Dukung Target Pemerintah Capai 3,5 Juta UMKM Bersertifikat Halal

JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menargetkan dapat memberikan sertifikat halal sebanyak 3,5 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sepanjang 2025. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala BPJPH Haikal Hassan usai pertemuan internal dengan Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi di Menara PNM, Jakarta Selatan, Kamis (30/1).

Menurut Haikal, BPJPH dan PNM akan bersinergi serta berkolaborasi untuk meningkatkan jumlah UMKM bersertifikat halal. Terlebih hingga akhir Januari baru 2,1 juta pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal dari total secara keseluruhan mencapai 66 juga pelaku usaha.

 

’’Tadi saya berkunjung ternyata banyak pelaku usaha-pelaku usaha yang mendapat pembiayaan dari PNM. Nah, saya bisikin. Kasih halal dong. Supaya berjalan seiring. Ternyata beliau sudah lakukan. Kita akan eratkan lagi,” kata Haikal. 

 

Salah satu bentuk kolaborasi yang akan dilakukan, yakni memfasilitasi para account officer (AO) PNM yang tersebar di seluruh wilayah untuk mengikuti pelatihan pendamping produk halal, sehingga bisa memiliki sertifikat.

 

’’Para AO itu harus kita bekali dengan kemampuan untuk melihat, mendeteksi tentang kehalalan satu produk. Nanti akan ada training. Sehingga dia mendapat authorized atau sertifikat,” lanjut Haikal.

 

Haikal juga membeberkan dengan kolaborasi antara BPJPH dan PNM ini, jumlah AO akan meningkat secara jumlah. Haikal menyebut, saat ini saja pihaknya telah merekrut 11 ribu tenaga kerja baru para pendamping produk halal.

 

Adapun nantinya ditambah kurang lebih 62 ribu orang lagi dari PNM. Sehingga ke depan, para pelaku UMKM jadi lebih mudah untuk mengurus sertifikat halal.

 

’’Nah para pendamping itu akan mendampingi pelaku usaha. Misalnya punya warung somay gitu. Ketika Anda mau dapat sertifikat halal, kan buka sihalal tuh. Itu para pendamping yang di sekitarnya akan mendapat tanda seperti kamu mau pesan gojek,” jelasnya.