KPK Periksa Advokat PDIP Simon Petrus dalam Kasus Suap Harun Masiku

kpk periksa advokat pdip simon petrus dalam kasus suap harun masiku jakarta - komisi pemberantasan korupsi (kpk) memanggil simon petrus, seorang advokat yang terafiliasi dengan pdip, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap terkait pengurusan pergantian antarwaktu (paw) anggota dpr ri periode 2019–2024 dengan tersangka buron harun masiku. selain simon petrus, kpk juga memanggil tiga orang lainnya untuk diperiksa sebagai saksi. mereka adalah kepala subbagian dokumentasi persidangan kpu ri riyani indriastuti; teller pt ayu masagung, bayu hermina; dan pengurus rumah tangga nilamsari. “pemeriksaan dilakukan di gedung merah putih kpk,” kata juru bicara kpk, tessa mahardhika, pada kamis, 23 januari 2025. tessa mahardhika belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan terhadap para saksi tersebut. pada perkembangan terbaru, kpk juga telah menggeledah kediaman mantan anggota dewan pertimbangan presiden (wantimpres), djan faridz, yang terletak di jalan borobudur, menteng, jakarta pusat.  penggeledahan yang berlangsung selama sekitar lima jam ini melibatkan penyitaan beberapa koper yang diduga berisi barang bukti. hingga saat ini, kpk belum memberikan keterangan resmi terkait barang bukti yang berhasil diamankan selama penggeledahan tersebut. sebelumnya, pada akhir tahun lalu, kpk menetapkan hasto kristiyanto dan advokat pdip donny tri istiqomah sebagai tersangka. keduanya diduga terlibat dalam kasus suap untuk membantu pengurusan paw harun masiku. selain harun masiku, hasto kristiyanto juga diduga terlibat dalam pengurusan paw anggota dpr dari dapil 1 kalimantan barat, maria lestari. selain kasus suap, hasto kristiyanto juga dijerat dengan pasal obstruction of justice (perintangan penyidikan). kpk telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini, di antaranya komisioner kpu ri periode 2017-2022, wahyu setiawan, mantan anggota bawaslu agustiani tio fridellina, mantan menteri hukum dan ham yasonna h. laoly, mantan penyidik kpk ronald paul sinyal, serta anggota dpr fraksi pdip, maria lestari. hasto kristiyanto telah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada senin, 13 januari 2025.  namun, saat itu, hasto belum langsung ditahan. pemeriksaan lebih lanjut dilakukan terkait barang bukti berupa dokumen dan bukti elektronik yang telah disita sebelumnya. sebelumnya, pada 7 januari 2025, tim penyidik kpk melakukan penggeledahan di dua rumah kediaman hasto kristiyanto, yang terletak di kebagusan, jakarta selatan dan di perumahan villa taman kartini, blok g3, nomor 18, margahayu, bekasi, jawa barat. sejumlah barang bukti, termasuk surat dan catatan, berhasil disita selama penggeledahan tersebut.  komisi pemberantasan korupsi (kpk) menjelaskan alasan belum melakukan penahanan terhadap sekretaris jenderal pdi perjuangan (pdip) hasto kristiyanto, yang saat ini berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. direktur penyidikan kpk, asep guntur rahayu, mengatakan bahwa ada dua syarat utama, yaitu syarat formil dan materiil, yang harus dipenuhi sebelum melakukan penahanan terhadap tersangka. menurut asep, syarat formil untuk penahanan adalah ancaman hukuman pidana yang dijatuhkan kepada tersangka, yang harus mencapai lima tahun atau lebih. sementara itu, syarat materiil mencakup apakah tersangka berpotensi melarikan diri, mengulangi perbuatan, atau menghilangkan barang bukti. “untuk hasto, hingga saat ini, dia datang secara kooperatif setiap kali dipanggil. tidak ada indikasi bahwa dia akan melarikan diri. selain itu, hasto juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan,” ungkap asep, seperti dikutip pada rabu, 22 januari 2025. lebih lanjut, asep juga menjelaskan bahwa alasan lain penahanan hasto ditunda adalah karena kpk masih membutuhkan kesaksian dan keterangan dari sejumlah pihak terkait untuk memperdalam penyidikan. dalam konteks perkara yang sedang ditangani, asep menambahkan bahwa penyidik kpk tidak hanya fokus pada daerah pemilihan (dapil) sumatera selatan 1 yang terkait dengan harun masiku (yang kini buron), tetapi juga sedang mendalami kasus di dapil 1 kalimantan barat yang melibatkan maria lestari. “di sumatera selatan, yang terkait dengan harun masiku, kami sudah menemukan konstruksi yang mirip. di kalimantan barat, kami juga sedang mendalami persoalan yang melibatkan maria lestari dan alexsius akim,” tambah asep. kpk telah menetapkan hasto kristiyanto bersama dengan advokat pdip, donny tri istiqomah, sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan mantan komisioner kpu wahyu setiawan. suap tersebut diduga untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (paw) anggota dpr ri periode 2019-2024, termasuk harun masiku yang kini menjadi buron. selain itu, hasto juga diduga terlibat dalam perintangan penyidikan terkait kasus tersebut. ia diduga membocorkan informasi mengenai operasi tangkap tangan (ott) yang dilakukan kpk terhadap harun masiku pada awal 2020, serta meminta harun untuk merendam handphone dan melarikan diri. hasto juga diduga menginstruksikan anak buahnya, kusnadi, untuk menenggelamkan handphone milik harun agar tidak ditemukan oleh kpk. bahkan, hasto dikabarkan mengumpulkan beberapa saksi untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya terkait perkara ini. (disway/c1/abd)  

Tag

• # pengurusan paw
• # simon petrus
• # hasto kristiyanto
• # harun masiku
• # suap
• # kpk
• # dpr

Share

• 
• 
• 
• 
•