan syukur atas putusan sela atau dismissal dari hakim MK sesuai harapan dari pemohon.

’’Kami bersyukur atas keputusan hari ini (kemarin, Red) dan mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang sudah bertindak objektif, profesional, dan proporsional dalam menerima bukti dan dalil yang kami sampaikan," ucapnya.

Menurutnya, putusan tersebut merupakan profesionalitas MK dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan syarat calon pemimpin di Kabupaten Pesawaran. ’’Alhamdulillah sesuai harapan kami. MK sangat objektif melihat permohonan kami. Kami sudah siapkan ahli dan saksi serta bukti surat tambahan," ujarnya.

Nanda Indira dan Antonius M. Ali menggugat Bupati Pesawaran terpilih Aries Sandi Darma Putra soal syarat ijazah minimal dan utang yang berpotensi merugikan negara.

Adapun sebelumnya, hasil putusan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Pilkada) 2024 memutuskan PHP Pilkada untuk Kabupaten Tulangbawang dan Mesuji dengan status dismissal, yang berarti tidak berlanjut ke tahap pemeriksaan lebih lanjut.

mk putuskan 4 gugatan pilkada di lampung                            satu daerah lanjut, tiga berhenti
jakarta – mahkamah konstitusi (mk) memberikan keputusan terhadap gugatan pilkada di provinsi lampung. di mana dari 5 kabupaten di lampung yang masuk gugatan pilkada, 4 di antaranya telah diputuskan. sedangkan satu kabupaten belum diputuskan.
empat kabupaten yang telah diputuskan oleh mk yakni mesuji, tulangbawang, pesisir barat, dan pesawaran. sementara satu kabupaten, yakni pringsewu, belum ada keputusan.
dari empat kabupaten yang diputuskan oleh mk, satu kabupaten perkaranya dilanjutkan, yakni kabupaten pesawaran. sementara tiga kabupaten lainnya, yaitu mesuji, pesisir barat, dan tulangbawang, perkaranya tidak dilanjutkan dan akan mengikuti pelantikan pada 20 februari 2025.
baca juga:hujan badai di bandar lampung rusak puluhan atap rumah warga
keputusan tersebut setelah mk membacakan putusan sela atau dismissal perkara perselisihan hasil pilkada serentak 2024. disebutkan, mk melanjutkan perkara gugatan terhadap bupati terpilih aries sandi darma putra ke sidang pembuktian pada putusan dismissal di jakarta.
dari 58 perkara, 52 perkara gugur dan 6 lainnya lanjut meliputi pilkada pesawaran, tasikmalaya, magetan, mimika, kota banjar baru, dan aceh timur.
majelis hakim konstitusi saldi isra menyebut gugatan perselihan hasil pemilihan umum (phpu) pilkada pesawaran yang digugat paslon pilkada pesawaran nanda indira dan antonius m. ali perlu pendalaman pada sidang pembuktian.
’’nanti kita agendakan sidang bagi perkara yang lanjut dari tanggal 7 sampai 17 februari 2025," ungkapnya.
menanggapi hal tersebut, kuasa hukum paslon nomor urut 02 nanda indira bastian-antonius muhammad ali, ahmad handoko, mengucapkan syukur atas putusan sela atau dismissal dari hakim mk sesuai harapan dari pemohon.
’’kami bersyukur atas keputusan hari ini (kemarin, red) dan mengucapkan terima kasih kepada yang mulia majelis hakim konstitusi yang sudah bertindak objektif, profesional, dan proporsional dalam menerima bukti dan dalil yang kami sampaikan," ucapnya.
menurutnya, putusan tersebut merupakan profesionalitas mk dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan syarat calon pemimpin di kabupaten pesawaran. ’’alhamdulillah sesuai harapan kami. mk sangat objektif melihat permohonan kami. kami sudah siapkan ahli dan saksi serta bukti surat tambahan," ujarnya.
nanda indira dan antonius m. ali menggugat bupati pesawaran terpilih aries sandi darma putra soal syarat ijazah minimal dan utang yang berpotensi merugikan negara.
adapun sebelumnya, hasil putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (php pilkada) 2024 memutuskan php pilkada untuk kabupaten tulangbawang dan mesuji dengan status dismissal, yang berarti tidak berlanjut ke tahap pemeriksaan lebih lanjut.
kordinator divisi hukum dan diklat bawaslu lampung suheri mengatakan sidang putusan dismissal dua kabupaten itu telah dilakukan kemarin.
’’sidang putusan mk untuk kabupaten mesuji dan tulangbawang telah digelar dan hasilnya dismissal tidak berlanjut ke sidang periksaan lanjutan," katanya. 
menurut suheri, apabila putusan mk dinyatakan dismissal, maka dianggap selesai. ’’selanjutnya tiinggal mk menyerahkan salinan putusan ke kpu untuk diteruskan ke dprd dan disahkan sebagai calon terpilih pasca putusan dismissal oleh mk," ujarnya.
sementara apabila putusan lanjut pemeriksaan, maka akan memanggil saksi dan pemeriksaan akan diteruskan hingga maret 2025. "jadi, untuk lampung dua kabupaten mesuji dan tuba sudah outpus dengan putusan dismissal tak berlanjut ke pemeriksaan, sementara 2 kabupaten lainnya, pringsewu dan pesibar belum dibacakan putusan," pungkasnya.
berdasarkan informasi, tak hanya kemarin, mk juga akan membacakan kembali putusan sela untuk gugatan pilkada lainnya hari ini. namun belum diketahui waktu pasti untuk pembacaannya.
diketahui, pembacaan putusan sela dipercepat dari jadwal sebelumnya. pada peraturan mk nomor 14 tahun 2025 jadwal dan tahapan penanganan perselisihan pilkada, putusan sela akan dibacakan pada 11-13 februari 2025.
terpisah, ketua kpu kabupaten mesuji, samingan mengaku akan segera menindaklanjuti dan melaksanakan putusan mk tersebut. “kami akan menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih berdasarkan rapat pleno yang akan digelar pada kamis 6 februari 2024,” ucapnya.
atas hasil itu, bupati mesuji terpilih, elfianah mengucapkan syukur semua permohonan pemohon ditolak oleh mk. "alhamdulillah pada hari ini (kemarin,red) dilakukan sidang putusan dismissal di mk dan alhamdulillah semua keputusan permohonan pemohon ditolak," ujarnya.
dirinya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak ataupun relawan atas dukungan dan doanya selama ini yang menghantarkannya sebagai bupati mesuji terpilih. "alhamdulillah saat ini berhasil dan doa kita dikabulkan oleh allah swt. mudah-mudahan untuk tahap selanjutnya tetap dilancarkan," katanya.
saat ditanya mengenai persiapan pelantikan, elfianah mengaku belum ada persiapan khusus yang dilakukan.  "insyaallah berjalan lancar dan semua masyarakat mesuji senang dan harapan kami yang penting untuk mesuji pembangunannya bisa lebih baik,” jelasnya. 
sementara, mk resmi memutus perkara nomor 48/phpu.bup-xxiii/2025 yang diajukan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati kabupaten tulang bawang nomor urut 3 hendriwansyah dan danial anwar dengan tidak diterima. 
berdasarkan informasi yang dihimpun radar lampung dari website resmi mahkamah konstitusi, phpu tersebut tidak diterima karena dalil-dalil yang disampaikan pemohon dinilai mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 
oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mahkamah mengesampingkan ketentuan ambang batas selisih suara dalam pasal 158 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah (uu pilkada).
"dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata ketua mk suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya pada selasa, 4 februari 2025 di ruang sidang pleno lantai 2 gedung i mk, jakarta, seperti dikutip dari website resmi mahkamah konstitusi.
hakim konstitusi, ridwan mansyur menjelaskan, dalam pertimbangan hukum mahkamah,  pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 158 uu pilkada.
disamping itu, mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah mencederai penyelenggaraan pemilihan bupati (pilbup) tulang bawang tahun 2024 yang dapat dijadikan alasan untuk menyampingkan pasal 158 uu pilkada.
"terhadap pemohon a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 uu 10/2016," kata ridwan. 
dengan demikian, mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.
diketahui, selisih perolehan suara pemohon dengan paslon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan phpu bupati tulang bawang tahun 2024 adalah 2.908 suara sebagaimana 1,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan kpu kabupaten tulang bawang sebanyak 193.871 suara. 
sedangkan perbedaan perolehan suara antara pemohon yakni 51.334 suara dan pihak terkait sebagai paslon peraih suara terbanyak 94.061 suara adalah 42.727 suara atau 22 persen. 
dengan demikian, selisih perolehan suara antara pemohon dan paslon peraih suara terbanyak melebihi ketentuan 1,5 persen tersebut.
ridwan mengatakan, mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. 
sebelumnya diketahui, pemohon mendalilkan adanya nepotisme dalam pengangkatan pejabat dari relasi keluarga, penyalahgunaan program pemerintah daerah (pemda), serta keterlibatan penjabat bupati tulang bawang dan aparatur sipil negara (asn) lainnya untuk pemenangan paslon nomor urut 2 qudrotul ikhwan dan hankam hasan selaku pihak terkait.
pemohon dalam petitumnya mengajukan permohonan pembatalan keputusan komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten tulang bawang nomor 865 tahun 2024 juncto keputusan kpu kabupaten tulang bawang nomor 866 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati tulang bawang kepada mk. 
pemohon dalam hal ini paslon bupati dan wakil bupati kabupaten tulang bawang nomor urut 3 hendriwansyah dan danial anwar juga memohon kepada mk untuk mendiskualifikasi paslon qudrotul ikhwan dan hankam hasan sebagai peserta pilbup tulang bawang tahun 2024 serta memerintahkan kpu tulang bawang untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh tps di kabupaten tulang bawang tanpa paslon qudrotul ikhwan dan hankam hasan.
dengan keluarnya putusan mk ini, paslon qudrotul ikhwan dan hankam hasan yang beberapa waktu lalu ditetapkan sebagai pemenang dalam rekapitulasi suara hasil pilkada tulang bawang akan segera dilantik bersama dengan kepala daerah lainnya.
begitu juga dengan pilkada pesisir barat, mk resmi menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) pilkada pesisir barat (pesbar) yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 02, septi heri agusnaeni – ade abdul rochim. keputusan ini diambil dalam sidang pleno terbuka yang dipimpin oleh sembilan hakim konstitusi.  
 
"mahkamah menyimpulkan tidak berwenang mengadili permohonan pemohon," ujar hakim suhartoyo saat membacakan putusan dalam sidang putusan yang dikutip melalui kanal youtube mk, selasa 4 februari 2025. 
dengan putusan ini, hasil pilkada pesbar 2024 tetap sah dan sesuai dengan rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum (kpu). keputusan mk sekaligus memastikan bahwa tidak ada perubahan dalam hasil akhir pemilihan, sehingga pasangan yang telah ditetapkan sebagai pemenang akan tetap dilantik sesuai jadwal.  
gugatan ini sebelumnya diajukan oleh paslon 02 yang merasa ada ketidakwajaran dalam hasil pilkada. namun, mk menyatakan bahwa perkara ini tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut.
sementara itu, bupati terpilih dedi irawan, menyampaikan bahwa, dengan telah adanya keputusan dari mk ini mari bersama-sama menyambutnya dengan baik, dan diharapkan tidak ada lagi suatu perbedaan dan tidak ada lagi kubu 01, 02, dan 03.
"kita nyatakan inilah kemenangan bersama, kemenangan masyarakat bersama. artinya, ini merupakan kemenangan bersama," ungkapnya.
menurut dedi, ini hanya proses berdemokrasi, mau tidak mau, suka tidak suka, akan berjalan per lima tahun kedepan sesuai aturan perundang-undangan republik indonesia. karena itu, pihaknya berharap kepada seluruh elemen masyarakat tidak ada lagi perbedaan, kita adalah satu warna, kita dipersatukan di kabupaten pesbar untuk bersama-sama maju di kabupaten ini.
"kami berdua (dedi irawan-irawan topani) juga menghaturkan terimakasih kepada semua elemen masyarakat dan mengharapkan doa dari masyarakat untuk dapat menjadi pemimpin yang baik dan benar yang bisa menjaga amanah untuk kemaslahatan masyarakat pesbar kedepan," pungkasnya. (tim/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung Edisi HUT Rabu 5 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan