Pabrik Singkong di Waykanan Pilih Tutup Sementara

BLAMBANGANUMPU - Adanya keputusan bersama pada tanggal 23 Desember 2024 antara Pemprov Lampung dengan 24 perusahaan tapioka dan petani tentang harga singkong Rp1.400 per kilogram (kg) dengan rafaksi maksimal 15 persen belakangan justru memunculkan berbagai polemik. 

Pasca putusan tersebut, hampir seluruh pabrik singkong khususnya di Waykanan  belum menyanggupi kesepakatan yang dilakukan oleh Pemprov Lampung dan untuk sementara pabrik singkong belum beroperasi sampai waktu yang belum dapat dipastikan. 

 

Menurut Budi Pranata Jati, Manager pabrik PT Agung Mulia Bunga Tapioka, selain melindungi hak petani, pemerintah kata dia juga seharusnya wajib melindungi pabrik serta membenahi tata niaga singkong. Dengan begitu, pihak perusahaan bakal berkenan mengikuti aturan pemerintah yang disepakati sebelumnya, asalkan ada regulasi yang menguntungkan semua pihak.

 

"Yang perlu dilindungi bukan hanya petani, pabrik pun pemerintah juga wajib melindungi, pemerintah harus benahi tata niaga singkong, dari mulai singkong dimasukan ke komoditas ketahanan pangan, agar dapat pupuk subsidi, berikan penyuluhan dan bibit unggul dan lain-lain,” ungkapnya. Serta kata dia pemerintah perlu melindungi, mengontrol pengusaha pabrik tapioka dari industri-industri nasional yang impor tapioka dari Thailand, Vietnam dan yang lain, dengan seperti itu harga penjualan sagu bisa bagus dan stabil, yang otomatis harga singkong akan mengikuti," ujarnya.

 

BACA JUGA:Balai Karantina Gagalkan Penyelundupan Ratusan Burung

Lebih lanjut, dirinya menuturkan kesepakatan tersebut sudah dapat diterapkan di pabrik-pabrik skala kecil seperti halnya Pabrik tapioka PT. Agung Mulia Bunga Tapioka apabila pabrik besar yang ada juga menerapkan kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemprov.

 

"Pabrik Sp6 B, hanya pabrik kecil, yang paling berperan adalah yang pabrik besar dengan kapasitas satu pabrik per hari bisa 500-3.000 ton singkong, kalau kami hanya 80-100 ton saja per hari, kalau pabrik besar sudah menyetujui dan menjalankan hal tersebut, dah bisa dipastikan yang kecil akan mengikutinya," ungkapnya.

BACA JUGA:Balai Karantina Gagalkan Penyelundupan Ratusan Burung

 

Dirinya juga mengungkapkan, pemerintah tidak dapat menyelesaikan konflik ini dengan baik, besar kemungkinan akan berimbas ke berbagai pihak utamanya petani singkong. "Kalau pemerintah tidak bisa menyelesaikan konflik ini, besar kemungkinan akan berlanjut pabrik tapioka memilih untuk tutup semua, dan tentu ini dampaknya memperparah nasib petani singkong, ke tenaga kerja, karyawan pabrik, sopir-sopir dll." Kata Budi.