Motor Pencapaian SDGs, UBL Cari Solusi Atasi Banjir

UBL sebagai perguruan tinggi, kata Prof. Yusuf, berperan penting dalam memberikan masukan berbasis keilmuan untuk pembangunan di Provinsi Lampung. ’’Isu penting mengenai komitmen semua pihak terkait SDGs atau pembangunan berkelanjutan yang mungkin kesadaran level masih belum cukup. Pusat studi SDGs di UBL ini juga dalam rangka melakukan pengkajian pendampingan implementasi pembangunan pemukiman di Lampung berkelanjutan. Termasuk kapasitas building yang ada di stakeholder kepada masyarakat yang terdampak. Di antaranya pemukiman kumuh, persoalan banjir di Bandarlampung, dan lainnya,’’ ujarnya.

UBL, kata Prof. Yusuf, berperan sebagai motornya pencapaian SDGs yang dipercayakan oleh GIZ terkait pemukiman penduduk. ’’Pembahasan lainnya, juga bagaimana kota bukan cuma siap terkait kemungkinan dampak buruknya masyarakat. Mari bersama ikut serta bersinergi dalam membangun daerah dari desa ke kota yang ramah lingkungan. Terutama masyarakat Bandarlampung harus lebih siap kesadaran menjaga kotanya agar tumbuh, tangguh, dan berkelanjutan. Jangan sampai menjadi kota mati karena dampak yang ditimbulkan,” tegasnya 

Diskusi publik yang dimoderatori akademisi UBL Dadang Hartabela menghadirkan GIZ Advisor on Inclusive Partnership Marvel J.P. Ledo dan lainnya.

Sementara Ketua Forum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Provinsi Lampung Djoko Handoko Halim Santoso menyampaikan peran mahasiswa berkontribusi dalam memberikan masukan pemukiman atau perumahan. ’’Berbicara soal perumahan, baru-baru ini Wakil Presiden RI Gibran menyebutkan pertumbuhan real estate mampu mendukung 185 sektor industri kayu tani. Tentunya peluang adik-adik mahasiswa UBL yang berkeinginan menjadi developer,” jelas Djoko.

Kendati demikian, Djoko berpesan kepada mahasiswa UBL jika berkeinginan membangun perumahan harus melihat kebutuhan masyarakat. ’’Apalagi saat ini pemerintah ada program pembangunan 3 juta rumah layak huni. Ada 4 indikator rumah layak huni. Yakni ketahanan, luasan, akses sanitasi yang layak, dan akses air minum yang layak. Kalau 4 indikator di sebuah rumah ada, artinya rumah tersebut sudah layak huni,” jelas Djoko.

Sementara M. Aziz, perwakilan Bappeda Lampung, menyampaikan bahwa Pemprov Lampung siap bersinergi dengan UBL dalam keterlibatan perubahan pemukiman yang aman, tanggung, dan berkelanjutan. (*)