Kendaraan Dinas Tunggak Pajak di Lampung, DPRD Soroti Ketidakpatuhan Administrasi

Reporter: Jeni Pratika Surya |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 27 Jan 2025 - 18:17

Anggota Komisi III DPRD Lampung Yozi Rizal --

kendaraan dinas tunggak pajak di lampung, dprd soroti ketidakpatuhan administrasi                            bandar lampung - badan pendapatan daerah (bapenda) lampung baru-baru ini merilis data terkait jumlah kendaraan dinas milik 15 pemerintah daerah kabupaten/kota, perusahaan swasta, dan bumn yang masih menunggak pajak kendaraan bermotor.
data tersebut mengungkapkan bahwa puluhan ribu kendaraan dinas belum membayar pajak, yang berpotensi mempengaruhi penerimaan pajak daerah.
menanggapi hal ini, wakil ketua komisi iii dprd lampung, yosi rizal, menilai masalah tersebut sebagai indikasi ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak dan pendataan aset kendaraan dinas.
"kami melihat adanya ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak dan pendataan aset kendaraan dinas. banyak kendaraan dinas yang seharusnya tidak operasional, namun masih tercatat dalam daftar aset pemerintah," ujar yosi rizal pada rabu (22/1).
lebih lanjut, yosi menjelaskan bahwa ketidakpatuhan administrasi pada kendaraan dinas berujung pada masalah yang lebih besar, yakni ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan.
baca juga:penasehat hukum tuntut saksi proyek bendungan marga tiga jadi tersangka
"semua pihak harus berada pada frekuensi yang sama. administrasi kendaraan dinas harus ditertibkan. jangan hanya menuntut hak, tetapi lupa pada kewajiban," tambahnya.
meskipun ia mengakui bahwa tunggakan pajak kendaraan dinas tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan total anggaran daerah, yosi menegaskan pentingnya menegakkan prinsip kepatuhan sebagai contoh bagi masyarakat.
"kita bicara soal kepatuhan. bagaimana kita bisa meminta wajib pajak lain untuk patuh, jika kendaraan dinas sendiri tidak patuh?" tegasnya.
sebagai langkah awal, yosi menyarankan agar pemerintah segera mengejar tunggakan pajak dari pihak-pihak yang belum memenuhi kewajibannya.
"total tunggakan pajak kendaraan dinas mungkin hanya sekitar rp5 miliar. bandingkan dengan total apbd provinsi dan kabupaten/kota di lampung yang mencapai sekitar rp30 triliun. namun yang lebih penting adalah menjaga prinsip kepatuhan dan tanggung jawab," pungkasnya. 
baca juga:pj. gubernur lampung samsudin soroti program cek up gratis dan pelayanan rumah sakit
kendaraan dinas (randis) kabupaten/kota se-lampung masih menunggak pajak dengan total rp1,58 miliar. hal tersebut tidak memberi contoh kepada masyarakat untuk taat pajak.
akademisi universitas lampung (unila) dedy hermawan menilai banyaknya randis yang menunggak pajak merupakan suatu fenomena keprihatinan dan paradoks. karena posisi dan peran pemerintah sebagai pihak yang aktif menyerukan agar masyarakat taat pajak. 
dilanjutkan dedy, dengan banyaknya randis yang nunggak pajak justru dalam kasus ini sebaliknya, pemerintah kabupaten/kota yang menunggak pajak. ’’pemerintah sendiri menjadi contoh untuk menunggak pajak. ini dikhawatirkan semakin menimbulkan sikap antipati masyarakat terhadap pajak," ujarnya saat dihubungi radarlampung.co.id, senin (6/1).
’’apalagi saat ini situasi masyarakat tengah menentang keras kebijakan kenaikan pajak oleh pemerintah pusat sebesar 12 persen," sambungnya.
karena itu, menurut dedy, banyaknya randis di kabupaten/kota yang menunggak pajak kendaraan bermotor tidak boleh dibiarkan. 
pertama, harus dilakukan evaluasi dan investigasi apa yang menyebabkan hal ini terjadi. kedua, hasil evaluasi menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku. ketiga, pemerintah provinsi juga perlu menjalankan fungsi pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota se-lampung agar hal ini tidak terjadi lagi. 
’’kemudian perlu ada apresiasi ke depannya terhadap pemerintah kabupaten/kota yang memiliki prestasi kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor pelat merah," tuturnya.
lanjut dedy hermawan, setiap tahun pemerintahan daerah seharusnya menganggarkan anggaran untuk pembayaran pkb randis. "semestinya di anggarkan, kan wajib di bayar. oleh karena itu perlu ditelusuri, kenapa sampai terhadap penunggakan pajak," terangnya.
sehingga, dirinya menilai jika pembayaran pajak randis telah dianggarkan harus dibayarkan jangan dialihkan. "ya pelanggaran, itu pasti jadi objek pemeriksaan oleh inspektorat maupun bpk. begitu juga jika tidak dianggarkan harus dianggarkan. nanti apbdnya bias pajak," ungkapnya.
kabid pengembangan informasi pendapatan (pip) bapenda lampung melina mengatakan, potensi pembayaran pkb dari randis milik pemerintah 15 kabupaten/kota di lampung sekitar rp 4,6 miliar. "berdasarkan sk cleansing 2023 untuk potensi 2024 kendaraan dinas sekitar rp 4,6 miliar," ujar melina saat dihubungi radarlampung.co.id, senin 6 januari 2025.
kata melina, dari potensi tersebut yang sudah dibayar sekitar rp 3 miliar dan yang menunggak sekitar rp 1,58 miliar. "jadi tunggakan yang belum bayar berdasarkan sk cleansing rp 1,58 miliar," ucapannya.
terpisah, data tunggakan pajak randis di lampung timur sebanyak 1.505 unit, randis nunggak pajak itu, ternyata, setiap tahunnya sudah digelontorkan melalui apbd murni, untuk dana perawatan randis salah satunya untuk pembayaran pajak.
ketua dprd lampung timur, rida ratul aliyah mengatakan, usulan pihak eksekutif untuk dana perawatan setiap tahunnya, telah disetujui oleh dprd dan telah di paripurnakan pada apbd murni untuk perawatan randis.
”dana perawatan randis itu terbagi disetiap opd, selain digunakan untuk perawatan, bisa juga untuk pembayaran pajak. kaget saya mas, melihat berita radar lampung hari ini, kok bisa ada 1.505 unit menunggak pajak,” katanya.
jika ada dugaan dana itu disalahgunakan, pihaknya meminta kepada aph (aparat penegak hukum) segera menindaklajuti dugaan tersebut.
kabid aset bpkad lampung timur, veralia saat ditemui diruang kerjanya, untuk  dikonfirmasi, terkait jumlah aset randis, engan bertemu untuk memberikan keterangan, terkait adanya randis yang menungak pajak.
sementara, pj. sekretaris daerah lampung tengah, kusuma riyadi menyebut, pihaknya akan segera membuat surat edaran agar seluruh opd bisa segera melunasi tunggakan pajak randis. "ya, kita akan buat edaran agar segera dibayarkan," ungkap kusuma riyadi saat dikonfirmasi pada senin, 6 januari 2025.
menurutnya, semua pihak wajib menyadari bahwasanya pajak yang dibayarkan semata untuk pembangunan daerah. terlebih dengan mulai berlakunya opsen pajak mulai tahun ini. "harus kita sadari, dengan opsen pajak, kita akan langsung dapat menerima bagi hasil dari pajak yang masuk secara realtime," ucapnya. 
hanya saja, kala ditanya adakah deadline pembayaran pajak randis yang tertunggak, kusuma riyadi belum mau mematok waktu pasti. "ikan sepat ikan gabus (makin cepat makin bagus, red.)," jawabnya.
ia juga mengatakan, surat edaran yang dibuat bakal turut dikirim ke pihak kecamatan dan kelurahan. "jadi kecamatan dan kelurahan juga harus ikut bantu sosialisasi ajakan membayar pajak kendaraan kepada masyarakat. semakin giat, tentu akan semakin menambah pad," tandasnya.(jen/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung Edisi Selasa 28 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan