Alokasi TKD Lampung Tahun 2025 Rp23,05 Triliun

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Kamis , 23 Jan 2025 - 21:42

Konferensi pers APBN KiTA regional Lampung.-FOTO PRIMA IMANSYAH PERMANA -

alokasi tkd lampung tahun 2025 rp23,05 triliun                            bandarlampung - pemerintah pusat menggelontorkan apbn untuk lampung tahun 2025 sebesar rp31,81 triliun. anggaraan itu terdiri dari belanja pemerintah pusat (bpp) sebesar rp8,76 triliun dan transfer ke daerah (tkd) rp23,05 trilun.
kepala kanwil direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) lampung mohammad dody fachrudin mengatakan alokasi apbn lampung 2025 mengalami penurunan untuk bpp sebesar 22,42 persen dari alokasi tahun 2024 yang mencapai rp11,14 triliun.
’’peningkatan terjadi di alokasi tkb tahun 2025 sebesar 2,75 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar rp22,43 triliun," ujar dody dalam rilis apbn kita regional lampung di aula kanwil djp lampung dan bengkulu, kamis (23/1).
baca juga:lagi, pemkot salurkan bantuan ke korban banjir 
dilanjutkan, proporsi belanja apbn lampung 2025 fokus dukungannya diarahkan kepada tkd sebesar 72,44 persen dan sisanya bpp 27,52 persen. 
dimana, tkp rp 23,05 trilun diperuntukkan untuk pemerintah provinsi (pemprov) lampung dan 15 kabupatan/kota di lampung dengan enam jenis tkd.
rincian tkd ke lampung tahun 2025 per jenis, terdiri dari dana bagi hasil (dbh) rp 701,30 miliar; dana alokasi umum (dau) rp 14,3 triliun; dana alokasi khusus (dak) fisik rp 1,12 triliun; dak non fisik rp 4,51 triliun; insentif fiskal rp 126,72 miliar; dan dana desa 2,27 triliun.
sedangkan untuk besaran alokasi tkd ke lampung per daerah, yaitu provinsi lampung rp 3,42 triliun; lampung selatan rp 1,93 triliun; lampung tengah rp 2,50 triliun.
kabupaten lampung utara rp 1,56 triliun; lampung barat rp 936,36 miliar; tulang bawang rp 1,09 triliun; tanggamus rp 1,54 triliun; lampung timur rp 2,01 triliun.
kabupaten way kanan rp 1,25 triliun; pesawaran rp 1,09 triliun; pringsewu rp 1,07 triliun; mesuji rp 784, 47 miliar; tulang bawang barat rp 795,48 miliar; pesisir barat rp 740,99 miliar; bandar lampung rp 1,62 triliun; dan metro rp 665,31 miliar.
lanjut mohammad dody fachrudin, tkd ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi belanja pusat-daerah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
meningkatkan peran tkd dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah melalui sinergi dengan pembiayaan inovatif, penguatan local taxing power, serta penguatan well-being.
meningkatkan peran tkd dalam mendukung pengembangan sumber ekonomi baru; mengarahkan penggunaan tkd untuk mempercepat konvergensi antar daerah.
serta, memperbaiki mekanisme penyaluran tkd dalam rangka menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.
sementara, presiden prabowo subianto menargetkan penghematan belanja apbn 2025 sebesar rp306,69 triliun dengan memangkas sejumlah pengeluaran belanja di kementerian/lembaga (k/l) hingga dana transfer buat pemda.
hal tersebut terungkap dalam instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan apbd 2025, yang diteken prabowo pada 22 januari 2025.
ada dua sumber utama pemangkasan tersebut. pertama, kepala negara memangkas anggaran belanja kementerian/lembaga (k/l) senilai rp256,1 triliun. kedua, prabowo memotong alokasi dana transfer ke daerah (tkd) sebesar rp50,59 triliun.
prabowo juga menginstruksikan para menteri dan kepala lembaga di kabinet merah putih untuk mengidentifikasi pos-pos yang bisa dihemat. namun, efisiensi anggaran tidak termasuk untuk belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos).
"identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi belanja operasional dan non-operasional. sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin," jelas prabowo dalam instruksi ketiga poin kedua, dikutip kamis (23/1).
"menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada mitra komisi dewan perwakilan rakyat (dpr) untuk mendapat persetujuan," katanya di instruksi ketiga poin kelima.
jika sudah mendapat persetujuan dpr ri, presiden prabowo memerintahkan anak buahnya untuk segera melapor kepada menteri keuangan sri mulyani, paling lambat 14 februari 2025. bendahara negara itu kemudian bakal memblokir pos anggaran yang dihemat k/l.
sementara itu, para kepala daerah diminta untuk menyesuaikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) 2025. ini sebagai imbas dari dana tkd sebesar rp50,59 triliun yang dipangkas prabowo.
"memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar-perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya," tegas prabowo kepada kepala daerah pada instruksi ketujuh butir kelima. (pip/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 24 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan