PT TRPN Terancam Sanksi terkait Pagar Laut di Bekasi

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Senin , 03 Feb 2025 - 21:39

DIBONGKAR: Nelayan membongkar pagar laut yang terpasang di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1).--FOTO DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM

Menurut Deolipa, pembangunan alur pelabuhan yang berangkat dari pemasangan pagar laut murni atas permintaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Ada inisiatif mungkin yang sifatnya dianggap menyalahi aturan. Memang kami melanggar, yaitu perusahaan atas permintaan Pemprov Jawa Barat yang meminta supaya dibikin alur laut," kata Deolipa.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP sudah melakukan penyegelan terhadap kegiatan pemagaran laut tanpa izin yang terbuat dari bambu di perairan Bekasi, Jawa Barat, Rabu (15/1).

Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan bahwa penyegelan dilakukan, karena pagar laut tersebut tidak mengantongi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Langkah tegas itu dilakukan, karena pihak yang diduga melakukan pemagaran tidak mengindahkan surat untuk penghentian sementara, yang telah dilayangkan KKP pada 19 Desember 2024.

"Dulu kami sudah turun ke sini. Tanggal 19 Desember (2024) sudah kami peringatkan berhenti, urus dulu PKKPRL-nya. Karena itu menjadi konsen kami. Ternyata kemarin siang anggota kami ke sini itu ekskavator masih kerja. Makanya saya putuskan saya segel," kata Pung Nugroho di sela meninjau pagar laut itu, Rabu (15/1). (jpc/c1)

pt trpn terancam sanksi terkait pagar laut di bekasi                            jakarta - kementerian kelautan dan perikanan (kkp) menyatakan bahwa perusahaan swasta pt trpn terancam sanksi soal pagar laut yang ada di perairan bekasi, jawa barat.
’’pt trpn (sudah) memenuhi panggilan kkp, terancam sanksi atas dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang laut," kata staf khusus menteri kelautan dan perikanan doni ismanto darwin dikutip senin (3/2).
 
doni menyampaikan bahwa kkp melalui direktorat jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (ditjen psdkp) terus menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang laut oleh pt trpn di bekasi.
 
doni menyebutkan, pada 31 januari 2025, perwakilan pt trpn telah memenuhi pemanggilan untuk verifikasi indikasi pelanggaran reklamasi dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.
 
pemeriksaan itu dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pp nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, pp nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (pnbp) yang berlaku pada kkp, serta permen kp no. 31/2021.
 
 
"dalam pemeriksaan, pt trpn mengakui adanya pelanggaran, termasuk pemanfaatan ruang laut tanpa izin yang sesuai, dengan total luas pelanggaran mencapai lebih dari 76 hektare," ujar doni.
 
selain denda administratif, pt trpn juga diwajibkan melakukan pemulihan kondisi lingkungan, termasuk pencabutan pagar bambu yang telah dipasang di area tanpa izin.
 
sebagai langkah lanjutan, kata doni lagi, pt trpn akan menyampaikan hasil penghitungan nilai investasi sebagai dasar penentuan sanksi denda administratif.
 
"penyampaian hasil tersebut dijadwalkan pada 6 februari 2025," ujar doni.
 
kkp menegaskan bahwa pengenaan sanksi administratif tidak serta-merta melegalkan kegiatan yang telah dilakukan tanpa izin.
 
"pemeriksaan terhadap pt trpn akan terus berlanjut hingga semua kewajiban pemulihan dan sanksi dipenuhi sesuai ketentuan," kata doni.
 
sebelumnya, pt trpn meminta maaf atas pembangunan area reklamasi dengan pagar laut di perairan pal jaya, desa segarajaya, kabupaten bekasi apabila melanggar aturan dan tidak sesuai dengan prosedur.
 
permintaan maaf itu disampaikan kuasa hukum pt trpn deolipa yumara ketika merespons pernyataan menteri lingkungan hidup hanif faisol nurofiq yang menyebutkan bahwa kegiatan reklamasi tidak sesuai dengan kesepakatan kerja sama dengan pemerintah provinsi jawa barat.
 
"perusahaan meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah provinsi, kepada siapa pun juga yang merasa tersakiti," kata deolipa di lokasi reklamasi kabupaten bekasi, jawa barat, kamis (30/1).
 
kuasa hukum pt trpn mengaku pembangunan area reklamasi pagar laut merupakan inisiatif kliennya setelah menata tempat pelelangan ikan (tpi) pal jaya.
 
menurut deolipa, pembangunan alur pelabuhan yang berangkat dari pemasangan pagar laut murni atas permintaan pemerintah provinsi jawa barat.
 
"ada inisiatif mungkin yang sifatnya dianggap menyalahi aturan. memang kami melanggar, yaitu perusahaan atas permintaan pemprov jawa barat yang meminta supaya dibikin alur laut," kata deolipa.
 
direktorat jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (psdkp) kkp sudah melakukan penyegelan terhadap kegiatan pemagaran laut tanpa izin yang terbuat dari bambu di perairan bekasi, jawa barat, rabu (15/1).
 
direktur jenderal psdkp kkp pung nugroho saksono mengatakan bahwa penyegelan dilakukan, karena pagar laut tersebut tidak mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (pkkprl).
 
langkah tegas itu dilakukan, karena pihak yang diduga melakukan pemagaran tidak mengindahkan surat untuk penghentian sementara, yang telah dilayangkan kkp pada 19 desember 2024.
 
 
"dulu kami sudah turun ke sini. tanggal 19 desember (2024) sudah kami peringatkan berhenti, urus dulu pkkprl-nya. karena itu menjadi konsen kami. ternyata kemarin siang anggota kami ke sini itu ekskavator masih kerja. makanya saya putuskan saya segel," kata pung nugroho di sela meninjau pagar laut itu, rabu (15/1). (jpc/c1)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung Edisi HUT Selasa 4 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan